Home / Populer / DPRD Kota Kupang terima aduan dari Pengusaha Pabrik Tempe dan Tahu

DPRD Kota Kupang terima aduan dari Pengusaha Pabrik Tempe dan Tahu

Bagikan Halaman ini

Share Button
gub12Ilustrasi kunjungan Gubernur NTT Frans Lebu Raya ke Pasar Kasih Kota Kupang, jelang Lebaran.

 

MORAL POLITIK – Pabrik pembuat tempe dan tahu di Kota Kupang, ternyata luput dari pengawasan pemerintah Kota Kupang. Berdasarkan pengakuan dari para pemilik pabrik tempe dan tahu, sudah bertahun-tahun pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini dinas terkait tidak pernah memantau produksi tempe dan tahu.

Hal itu di katakan Sunardi, salah satu pengusaha tempe dan tahu di Kelurahan Bakunase, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Pengakuan Sunardi disampaikan kepada Angota Komisi II, Daniel Hurek saat mengunjungi tempat usaha tempe dan tahu miliknya.

Menurutnya, tempat usah miliknya tidak pernah didatangi orang dari pemerintah untuk mengawasi dan memonitoring usaha miliknya. Padahal dirinya sangat mengharapkan adanya pengawasan dari pemerintah di pabriknya, untuk mengetahui apakah bahan-bahan yang digunakan, atau produk tahu dan tempe miliknya, memenuhi standar layak konsumsi atau tidak.

“Saya baru dua tahun menggantikan ayah saya dalam mengelola pabrik tempe dan tahu ini. Selama dua tahun ini, saya tidak pernah menerima kunjungan atau pengawasan dari pemerintah soal produk yang kami hasilkan. Terus teranng, saya mengharapakan adanya pengawasan dari pemerintah terhadap produk kami.” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan Adi, salah satu pengusaha tempe dan tahu di wilayah yang sama. Menurutnya, sudah lima tahun pabrik tempe tahunya beroperasi, tapi tidak ada pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Kupang.

“Seingat saya, ada orang pemerintahan yang sempat melakukan pengawasan terhadap produksi tempe tahu ditempat ini. Namun kejadian itu terjadi sekitar tahun 2009 atau tahun 2010 lalu. Sejak saat itu, hingga saat ini tidak ada lagi pengawasan yang dilakukan pemerintah kota kupang,” katanya.

Baca Juga :  Demokrat Bantah Bahas Pilpres, saat AHY Temui Prabowo

Berdasarkan pengakuan dari para pengusaha, Anggota Komisi II, Daniel Hurek sangat menyayangkan lemahnya pemerintah dalam mengawasi produk-priduk lokal di Kota Kupang. Produk-produk yang dihasilkan oleh pengusaha lokal seharusnya mendapat pengawasan intensif dari pemerintah yang dimulai dari pengolahan sampai pemasaran.

“Kalau tidak melakukan pengawasan, bagaimana dengan dampak terhadap masyarakat, saya ambil contoh soal produksi oleh-oleh sukiran yang baru ini ditemukan masyarakat. Selama ini pemerintah tidak pernah melakukan pengawasan, padahal produk sukiran sesuai temuan BPOM tidak layak di konsumsi, tapi kenyataannya, produk tersebut beredar luas! Bahkan sampai di luar NTT. Saya khawatir produk-produk yang lain bisa jadi sama seperti Produk Sukiran,” tambahnya.

Oleh karena itu, pungkas Hurek, dirinya mengharapkan pemerintah Kota Kupang, lebih pro-aktif melakukan pengawasan terhadap produk- produk lokal, termasuk produksi tempe tahu. (Nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button