Home / Populer / Era Jokowi Dinilai Lemah Memberantas Korupsi, Ini Pembelaan PDI-P

Era Jokowi Dinilai Lemah Memberantas Korupsi, Ini Pembelaan PDI-P

Bagikan Halaman ini

Share Button
pdipPresiden terpilih, Joko Widodo (dua kiri) berbincang dengan Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri (dua kanan) dan Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP, Puan Maharani (kiri) serta Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo saat pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV PDIP di Marina Convention Center (MCC), Kota Semarang, Jawa Tengah, Jumat (19/9/2014). Rakernas yang dihadiri presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) serta sejumlah ketua partai koalisi ini mengusung tema Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat.

 

MORAL POLITIK – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kekalahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menghadapi gugatan praperadilan tidak dapat diartikan melemahnya pemberantasan korupsi di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ia justru menganggap penegakan hukum saat ini berjalan lebih baik tanpa intervensi pemerintah.

“Pemerintah tidak memiliki wewenang mencampuri kekuasaan yudisial, pengadilan itu merdeka,” kata Hasto, di Gedung Lemhannas, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Hasto menuturkan, sidang praperadilan berjalan secara terbuka dan transparan. Ia berharap semua pihak dapat menghormati proses hukum yang berjalan.

Hasto juga mengaku tidak melihat ada campur tangan pemerintah yang memengaruhi putusan praperadilan. Kalaupun ada tudingan miring pada pemerintah, ia menganggap semuanya sebagai bentuk berjalannya proses demokrasi.

“Yang penting ketika putusan itu diambil, aspek keadilan itu betul-betul dikedepankan, jangan karena keputusan pesanan politik kekuasaan,” ujarnya.

Hingga saat ini, KPK sudah tiga kali kalah dalam praperadilan yang diajukan tersangkanya. Dalam sidang putusan gugatan praperadilan di PN Jaksel, Selasa (26/5/2015) kemarin, hakim tunggal Haswandi memutuskan bahwa penetapan mantan Dirjen Pajak Hadi Poernomo sebagai tersangka oleh KPK tidak sah.

Hakim menyatakan KPK telah melanggar prosedur dalam menetapkan seorang tersangka. Hadi ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pada 21 April 2015, atau bertepatan saat KPK menerbitkan surat perintah penyidikan Nomor Sprindik-17/01/04/2014.

Baca Juga :  Mengapa Komjen Suhardi Alius dan 21 penyidik KPK dibidik Polisi?

Sebelumnya, KPK kalah melawan mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, dan Budi Gunawan. Terkait Ilham Arief, KPK dinilai hakim tidak mampu menunjukkan bukti penetapan tersangka yang cukup.

Sementara dalam praperadilan Budi Gunawan, KPK dinyatakan tidak berwenang menyidik kasus tersebut. (erny)

Sumber: kompas.com

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button