Home / Populer / Bernadus Benu: BPK Serahkan LHP 6 Juni

Bernadus Benu: BPK Serahkan LHP 6 Juni

Bagikan Halaman ini

Share Button
sekot kpgSekretaris Kota Kupang Bernadus Benu.

 
MORAL POLITIK – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Nusa Tenggara Timur (NTT) akan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang tahun 2014. LHP baru diserahkan pada 6 Juni karena BPK baru selesai melakukan pemeriksaan.

Demikian dikatakan Sekretaris Kota Kupang Bernadus Benu kepada moral-politik.com, di Kota Kupang, Juma (29/5/2015). Sekot Benu mengatakan, diharapkan dalam LHP BPK RI Perwakilan NTT kali ini dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

Ditanya terkait permintaan DPRD Kota Kupang agar Pemkot menyiapkan materi dan data-data pendukung pelaksanaan lanjutan persidangan LKPJ Wali Kota Kupang, Benu mengatakan, data pendukung sudah disiapkan. Bahkan, Pemkot sudah menyiapkan data dan materi untuk perubahan APBD 2015. “Agar setelah pembahasan LKPj bisa langsung lanjut ke pembahasan perubahan anggaran,” katanya.

Sekot Benu juga menjelaskan, selain sudah menyiapkan data pendukung dan materi perubahan APBD 2015, pemerintah juga sudah menyiapkan materi APBD 2016. Sehingga, pembahasannya dapat tepat waktu. “Karena batas waktu penetapan APBD murni sesuai ketentuan sudah harus dilakukan pembahasan dan penetapan satu bulan sebelum APBD tahun anggaran berjalan berakhir,” kata Sekot Benu.

Selain menyiapkan materi APBD perubahan dan murni, data-data pendukung juga telah disiapkan.

Dia menjelaskan, untuk APBD 2016 yang akan diajukan, memgakomodir hasil kunjungan Wali Kota ke kelurahan-kelurahan, data Musrenbang, dan aspirasi masyarakat yang diserap DPRD saat reses.

Hanya saja, dari usulan-usulan yang diserap dalam tiga momen itu, tentu saja ada kesamaan usulan. Sehingga, akan dilihat mana usulan yang diprioritaskan dan menjadi kebutuhan masyarakat.

“Jadi akan dilihat kebutuhan prioritas yang diusulkan warga di setiap kelurahan. Karena untuk mengakomodir semua usulan tentu tak bisa karena harus disesuaikan dengan alokasi anggaran,” pungkasnya. (Nyongky)

Baca Juga :  Projo PDIP dan PAN ingin capreskan Jokowi

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button