Home / Populer / Putusan PTUN Dinilai Dapat Perkuat Putusan Menkumham soal Golkar

Putusan PTUN Dinilai Dapat Perkuat Putusan Menkumham soal Golkar

Bagikan Halaman ini

Share Button
putusanKetua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono memimpin konferensi pers seusai menggelar Rapat Pimpinan Nasional I di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (8/4/2015).

MORAL POLITIK – Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) kembali menggelar sidang kisruh kepengurusan Partai Golkar, Senin (4/5/2015).
Dengan agenda mendengarkan dua ahli dari tergugat dan satu ahli dari penggugat, sidang yang sudah berjalan hampir sebulan ini baru akan menghasilkan putusan dua minggu lagi.

Pakar kajian politik hukum pidana Firman Wijaya mengatakan, hasil keputusan Hakim yang diketuai oleh Teguh Satya Bhakti, tak menutup kemungkinan menyempurnakan dan memperkuat SK Kemenkumham yang mengesahkan Partai Golkar hasil Munas Ancol sekaligus menetapkan Agung Laksono sebagai ketua Umum.

“Seorang hakim semestinya perlu memperhitungkan dan memperhatikan tidak hanya regulasi, dan penermejah yang diputuskan, dan juga mampu mengharmonisasi dengan kebijakan pemerintah,” kata Firman saat dihubungi wartawan di Jakarta, Senin (4/5/2015).

Menurutnya, tidak boleh sebuah ketetapan pemerintah dipandang sebelah mata. Untuk itu dirinya memandang, seorang hakim sebagai instrumen hukum harus menggunakan pendekatan legalitas selain berpatokan pada UU.

“Tidak boleh putusan pemerintah dipinggirkan begitu saja, harus fairness proses. Dan juga tidak boleh pengadilan tanpa keadilan, misalnya pemerintah hanya diadili dan disalah-salahkan,” kata Firman.

Lebih lanjut dirinya juga mengatakan, hakim harus menimbang keputusan pemerintah dari seluruh aspek.

“Harus dilihat putusan pemerintah, karena tujuan hukum selain mencari keadilan, tapi juga keteraturan, ketertiban dan kepastian. Dan pada sisi lain bisa saja tindakan pemerintah sebagai goverment social control. Tindakan pemerintah untuk membentuk ketertiban dan tidak bisa disalah-salahkan,” tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, pasca Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengumumkan partai Golkar kubu Agung Laksono yang memenangkan kisruh di tubuh partai Golkar, kubu Aburizal Bakrie, langsung bereaksi keras.

Baca Juga :  “Bagaimana Mungkin Tarif Air Baku di Kota Kupang Ditetapkan Bupati Kupang?”

Aburizal menilai dengan adanya keputusan tersebut, kehidupan berdemokrasi sungguh telah dicederai. Untuk itu Aburizal yang biasa disapa Ical itu menegaskan akan tetap menjalani satu upaya hukum yang lain yakni menggugat putusan Kemenkumham ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). (vjb)

Sumber: kompas.com

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button