Home / Populer / Melihat sikap Kemenkom dan Informatika soal Kontroversi Video ISIS

Melihat sikap Kemenkom dan Informatika soal Kontroversi Video ISIS

Bagikan Halaman ini

Share Button
videoSebuah video pelatihan perang yang diadakan ISIS dengan peserta anak-anak Indonesia beredar di laman YouTube, Selasa (17/3/2015).

 

MORAL-POLITIK.COM- Mudahnya masyarakat Indonesia mengakses video dan materi propaganda kelompok milisi ISIS di dunia maya menjadi kontroversi mengingat Pemerintah Indonesia tidak mengalami kesulitan untuk menutup situs-situs pornografi.

Video propaganda ISIS berisi pelatihan senjata yang melibatkan anak-anak berbahasa Melayu dan Indonesia yang beredar pada Minggu (15/3/2015) hingga Selasa (17/3/2015) lalu di dunia maya. Video tersebut tidak diblokir secara otomatis seperti yang terjadi pada materi pornografi.

Melansir kompas.com, meski belakangan video itu diblokir pihak YouTube, langkah itu baru ditempuh setelah munculnya pengaduan dari masyarakat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, ada sejumlah isu yang memerlukan rekomendasi dari tokoh masyarakat dan pakar, termasuk isu SARA dan penyebaran kebencian.

“Kalau berkaitan dengan pornografi, kita sudah tahu bagaimana mengatasinya karena ada Undang-Undang Pornografi. Namun, tidak semua perlakuan khusus terhadap situs-situs tertentu bisa kami putuskan. Karenanya, ada panel yang memberi rekomendasi,” kata Rudiantara.

Salah seorang tokoh masyarakat yang dihubungi Kemenkominfo untuk menjadi anggota panel ialah figur Nahdlatul Ulama, Salahudin Wahid. Menurut dia, pemerintah patut melarang penyebaran video propaganda ISIS dengan landasan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang kejahatan terhadap keamanan negara.

Belum cukup

Antisipasi pemerintah yang memerlukan rekomendasi panel tersebut dipandang kurang efektif karena melawan penyebaran propaganda memerlukan langkah ekstra cepat sebagaimana dikatakan pengamat terorisme, Taufik Andrie.

“Menutup situs internet kehilangan efektivitasnya ketika materinya, dalam hal ini bisa berita, materi propaganda, karya terjemahan atau video, telanjur disebarluaskan sehingga kalaupun ditutup, bisa jadi materinya sudah disalin ke website tidak berbayar, semisal blogspot atau wordpress. Kecepatan menduplikasi mereka luar biasa,” kata Taufik.

Baca Juga :  KPK terus mendalami Kasus Bansos Bandung

Lepas dari penutupan situs, sambungnya, pemerintah seharusnya balas menyebarkan pesan perdamaian dan syiar Islam moderat di dunia maya.

“Karena ini peperangan dalam teknologi informasi, medan pertempurannya harus sama. Pemerintah harus melawan pemikiran mereka melalui konsep, ideologi Islam moderat,” ujarnya.

Sedikitnya, ada tiga video yang sempat beredar di laman YouTube sejak Minggu 15 Maret lalu. Video berdurasi 2 menit 12 detik itu menggambarkan belasan anak-anak belia berusia belasan tahun dilatih bela diri dan menggunakan senjata api. (erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button