Wakil Gubernur NTT, Benny A. Litelnoni (tengah). (Foto: Biro Humas Setda NTT)

 

MORAL-POLITIK.COM – Wakil Gubernur NTT Benny A. Litelnoni menuturkan, masyarakat dan kalangan dunia usaha masih sering mengeluhkan proses pelayanan perizinan.

Hal itu terkait dengan sikap pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, dan biaya yang tidak resmi.

“Hal ini mengindikasikan penataan birokrasi perijinan belum profesional selain itu belum ada sinergitas antara instasi teknis dan instansi terkait,” katanya pada Rapat Koordinasi Terpadu Satu Pintu se Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015 di Hotel Amaris Kupang, Jumat (8/5/2015).

Melansir siaran pers Biro Humas Setda NTT, rakor yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPTSP) Provinsi NTT ini mendorong Litelnoni mengatakan, salah satu agenda reformasi birokrasi yang terus dilakukan Pemerintah Provinsi NTT adalah bidang pelayanan publik, yang indikator keberhasilanya tercermin dari kepuasan masyarakat secara akuntabel dan transparan. Hal itu tak lepas dari kenyataan bahwa NTT menawarkan banyak peluang investasi yang kondusif, efektif, efisien, promotif, juga dituntut bisa memberikan pelayanan perizinan di bidang investasi secara cepat dan mudah.

Oleh karena itu, tambahnya, kehadiran Kelembagaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KPPTSP) diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut dalam memberikan kemudahan pelayanan perizinan di bidang investasi.

Rakor ini, katanya, harus menjadi media bagi seluruh Jajaran Aparat Pelayanan Perizinan Terpadu Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. untuk mencurahkan perhatian yang serius dalam membahas berbagai permasalahan pelayanan perizinan yang ada di daerah, sehingga tidak saling tumpang tindih dengan berpijak pada Standar Operating Procedure (SOP).

“Pertemuan ini harus bisa menghasilkan kerja sama, koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi antaraberbagai stakeholder sesuai fungsi dan tanggung jawabnya,” pungkas dia. (erny/nyongky)