panAnggota Koalisi Merah Putih memberikan selamat kepada Ketua MPR-RI terpilih Zulkifli Hasan (tengah) setelah pemungutan suara pemilihan paket pimpinan MPR-RI selesai dilakukan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Rabu (8/10/2014).

 

MORAL-POLITIK.com – Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak mendukung usulan hak angket atau hak menyelidiki terhadap Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly. Sikap itu berlawanan dengan parpol lainnya di Koalisi Merah Putih (KMP) yang justru menginisiasi hak angket.

Zulkifli enggan jika penolakan usulan hak angket itu dikaitkan dengan posisi Partai Amanat Nasional (PAN) di KMP. Saat ditanya apakah usulan hak angket itu menunjukkan PAN sudah tidak sejalan dengan KMP, dia menolak berkomentar.

“Sudah begitu saja (DPP PAN menolak angket), tidak usah pakai titik koma. Tidak usah dikaitkan ke mana-mana,” kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/3/2015).

Melansir kompas.com, Zulkifli memang baru menjabat sebagai Ketua Umum PAN setelah terpilih dalam Kongres IV PAN pada awal Maret 2015. Dia mengalahkan calon petahana, Hatta Rajasa.

“Intinya, PAN tidak perlu menambah kegaduhan, menambah bising. Wakil rakyat itu seharusnya fokus melayani rakyat,” ujar Ketua MPR itu.

Zulkifli sebelumnya juga sudah menginstruksikan Fraksi PAN di DPRD DKI Jakarta untuk mencabut hak angket terhadap Gubernur DKI Basuki Thahaja Purnama. Dia juga tidak mau kegaduhan politik terjadi di Ibu Kota.

“Pertentangan eksekutif-legislatif seperti di DKI, saling melapor, mencaci, tidak memberikan pelajaran yang baik bagi rakyat,” katanya.

Tercatat ada dua anggota Fraksi PAN yang menandatangani dokumen usulan hak angket terhadap Yasonna. Menurut inisiator hak angket dari Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, keduanya adalah Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno; dan Bendahara Fraksi PAN, Dewi Coryati.

Hak angket digulirkan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie bersama fraksi yang tergabung dalam KMP. Mereka menganggap Menkumham telah bertindak sewenang-wenang dengan mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono.

KMP juga mempermasalahkan keputusan Menkumham yang sebelumnya mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan kubu Romahurmuziy.

Yasonna merasa, pengesahan kepengurusan Agung sudah sesuai dengan undang-undang. Karena itu, ia siap menghadapi proses hukum yang dilakukan oleh kubu Aburizal. (erny)