Home / Populer / Yorrys ancam akan ribut jika ada yang bawa keluar Golkar dari Pemerintahan

Yorrys ancam akan ribut jika ada yang bawa keluar Golkar dari Pemerintahan

Bagikan Halaman ini

Share Button
yorisPolitisi Partai Golkar Yorrys Raweyai.

 

MORAL-POLITIK.COM- Wakil Ketua Umum Partai Golkar versi Musyawarah Nasional Ancol, Yorrys Raweyai, mengatakan, kubu Aburizal Bakrie telah membawa partai itu keluar dari dogma yang selama ini dipegang Golkar, yakni berada di dalam pemerintahan. Apabila ada yang berusaha menarik Golkar dari pemerintahan, Yorrys menyatakan siap meributkannya.

“Golkar adalah doktrin. Mukadimah keempat UUD 45 itulah Golkar lahir, terjemahan dalam karya kekaryaan itu, bersama dengan pemerintahan yang sah, tidak boleh oposisi untuk berkarya bangun bangsa dan jaga NKRI,” ujar Yorrys dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (14/3/2015).

Melansir kompas.com, Yorrys membantah bahwa pihaknya merapatkan diri ke pemerintahan karena berusaha mendapatkan posisi. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu mengklaim dirinya adalah kader Golkar yang sangat mengerti doktrin itu, sementara kubu Aburizal tidak demikian.

Dia menuding ada elite Partai Golkar yang tidak mengerti semangat partai berlambang pohon beringin itu.

“Saya ini anggota Golkar yang KTA-nya ditandatangani oleh Pak Dharmono (Ketua Umum Golkar era 1980-an, Soedharmono). Doktrin yang saya terima adalah berada di dalam pemerintahan. Saya bukan kubu Agung Laksono ataupun Aburizal Bakrie,” ucap dia.

Dengan prinsip itu, Yorrys mengaku akan selalu mempersoalkan jika ada pihak yang berusaha membawa Golkar keluar dari pemerintahan.

“Kalau ada yang bawa keluar, saya pasti akan ribut!” kata Yorrys.

Perseteruan internal Golkar sudah mulai terasa sejak pelaksanaan pemilihan presiden. Ada sebagian pengurus dan sesepuh partai ini mendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla, sementara secara resmi, Golkar yang masih dipimpin Aburizal mendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Perseteruan terus berlangsung hingga puncaknya Mahkamah Partai Golkar bersidang. Hasil putusan Mahkamah Partai itu kemudian yang membuat Menteri Hukum dan HAM mengeluarkan surat dengan Nomor: M.HH.AH.11.03-26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar.

Baca Juga :  Hari Ibu, Cinta Laura hadiahi nilai bagus, dan jadi Asisten Dosen

Dalam surat yang ditandatangani Yasonna itu disebutkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik, dinyatakan bahwa putusan mahkamah partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan.

Dengan alasan itu, Menkumham meminta kepengurusan Golkar hasil Munas IX Jakarta untuk segera membentuk kepengurusan secara selektif dengan kewajiban mengakomodasi kader-kader Partai Golkar yang memenuhi kriteria berprestasi, berdedikasi, loyal, dan tidak tercela.

Namun, langkah Yasonna ini kemudian mendapat tentangan dari kubu Aburizal Bakrie yang menganggap Yasonna salah menginterpretasikan putusan mahkamah partai. Kubu ini berpendapat mahkamah partai belum mengesahkan kepengurusan kubu Agung Laksono karena keputusan tidak bulat.

Dua hakim, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan menerima kepengurusan Golkar pimpinan Agung. Adapun Muladi dan HAS Natabaya hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal di Mahkamah Agung. (vjb)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button