Home / News NTT / Jehalu Andreas mengingatkan tentang Penataan Kembali BPMPTSP

Jehalu Andreas mengingatkan tentang Penataan Kembali BPMPTSP

Bagikan Halaman ini

Share Button
wagub1Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Jehalu Andreas (Nomor 3 dari kiri). (Foto: Biro Humas Setda NTT)

 

MORAL POLITIK – Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Jehalu Andreas, dalam paparan materinya mengatakan, melalui surat keputusan Gubernur NTT nomor: BO.061/23/1/2015 perihal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di daerah, menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Nomor: 100/6310/sj tanggal 6 November 2014, maka hal-hal yang harus diperhatikan, pemerintah kabupaten/kota agar menata kembali lembaga Badan Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP).

Melansir siaran pers Biro Humas Setda NTT, hal lain yang harus diperhatikan, enginventaris seluruh kewenangan perizinan untuk didelegasikan kepada BPMPTSP dan memberikan Kemudahan Pelayanan Perizinan secara cepat, murah, akuntabel, tidak diskriminatif, transparan dan terhindar dari unsur KKN.

“Perubahan belum pasti membawa perbaikan tapi dapat dipastikan untuk menjadi lebih baik segala sesuatu harus berubah,” pungkas Jehalu, di Hotel Amaris Kupang, Jumad (8/5) pukul 09.00 Wita.

Sementara itu, Ketua Panitia Rakor Yohakim Kotah pada acara pembukaan mengatakan, Rakor ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi masyarakat dan pelaku dunia usaha , guna memantapkan strategi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, guna meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, baik di Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota di NTT sehingga pada gilirannya memberikan dampak positif bagi pertumbuhan investasi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rakor ini dihadiri oleh Dirjen Bina Pembangunan Daerah Alwin Ferry, Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT, Jehalu Andreas, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi NTT, Yohakim Kotah. Selain itu para peserta rakor yang terdiri dari Kepala Badan/Kantor, para Sekretaris/kepala tata usaha, Kepala Bidang/Kasubid pada lembaga Pelayanan Perisinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota se NTT.

Baca Juga :  Gubernur Frans minta Wisudawan APS membangun pertumbuhan ekonomi kerakyatan !

Sebelumnya, media ini mewartakan, masyarakat dan kalangan dunia usaha di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) hingga saat ini masih sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, dan biaya yang tidak resmi. Hal ini mengindikasikan penataan birokrasi perijinan belum profesional selain itu belum ada sinergitas antara instasi teknis dan instansi terkait.

Demikian sambutan Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni saat membuka Rapat Koordinasi Terpadu Satu Pintu Se- Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015, di Hotel Amaris Kupang, Jumad (8/5/2015). Rakor ini diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPTSP) Provinsi NTT.

Melansir siaran pers Biro Humas Setda NTT, lebih jauh Benny A.Litelnoni mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah bidang pelayanan publik, yang indikator keberhasilanya tercermin dari kepuasan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa NTT menawarkan banyak peluang investasi yang kondusif, efektif, efisien, promotif, juga dituntut bisa memberikan pelayanan perizinan di bidang investasi secara cepat dan mudah.

Oleh karena itu, tambahnya, kehadiran Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan di bidang investasi.

Rakor ini, katanya, harus menjadi media bagi seluruh Jajaran Aparat Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. untuk mencurahkan perhatian yang serius dalam membahas berbagai permasalahan pelayanan perizinan yang ada di daerah, sehingga tidak saling tumpang tindih dengan berpijak pada Standar Operating Procedure (SOP).

“Pertemuan ini harus bisa menghasilkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antaraberbagai stakeholder sesuai fungsi dan tanggung jawabnya,” tambahnya. (erny/nyongky)

Baca Juga :  PDIP, Golkar, Hanura gagal raih Pimpinan Komisi

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button