Home / Populer / Daniel Hurek buka-bukaan soal Pengawasan Pemkot Kupang

Daniel Hurek buka-bukaan soal Pengawasan Pemkot Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button

Daniel-Hurek-620x330

 

MORAL POLITIK – Anggota Komisi IV DPRD Kota Kupang Daniel Hurek mengatakan, berbicara soal ketahanan pangan, maka pengawasan harus dimulai dari bahan baku, proses produksi, dan hasil produksi

Kepada moral-politik.com di Kantor DPRD Kota Kupang, Selasa (5/5/2015) Daniel Hurek menambahkan, terkait dengan permasalahan yang melilit pusat Oleh-oleh Sukiran, izin yang dikeluarkan pemerintah adalah izin dagang, bukan izin produksi. Apalagi, munculnya persoalan itu sudah lama dilaporkan masyarakat, namun tak ditindaklanjuti. “Jadi dalam menyikapi penyelesaian persoalan ini, pemerintah harus cermat,” katanya menegaskan.

Sesuai data yang diperolehnya, tambahnya, izin yang diberikan pada 18 Februari 2013 adalah izin penjualan/perdagangan makanan ringan yang baru berakhir pada 18 Februari 2018.

Selain itu, katanya lebih lanjut, BPOM juga telah melakukan pemeriksaan langsung terkait tempat usaha dan proses produksi. Pemeriksaan sarana prasarana oleh BPOM pada 10 Oktober 2011 dan menyatakan lingkungan produksi, bangunan dan fasilitas memenuhi persyaratan.

Dari situ, katanya, dapat ditarik kesimpulannya bawa sebenarnya pemerintah tahu, dan mestinya ada pengawasan sesuai perintah UU. “Tapi itu tidak dilakukan, dan serta merta pemerintah mencabut izin usaha Sukiran,” tegasnya.

Padahal, persoalan itu sebenarnya tidak semua kesalahan ada pd Samuel Santoso, pemilik produksi Oleh-oleh Sukiran. Sehingga, pemerintah perlu hati-hati dan cermat dalam menerapkan sanksi.

Berbicara soal pangan, lanjut Hurek, pemerintah harus pastikan bahan baku, proses produksi dan hasil produksi layak dikonsumsi. Untuk pastikan itu, maka diperlukan pengawasan, baik pengawasan reguler dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan instansi teknis terkait lainnya.

“Ruang lingkup cakupan pemeriksaannya luas, harus ada tim terpadu yang didukung pembiayaan yang cukup untuk memastikan proses produksi yang aman. Jadi, secara reguler pengawasan rutin harus dilakukan,” pungkas dia. (Nyongky)

Baca Juga :  Anies bicara soal peluangnya dari banyak fitnah

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button