Home / Populer / Komite Pimpinan Wilayah PRD-NTT bicara soal “May Day” 2015

Komite Pimpinan Wilayah PRD-NTT bicara soal “May Day” 2015

Bagikan Halaman ini

Share Button
mdHari Buruh 2015: Perayaan May Day di Indonesia Jadi yang Terbesar di Dunia. (Foto: kabar24.bisnis.com)

 

 

MORAL POLITIK – Selama 32 tahun di masa pemerinthan otoriter orde baru perayaan hari buruh internasional atau yang akrab disebut perayaan May Day hampir tidak pernah dilakukan oleh kaum buruh. Tentu hal ini seirama dengan kondisi siakap pemerintahan orde baru yang sangat otoriter dan anti terhadap kritik kelas pekerja.

Setelah runtuhnya pemerintahan dan sistim otoriter orde baru pada mei 1998, hari buruh yang jatuh tepat pada 1 Mei mulai semarak dirayakan hampir diseluruh kota yang memiliki pusat-pusat industri besar yang menjadi pusat konsentrasi buruh.

Terinspirasi dari sejarah May Day terutama kemenangan perjuangan buruh amerika menuntut penetapan standar 8 jam kerja, Perayaan May Day di Indonesia juga mengambil posisi yang serupa. Bahwa perayaan May Day bukan semata sebagai seremonial belaka, hari buruh haruslah dimanfaatkan sebagai panggung strategis bagi kaum buruh untuk melacarkan aksi kritik dan tuntutan bagi pemerintah agar dapat secara konsisten meperhatikan kesejahteraan kaum buruh. Mulai dari tuntutan upah, sistim kerja hingga jaminan social dari Negara untuk kaum buruh.

Bagi Partai rakyat Demokratik, peringatan hari buruh internasional di Indonesia termasuk di NTT, haruslah diletakan dalam krangka akar dari sejarah perjuangan kaum buruh Indonesia. Pada masa kolonialisme, gerakan buruh di Indonesia tidak saja berkutat pada urusan perjuangan ekonomis kaum buruh semata (sektoral), perjuangan kaum buruh telah terdorong maju hingga pada melihat akar dari kemiskinan kaum buruh Indonesia adalah ekses dari sistim kolonialisme, dan karenanya perjuangan kaum buruh haruslah juga diorientasikan pada upaya penghancuran sistim kolonialisme yang menjadi biang dari kemiskinan dan pendidasan kaum buruh di pabrik-pabrik.

May Day 2015 dan Perjuangan Politik Kaum Buruh Indonesia
Bagi kami Partai Rakyat Demokratik, perayaan May Day tahun 2015 pada hari ini Jumad, 1 Mei 2015 adalah momentum penting bagi kaum buruh Indonesia untuk membangun sebuah perspektif perjuangan yang lebih maju sesuai kondisi ekonomi politik yang melatari penderitaan kaum buruh Indonesia hari ini.

Baca Juga :  Anas mau diperiksa KPK tanpa Adnan Buyung Nasution

Pertama, pemberlakuan politik upah murah yang ditetapkan Negara, termasuk di NTT yang hanya sebesar Rp. 1.100.000, adalah bentuk penghinaan Negara terhadap profesi buruh. Sebauah profesi yang menjadi bagian penting penopang kemajuan industri. Pemberlakuan politik upah murah dari pusat hingga daerah adalah bentuk keberpihakan Negara pada para pengusaha untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya melalui eksploitasi tenaga buruh. Dan karenanya pemberlakuan politik upah murah sama halnya dengan sebauh penjajahan yang terlegitimasi Negara melalui perangkat-perangkat aturan.

Kedua, pemberlakuan sistim kerja kontrak dan Outsorcing (sistim alih daya) adalah bagian dari upaya melemahkan posisi tawar pekerja dimata pengusaha. Sistim kerja kontrak dan alih daya memaksa buruh untuk senantiasa tunduk dan patuh terhadap pemberi kerja walaupun dalam relasi kerja anatara pemberi kerja dan buruh banyak mengalami ketimpangan dan ketidak adilan yang selalu memojokkan buruh. Sistim kerja kontrak dan alih daya juga sangat berdampak pada upaya menciptakan karakter tenaga produktif nasional yang opurtunis, sebuah sikap yang terpaksa harus dipilih sebagai konsekuensi dari antisipasi ancaman pemecatan dan pemutuan kontrak kerja. Bagi kami PRD NTT, pemberlakuan sistim kerja berbasis upah murah dan sistim kerja alih daya inilah salah satu biang dari tingginya tenaga produktif NTT yang terpaksa harus meninggalkan kampung halaman dan bekerja apa saja Negara lain sebagai TKI/W bahkan menempuh jalan-jalan illegal.

Ketiga, kelemahan negara melakukan perlindungan yang efektif bagi industri nasional Indonesia adalah dampak bagi kehancuran sektor industri nasional yang secara langsung memicu PHK massal bagi buruh. Yang juga secara langsung menyeret kaum buruh kita kepada satu titik kejatuhan ekonomi rumah tangganya.

Solusi dan Tututan
Pertama, Pemerintah harus segera menghentikan pemberlakuan politik upah murah dengan menentukan standar upah yang manusiawi bagi pencapaian kesejahteraan kaum Buruh Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah Provinsi dan seluruh pemerintah daerah di NTT untuk segera malakuakn perubahan standar upah minimum dari Rp. 1.100.000 dengan stndart upah yang berbasis pada standart hidup layak.

Baca Juga :  Patahkan ISIS, Turki dan AS Akan Luncurkan Serangan Udara

Dalam hitungan kami, upah minimum bagi buruh NTT haruslah berada diatas angka Rp. 3.000.000. dengan asumsi rasional berbasis pada kebutuhan konsumsi rumah tangga, belanja kesehatan dan nutrisi hingga biaya rekreasi per orang dewasa di NTT.

Kedua, Negara harus memastikan dihentikannya pemberlakuan sistim kerja kontrak dan Outsorcing bagi pekerja maupun calon pekerja di Indoensia.

Ketiga, dengan basis aturan ketenaga kerjaan yang lebih manusiawi, Negara harus memastikan pengetatan penerapan aturan-aturan ketenagakerjaan bagi para pengusaha yang masih mengeksploitasi buruh disegeala bidang kerja. hal yang sangat miris di NTT hari ini, walaupun pemberlakuan UMP yang sudah begitu rendah saja, masih sangat banyak bahkan boleh dikata mayoritas pengusaha masih mngesploitasi buruh dengan memberikan upah jauh dibawah UMP dengan jam kerja yang melampaui standar normal jam kerja.

Keempat, Negara harus memastikan tersedianya lapangan-lapangan kerja baru bagi penyerapan tenaga produktif di NTT yang kian hari kian bertambah jumlahnya. Upaya menciptakan lapangan kerja harus dimulai dengan proses industrialisasi dari pusat hingga daerah.

Industrialisasi haruslah dimulai dengan membangun sentra-sentra industry rakyat yang terproteksi dari aspek kemudahan kredit, jaminan subsidi teknologi, jaminan pasokan bahan baku, jaminan subsidi energy, hingga jaminan ketersediaan pasar.

Kami meyakini jika langkah ini dapat memutus mata rantai kesenjangan social ekonomi yang kini semakin luas akibat ketidak tersediannya lapangan kerja yang dapat menjamin kualitas hidup masyarakat, hingga menampik kemungkinan rontoknya industry nasional yang memicu PHK massal bagi kaum buruh.

Bagi PRD NTT, Ketidak seimbangan antara ketersediaan tenaga kerja dengan minimnya daya serap lapangan kerja adalah biang bagi pelemahan posisi tawar buruh dihadapan pemberi kerja. jumlah pengangguran yang begitu banyak membuat para pengusaha seenaknya memperlakuakn para pekerja, seenanak menentukan upah, senenaknya menentukan jam kerja yang melampaui stndar jam kerja, bahkan tidak sering para pekerja selalu diperlakukan kasar dan tidak manusiawi.

Baca Juga :  Polisi kawal Massa FPI menuju Polda Metro

Bagi Para Buruh
Tidak ada sebuah perubahan social politik yang dihasilkan tidak dari sebuah perjuangan politik. kaum buruh harus mampu keluar dari perspektif lama yang masih membelenggu akal dan pikiran kaum buruh tentang sebuah kesejahteraan.

Perjuangan kaum buruh Indonesia haruslah pula dimajukan pada titik yang lebih mengakar pada akar ketertindasan kaum buruh. bahwa politik upah murah, sistim kerja kontrak dan Outsorcing dan sebagainya adalah produk dari sistim dan praktek politik Negara yang sedang menghamba pada kaum pemodal. Karenanya, kaum buruh harus mulai memajukan perjuangannya tidak saja membatasi diri dilapangan sektoral perburuhan semata.

Selain membangun organisasi-organisasi perburuhan dari basis-basis kerja kita masing-masing, gerakan buruh juga harus mempersatukan diri dengan sector tani, mahasiswa , akademisi, lembaga agama, partai politik dan kelompok social politik lain dalam sebuah sekema perjuangan yang berbasis pada persatuan nasional yang memperjuangakan penegakan sistim tata pemerintahan kita, sistim tata politik, tata ekonomi dan tata kebudyaan yang berhaluan gotong royong.

Selamat Hari Buruh Internasional…

“Pancasila Dasarnya, Trisakti Jalannya, dan Republik Keempat; Masyarakat Adil & Makmur Tujuannya”

Komite Pimpinan Wilayah PRD-NTT. Ketua, Rio Ello; Sekretaris, Yosep S.F Asafa

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button