MORAL POLITIK.COM: Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik mengatakan kunci pengguliran hak menyatakan pendapat (HMP) kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama berada di Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

Sebab, hingga saat ini hanya PDI-P lah yang belum menentukan sikap untuk menggulirkan HMP.

“Kuncinya ada di Ibu Mega. Mudah-mudahan ada bisikan baik dari beliau untuk mendorong (DPD PDI-P DKI) menggulirkan HMP,” kata Taufik, di sebuah diskusi, di kawasan Tebet Jakarta Selatan, Minggu (3/5/2015).

Menurut dia, apabila Megawati telah menginstruksikan pengguliran HMP kepada anggota DPD PDI-P DKI dan fraksi PDI-P DPRD, maka DPRD dengan mudah melaksanakan HMP.

Terlebih, anggota fraksi PDI-P merupakan anggota terbanyak di DPRD DKI dengan jumlah 28 anggota. Jika PDI-P tidak mendukung HMP, maka syarat pengguliran HMP tidak akan tercapai.

“Kalau PDI-P tidak ikutan (HMP) ya tidak akan kuorum. Saya sudah hitung-hitungan, kalau kami HMP tanpa PDI-P masih kurang dua anggota lagi. Syarat kuorum itu harus dihadiri 3/4 dari total 106 anggota DPRD,” kata Ketua DPD Gerindra DKI itu.