Home / Populer / Peduli Kebijakan Pemkot Kupang Soal Minuman Beralkohol?

Peduli Kebijakan Pemkot Kupang Soal Minuman Beralkohol?

Bagikan Halaman ini

Share Button
 sopiIlustrasi Sopi, minuman beralkohol produksi masyarakat.

 
MORAL POLITIK – Sesuai Peraturan Menteri (Permen) Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol, Dinas Perindustrian Perdagang (Perindag) Kota Kupang hanya membatasi kepada para pedagang kecil dan mini market untuk menghabiskan stok minuman beralkohol golongan A yang masih tersisa di etalase dagang. Jika stok dagangan telah habis, maka pemerintah akan memberlakukan aturan sesuai Permen Nomor 6 Tahun 2016.

“Dalam Permen tersebut, mengatur soal penjualan minuman beralkohol dengan golongan A hanya bisa dijual pada supermarket dan toko yang berijin. Sedangkan untuk mini market dan kios-kios kecil dilarang menjual miras golongan A. Minuman beralkohol golongan A yang dimaksudkan adalah, minuman beralkohol yang memiliki kadar alkoholnya di bawah 5 persen,” kata kepala Dinas Perindag Kota Kupang, Meshak Bailaen kepada moral-politik.com di Kota Kupang, Senin (18/5/2015)

Ia mengatakan, Permendag No.6 Tahun 2015 ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam peraturan itu memperbolehkan menjual minuman beralkohol dengan kadar 5 persen di minimarket. Sebagai petunjuk pelaksana Permendag 6/2015 kemudian diterbitkan SK Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor 04/PDN/4/2015 terkait pembatasan penjualan bir di tingkat pengecer.

Dengan ketetapan itu, tambahnya, Pemerintah Kota Kupang melalui dinas Perindag Kota Kupang, siap melakukan penertiban serta pembatasan minuman beralkohol golongan A yang beredar di mini market dan pengecer kecil di Kota Kupang.

Dia mengaku, telah mengutus beberapa staf Disperindag Kota Kupang dan bagian ekonomi pembangunan (Ekbang), untuk melakukan rapat koordinasi dengan para pedagang soal stock dagangan mereka. Jika dagangan mereka habis maka, mereka dilarang untuk melakukan penjualan minuman beralkohol golongan.

Baca Juga :  Hal Lain dari Shalat Idul Adha...

“Menyangkut jumlah peredaran minuman beralkohol di Kota Kupang, Mesakh Bailaen mengatakan, hal tersebut bukan merupakan tugas serta kewenangan dinas Perindag untuk mendatanya, namun merupakan tugas serta kewenangan dari Bagian Ekonomi dan Perdagangan, atau Ekbang Sekretariat Kota Kupang. Karena, pengendalian peredaran dan persebaran minuman beralkohol di Kota Kupang sesuai jenisnya, serta me-labelink minuman tersebut merupakan tugas dari Bagian Ekbang,” pungkas dia. (Nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button