Home / News NTT / Pemkot Kupang Dinilai Lemah Melaksanakan Perda

Pemkot Kupang Dinilai Lemah Melaksanakan Perda

Bagikan Halaman ini

Share Button
jonasWali Kota Kupang Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man.

 

 

MORAL POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang menilai Pemerintah Kota Kupang masih lemah dalam mengimplementasi Peraturan Daerah (Perda) mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga masyarakat dan pengusaha yang ada di Kota Kupang masih bebas membangun pada tempat yang sebenarnya bukan peruntukannya.

Hal ini dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Kupang, Herry Kadja Dahi kepada moral-politik.com di Kantor DPRD, Selasa (19/5/2015).

Menurutnya, Perda RDTL ini sudah ada, namun terkesan Pemerintah ada unsur kesengajaan, sehingga penataan pembangunan di kota ini sangat bebas oleh masyarakat maupun pengusaha untuk tanpa melihat keberadaan tempat apakah cocok atau tidak.

“Sebelumnya saya mendapat pengakuan dari Kepala Dinas Tata Kota dan Perumahan Rakyat bahwa Perda tersebut belum diberlakukan. Maka itu saya menilai ada Perda yang sudah ada tersebut tidak dilaksanakan, sehingga masyarakat bebas membangun di lokasi yang sebenarnya bukan peruntukan, sehingga tidak tertata secara baik. Jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya, tetapi bagiamana pemerintahan mengambil sikap dengan rujukan pada Perda tersebut sehingga tidak lagi masyarakat atau pengusaha membangun pada tempat yang bukan peruntukannya,” katanya.

Dia mencotohkan, cukup banyak lokasi yang sebanrnya bukan peruntukan yang dibangun masyarakat untuk berusaha dan jadikan tempat tinggal seperti di jalur hijau Kelapa lima sudah cukup banyak warga mmebuka usaha ditempat tersebut, restoran dan hotel di pinggiran pantai Kelapa lima. Hal ini tentunya sudah sangat menutup akses bagi warga untuk bersantai di pinggiran pantai bersama keluarga saat liburan .

“Adanya pembiaran seperti ini oleh Pemerintah dengan tidak menjalakan Perda tersebut,makanya penataan pembangunan di kota ini terkesan sambrawut,” tambahnya.

Baca Juga :  Penggunaan Jalur Jembatan Bokong akan dibuka Pada Akhir Agustus 2017

Sementara anggota DPRD lainya yakni Adrianus Talli mengatakan, dengan adanya pengakuan dari seorang kepala dinas seperti itu,meruapakn hal yang sangat keliru,karena terbentukannya Perda RDTL tersebut sudah melalui suatu mekanisme yakni ijin prinsipnya sudah ada dari gubernur dan juga dari kementerian .

“Saya merasa sangat keliru jika ada kepala dinas yang mengatakan Perda tersebut belum berlaku.Karena Perda tersebut sudah tercatat pada Lembaran Negara, hanya saja implementasi Perda ini yang masih lemah,” pungkas dia. (Nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button