Home / Populer / Andre Koreh Bicara Soal Kebijakan Dinas PU NTT dan Dinamikanya…

Andre Koreh Bicara Soal Kebijakan Dinas PU NTT dan Dinamikanya…

Bagikan Halaman ini

Share Button
kadis puKepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Ir. Andreas W. Koreh, MT. (Foto: Ist)

 

MORAL POLITIK – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau yang lazimnya di streotip sebagai Provinsi 1000 Pulau, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi dan Provinsi Jagung ini, selalu marak dengan riak-riak kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Hal yang paling menggembirakan di Provinsi yang sudah dipimpin lebih dari 10 tahun oleh Frans Lebu Raya (Pernah lima tahun menjadi Wakil Gubernur NTT, dan sudah masuk ke periode kedua sebagai Gubernur NTT) ini, selalu penuh dengan dinamikanya.

Ada banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ada Sekolah Theologia, ada juga Seminari Menengah dan Seminari Tinggi. Maju dan berkembangnya dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan ini, suka atau tak suka, telah memotivasi terjadinya banyak perbedaan pendapat, baik itu soal pro maupun kontra.

Tentu saja fenomena ini perlu dijaga, dipupuk dan ditingkatkan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat NTT, yang selama ini dijuluki sebagai daerah tertinggal dalam beberapa hal.

Terakhir, sekitar sebulan lamanya, ada kisruh pendapat antara Anggota DPRD NTT dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh, yang pada akhirnya mayoritas Anggota DPRD NTT mendukung kebijakan yang ditorehkan oleh Andre Koreh, yang juga terkenal sebagai mantan aktivis pemuda NTT atau lebih tepatnya adalah mantan Ketua KNPI NTT.

Terkait dengan itu, moral-politik.com terpanggil untuk melakukan wawancara tertulis dengan pria yang bernama lengkap Ir. Andreas W. Koreh, MT tersebut. Berikut petikan wawancaranya tertulis.

Tanya: Persoalan yang bisa saja terjadi di Dinas Pekerjaan Umum yang Anda pimpin adalah soal “berebut” proyek. Pasalnya, semua pengusaha merasa diri berkompeten untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Bagaimana taktik dan strategi Anda untuk menghadapi masalah ini?

Jawab:

a. Seluruh proses pengadaan barang/jasapemerintah, bukan hanya di Dinas PU Provinsi NTT tetapi di semua Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi dilaksanakanberdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

b Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, maka sejak tahun 2013 pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Provinsi NTT termasuk di Dinas PU dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Pemerintah Provinsi NTT.

c. Pengadaan barang/jasa secara elektronik berbasis teknologi informasi/internet pada prinsipnya tidak lagimembatasi wilayah, tidak lagi membatasi penyedia barang/jasa lokal dan non lokal untuk “berebut” proyek-proyek pemerintah secara professional. “Berebut” proyek ini tidak saja terjadi di Dinas PU tetapi di seluruh Instansi Pemerintah.
Kami tidak bisa dan tidak boleh mencegah pengusaha dari luar NTT untuk bekerja di NTT karena hal itu bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

d. Menghadapi system pengadaan barang/jasa yang terbuka seperti ini, sebagai Pimpinan Dinas PU, sekaligus sebagai Pembina Jasa Konstruksi di Daerah yang juga bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan penyedia jasa konstruksi di daerah, maka strategi yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) mendorong Badan Usaha di Daerah untuk terus menerus meningkatkan profesionalismenya (manajemen, SDM, dan peralatan) agar mampu bersaing secara sehat baik dengan sesama Badan Usaha Lokal maupun dengan Badan Usaha Nasional.

Tanya: Beberapa kali mencuat di media cetak maupun online soal kecemburuan pengusaha lokal terhadap pengusaha luar daerah atau pengusaha nasional yang dimenangkan dalam pelelangan proyek. Sesungguhnya apa saja kelemahan dari pengusaha lokal sehingga kurang bisa bersaing dengan pengusaha nasional?

Baca Juga :  Prananda Prabowo di Balik Pidato Berapi-apinya Megawati?

Jawab:

a. Menurut kami sebagian pengusaha lokal sudah cukup mumpuni untuk melaksanakan proyek-proyek pemerintah di daerah, namun tetap harus terus menerus meningkatkan profesionalismenya untuk lebih efisien dalam melaksanakan proyek dan menghasilkan jasa konstruksi yang lebih berkualitas.

b. Kecemburuan pengusaha lokal terhadap pengusaha luar daerah atau pengusaha nasional yang mana? Sebab dari data yang kami miliki, hampir seluruh proyek-proyek pada Dinas PU dimenangkan dan dikerjakan oleh pengusaha lokal.

c. Tahun 2015 ini ada 195 paket strategis di Dinas PU. Sampai dengan hari ini 138 paket kontraknya sudah ditandatangani dan seluruhnya dikerjakan oleh penusaha lokal.

Tanya:

Masih segar dalam ingatan masyarakat dunia, khususnya Nusa Tenggara Timur (NTT), perihal perbedaan pendapat antara Dinas PU yang Anda pimpin bersama DPRD NTT di satu sisi, dan di sisi lainnya Anggota DPRD NTT, Veki Lerik. Mengapa sampai hal ini bisa terjadi?

Jawab:

a. Kalau yang anda maksudkan adalah maraknya pemberitaan tentang “monopoli dan 14 paket yang tidak direncanakan dari awal”, menurut saya, tidak ada perbedaan pendapat antara Dinas PU dengan DPRD NTT.

b. Terkait dengan pemberitaan tersebut, setidaknya sudah tiga kali dilakukan rapat melalui forum resmi (Rapat dengan Komisi IV, Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Kerja DPRD dengan Pemerintah Provinsi NTT). Pada forum-forum resmi tersebut kami telah menjelaskan dan mengklarifikasi masalah-masalah tersebut dan kami tidak pernah mendengar secara langsung perbedaan pendapat dari anggota dewan yang anda sebut.

Semua usulan kegiatan dan penjelasan kami diterima oleh Komisi IV DPRD termasuk anggota dewan yang anda sebut. Bahkan beliau mengakui dan menyatakan menerima serta memuji usulan dan penjelasan kami. Perbedaan justru muncul di luar ruang sidang yaitu di media sosial dan media cetak yang akhirnya menjadi polemik yang berkepanjangan. Namun kami tetap memahaminya sebagai bagian dari tugas beliau dalam menjalankan fungsi pengawasan.

Tanya:

Baca Juga :  Bocor Lagi, Komisi I DPRD Kota Kupang Segera Panggil Kontraktor

Sejumlah publik memandang bahwa apa yang dilakukan oleh Veki Lerik sebagai kontrol sosial yang bagus, karena hal tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, antara lain untuk memberikan kontrol sebelum terjadinya perbuatan melanggar hukum. Bagaimana Anda menilainya?

Jawab:

a. Semua kita tahu bahwa DPRD memiliki tugas dan fungsi antara lain fungsi kontrol. Apa yang dilakukan oleh anggota DPRD yang anda sebutkan itu bagus, tetapi akan jauh lebih bagus lagi apabila yang dilakukannya itu berdasarkan fakta dan data serta “betah” duduk dalam rapat-rapat untuk mendengarkan dan paham terhadap peraturan serta penjelasan yang diberikan.

b. Fungsi kontrol yang dilakukan dengan memberikan pendapat/ statemen melalui media cetak maupun media sosial lainnya sebaiknya tidak menggunakan asumsi-asumsi yang bersifat tendensius, karena saya yakin DPRD sebagai lembaga legislative dan Pemerintah Provinsi tidak sedang melakukan apa yang dihawatirkan oleh oknum yang anda maksudkan.

c. DPRD harus tunduk, taat dan konsisten terhadap semua keputusan politik yang telah ditetapkan.

d. Dinas PU tidak alergi terhadap kontrol, bukan saja yang dilakukan DPRD sebagai mitra kerja Pemerintah, tetapi juga kontrol dari seluruh lapisan masyarakat karena itu adalah tugas dan hak yang dilindungi UU. Kami meyakini bahwa kontrol yang dilakukan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan dapat meningkatkan kinerja dan akuntabilitas pelayanan public yang kami laksanakan.

Tanya:

Lepas dari setuju atau tidak setuju, fakta aktual di DPRD NTT adalah bertendensi politik. Apakah Anda setuju juga bahwa sesungguhnya yang terjadi di DPRD NTT adalah perebutan pengaruh di mata masyarakat menuju ajang-ajang perpolitikan mendatang, mulai dari Pemilihan Wali Kota Kupang, Pileg, dan Pilpres?

Baca Juga :  Adnan Buyung siap melawan manuver pihak Istana soal Anas

Jawab:

a. Sebagai Aparatur Sipil Negara, tugas kami adalah mengeksekusi semua kebijakan dan program-program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

b. Bahwa menurut anda yang terjadi di DPRD NTT adalah perebutan pengaruh di mata masyarakat menuju ajang-ajang perpolitikan mendatang, mulai dari Pemilihan Wali Kota Kupang, Pileg, dan Pilpres, anda dan merekalah yang lebih tahu.

Tanya:

Sebagai warga Kota Kupang, setelah terjadinya perbedaan sikap politik dengan Veki Lerik, apakah ada rencana untuk berekonsiliasi?

Jawab:

Saya selaku Pimpinan dan seluruh jajaran Dinas PU tidak merasa sedang berseteru dengan pihak manapun. Yang kami butuhkan adalah dukungan semua pihak bagi kelancaran dan suksesnya pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kami dalam memberikan pelayanan public yang lebih baik dari waktu ke waktu.

Tanya:

Pengalaman adalah guru terbaik. Kebijakan apa saja yang bakal Anda tempuh agar polemik dengan Veki Lerik tidak perlu terjadi lagi dilain kesempatan?

Jawab:

a. Masing-masing memahami dan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Hal posisif yang kami ambil dari pengalaman ini adalah, kami akan lebih cermat dalam menyeleksi usulan masyrakat maupun usulan dari anggota dewan dalam memperjuangkan pembangunan infrastruktur di Dapilnya. Dan yang lebih penting lagi adalah kemitraan anggota dewan dengan pemerintah tetap terjalin harmonis untuk memberikan pelayan kepada masyrakat dengan lebih baik. (erny)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button