kpuKetua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik (kanan) memimpin rapat antara bersama Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri di kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (24/2). (ANTARA FOTO/Fanny Octavianus)

 

MORAL-POLITIK.COM- Komisi Pemilihan Umum akan membatasi jumlah akun media sosial yang dimiliki tim kampanye pasangan calon pemimpin daerah dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang dimulai akhir tahun ini.

Dalam Rancangan Peraturan KPU itu, jumlah akun di media sosial bagi kampanye masing-masing calon pemimpin daerah tertulis dengan jelas dibatasi jumlahnya maksimal tiga.

Pembatasan tiga akun media sosial berlaku untuk tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon pemimpin daerah, termasuk para relawan didalamnya. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah KPU dalam melakukan pengawasan atas aktivitas kampanye yang dilakukan di media sosial.

“Jadi setiap akun harus didaftarkan agar ada tanggung jawab dari para pasangan calon dan tim kampanye. Paling banyak tiga akun dalam media sosial yang bisa dimiliki. Itu (pembatasan dan pendaftaran) dapat mempermudah KPU dalam melakukan pengawasan nantinya,” ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia dalam Uji Publik RP KPU terkait Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di kantor KPU, Jakarta, Kamis (12/3).

Selain untuk mempermudah pengawasan, pembatasan dan pendaftaran akun kampanye di media sosial juga diperlukan agar sosialisasi informasi kepada masyarakat dapat dilakukan dengan tepat oleh KPU dalam masa kampanye nantinya.

Komisioner KPU Arif Budiman menegaskan, jika data kampanye resmi di media sosial diketahui, maka masyarakat dapat dengan mudah melakukan filter terhadap informasi kampanye dari akun resmi tim kampanye pasangan calon nantinya.

“Kami nantinya jadi bisa membantu pasangan calon pemimpin daerah untuk memberi tahu masyarakat, akun yang resmi dari pasangan calon. Itu untuk mempermudah masyarakat mendapatkan informasi juga,” ujar Arif.

Selain pembatasan akun kampanye di media sosial, dalam RP KPU juga dicantumkan peraturan mengenai larangan pemasangan alat peraga kampanye oleh tim kampanye maupun relawan pasangan calon pemimpin daerah.

Jika pelanggaran diketahui dilakukan dengan sengaja, maka pasangan calon pemimpin yang melanggar dapat dikenakan sanksi maksimal pembatalan keikutsertaan mereka dalam proses Pilkada serentak akhir tahun ini.

“Dalam pasal 10 hingga 12 RP KPU disebutkan pasangan calon pemimpin bisa membentuk tim kampanye, termasuk di dalamnya adalah bagaimana relawan bisa turut serta. Jadi pemasangan alat peraga harusnya tercatat dilakukan oleh siapapun. Tidak ada alasan tim kampanye tidak mengetahui pemasangan alat peraga,” ujar Ferry.

Pada hari kedua uji publik yang diadakan Kamis (12/3) ini, KPU menyampaikan rancangan peraturan terkait kampanye, dana kampanye, dan tata cara kerja pelaksana Pilkada di Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga tingkat Desa. Sebelumnya, pada Rabu (11/3) lalu telah dilaksanakan uji publik yang membahas Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, kemudian pemutakhiran data dan daftar pemilih, serta pencalonan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. (erny)