Home / Populer / Benny A. Litelnoni: Masyarakat dan Dunia Usaha Keluhkan Pelayanan Perizinan

Benny A. Litelnoni: Masyarakat dan Dunia Usaha Keluhkan Pelayanan Perizinan

Bagikan Halaman ini

Share Button
wagub2Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni (tengah). (Foto: Biro Humas Setda NTT)

 

 

MORAL POLITIK – Masyarakat dan kalangan dunia usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, dan biaya yang tidak resmi. Hal ini mengindikasikan penataan birokrasi perijinan belum profesional selain itu belum ada sinergitas antara instasi teknis dan instansi terkait.

Demikian sambutan Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, di Hotel Amaris Kupang, Jumad (8/5/2015). Rakor ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPTSP) Provinsi NTT.

Melansir siaran pers Biro Humas Setda NTT, lebih jauh Benny A.Litelnoni mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah bidang pelayanan publik, yang indikator keberhasilanya tercermin dari kepuasan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa NTT menawarkan banyak peluang investasi yang kondusif, efektif, efisien, promotif, juga dituntut bisa memberikan pelayanan perizinan di bidang investasi secara cepat dan mudah.

Oleh karena itu, tambahnya, kehadiran Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan di bidang investasi.

Rakor ini, katanya, harus menjadi media bagi seluruh Jajaran Aparat Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. untuk mencurahkan perhatian yang serius dalam membahas berbagai permasalahan pelayanan perizinan yang ada di daerah, sehingga tidak saling tumpang tindih dengan berpijak pada Standar Operating Procedure (SOP).

“Pertemuan ini harus bisa menghasilkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antara berbagai stakeholder sesuai fungsi dan tanggung jawabnya,” tambahnya. (erny/nyongky)

Baca Juga :  CFD Kota Kupang, dunianya para remaja

 

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button