Luhut-Panjaitan-3-595x279

 

 

MORAL-POLITIK.COM- Relawan Jokowi yang tergabung dalam Sekretariat Partisipasi Indonesia (Sekber Partisipasi) marah dan kecewa. Mereka mendengar informasi Kantor Staf Kepresidenan di bawah Luhut Binsar Panjaitan bakal diisi oleh orang-orang yang pada kampanye Pemilu Presiden 2014 berada di kubu lawan, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Nama-nama yang diusulkan duduk sebagai deputi dan staf disinyalir merupakan tim sukses lawan saat pilpres. Ada satu nama yang memang terbukti timses lawan,” kata Panel Barus dari Sekber Partisipasi seperti dilansir CNN Indonesia, Rabu (4/3).

Melansir inteligen.co.id, para relawan khawatir orang-orang yang bakal ditempatkan di Kantor Staf Kepresidenan tersebut tak mampu mengelola dinamika politik seperti yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Padahal Jokowi sudah cukup dirugikan dan orang-orang di sekitar Presiden selama ini tak mampu mencegah situasi buruk itu.

“Kami tidak mau Presiden dijadikan bulan-bulanan karena disinformasi orang-orang di sekitarnya yang punya kepentingan sendiri. Kualitas memang penting, tapi loyalitas dan integritas jauh lebih penting,” kata Hendrik Sirait, Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Sipil Indonesia Hebat (Almisbat), salah satu kelompok relawan Jokowi.

Menurut Panel, Jokowi bukan hanya butuh birokrat dan teknokrat untuk membantu kerjanya sebagai Presiden, melainkan operator politik yang lihai, loyal, punya jaringan, dan dapat menjembatani komunikasi Jokowi dengan politisi dan pemerintah daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2015 tentang Perluasan Wewenang Kantor Staf Presiden, ujar Panel, tersedia posisi lima deputi. “Informasi yang kami terima, jabatan tersebut diisi teknokrat. Padahal teknokrat itu ibarat apoteker, bukan dokter. Apoteker hanya menyiapkan obat saja sesuai perintah dokter, sedangkan dokter bisa melakukan operasi dengan efisien,” kata Panel.

“Yang kita butuhkan adalah dokter, bukan apoteker. Kita perlu orang yang kompeten melakukan operasi politik, karena Kantor Staf Kepresidenan tak bisa hanya diam saja sementara Presiden di-bully,” ujar Panel.

Relawan juga memprotes karena Kantor Staf Kepresidenan dianggap tak mengakomodasi partisipasi publik, padahal partisipasi rakyatlah yang membuat Jokowi memenangkan Pilpres. Mereka menuntut dilembagakannya partisipasi publik itu untuk mengawal program pemerintah, karena di tangan publik terletak kunci sukses pemerintahan ke depan.

“Modal Jokowi itu partisipasi publik. Tapi partisipasi publik tak dipikirkan dalam Kantor Staf Kepresidenan. Harusnya ada deputi khusus yang membawahi bidang penggalangan rakyat dan partisipasi publik. Kalau bidang ekonomi kan sudah ada Kepala Bappenas dan Menko Perekonomian, jadi tumpang tindih,” kata Panel.

Secara terpisah, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan menyatakan lima unit dalam Kantor Staf Kepresidenan berada langsung di bawah Presiden sehingga mampu memperkuat pelaksanaan tugas-tugas kepresidenan.

Andi mengatakan tumpang tindih tugas akan dihindari. “Presiden dari awal sudah meminta ada diferensiasi fungsi antarunit. Oleh sebab itu dipilah-pilah, misalkan Bappenas untuk perencanaan, Sekretariat Negara untuk tugas-tugas ketatanegaraan, dan lain-lain,” ujarnya.

Komunikasi politik Presiden pun, kata Andi, tak akan lepas dari Kantor Staf Kepresidenan. Kantor ini akan memberikan pertimbangan kepada Jokowi tentang isu-isu strategis dan bagaimana sebaiknya komunikasi politik dilakukan. (vjb)