lekaKepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Yogerens Leka.
 

MORAL-POLITIK.COM- Pembenahan terhadap persoalan parkir, kemacetan, dan trayek angkutan kota saat ini tengah dilakukan Dinas Perhubungan Kota Kupang guna menjawab tantangan yang diutarakan oleh Wali Kota Kupang Jonas Salean beberapa waktu lalu. Pembenahan dilakukan sambil menunggu Peraturan Daerah yang diajukan ke DPRD Kota Kupang ditetapkan.

Demikian dikatakan Kepala Dinas Perhubungan Kota Kupang Yogerens Leka saat ditemui moral-politik.com di Balai Kota Kupang, Rabu (11/3/2015).

Yogerens Leka mengatakan, Dishub sudah mengambil langkah, dan semuanya harus ada sanksi tegas, sehingga sedang disiapkan Perda tentang Penyelenggaraan Angkutan, yang di dalamnya termasuk penyelenggaraa trayek dan parkir.

Jika Perda sudah dibahas dan ditetapkan dalam masa sidang I, dan sudah diterbitkan Peraturan Wali Kota (Perwali), maka Dinas sudah dapat bertindak tegas sesuai aturan yang ada. Dengan Perwali yang mengatur tentang sanksi berupa denda Rp 250 ribu, jika diterapkan jelas akan memberikan efek jera. “Kalau didenda pertama mungkin masih rasa enteng. Tapi kalau besok ditangkap lagi dan harus membayar denda, tentu saja akan menimbulkan efek jera juga,” tambahnya.

Ditanya terkait ancaman Wali Kota untuk memberhentikannya jika dalam enam bulan tak mampu mengatasi persoalan kemacetan, parkir, dan persoalan trayek yang sering dilanggar, Yogerens mengatakan, itu merupakan resiko dan siap ditempatkan di mana saja. Hanya saja, untuk menjawab tantangan itu, langkah-langkah pembenahan sudah, sedang, dan akan terus dilaksanakan. (nyongky)