Home / Populer / Reforma HAM dalam Hukum Indonesia

Reforma HAM dalam Hukum Indonesia

Bagikan Halaman ini

Share Button
nikoNiko Uskono *)

 

 

MORAL POLITIK – Hari-hari belakangan ini, bangsa dan negara kita sedang mendapat sorotan dunia. Sorotan itu merupakan suatu ujian langsung kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terutama tentang eksekusi mati yang dilaksanakan bagi para terpidana kasus narkoba. Para terpidana ini telah menjalani suatu proses hukum yang panjang melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang berlogo Pro Justitia (Demi penegakan hukum dan keadilan). Melalui berbagai tahapan persidangan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, para terpidana, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van geweijsde), maka proses ini adalah suatu kewenangan yang telah dijalankan secara sah oleh Lembaga kekuasaan Yudikatif, yang diakui independensinya dalam sistem demokrasi dengan putusan hakim sebagai hukum yang harus ditaati, atau yang disebut Judge made law. Putusan itu mesti ditaati karena dijatuhkan tanpa intervensi dari kekuasaan manapun dan karena itu sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Beberapa Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan asal para terpidana mati mengancam untuk menarik kembali Duta Besarnya dari Indonesia. Australia sebagai salah satu negara asal terpidana melalui Perdana Menterinya telah mengumumkan secara resmi menarik Duta Besarnya. Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan tidak bergeming dalam menghadapi berbagai sorotan dan ancaman apapun.

Sikap Presiden ini benar karena menyangkut kedaulatan hukum negara Indonesia yang mesti dihormati oleh siapapun. Jaksa Agung sebagai eksekutor seperti biasa dalam kaitan dengan masalah ini, mengatakan bahwa Indonesia tidak takut kepada siapapun. Eksekusi hukuman mati akan tetap dilaksanakan, Hanya kita juga menghormati proses hukum yang ditempuh oleh terpidana.

Hukum dan Kekuasaan

Ada suatu adagium yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah macan ompong, sedangkan Kekuasaan tanpa hukum adalah tirani atau sewenang-wenang”. Adagium ini sedang diuji kebenarannya di Indonesia dengan penerapan hukuman mati pada hari-hari belakangan ini. Bahwa hukum harus dilaksanakan agar hukum tidak disebut seperti macan ompong. Tetapi bahwa kekuasaan yang sedang disoroti berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini adalah bukan tanpa hukum, atau bukan tanpa melalui suatu proses hukum yang sah, sehingga dikategori sebagai tirani atau sewenang-wenang.

Apabila kita ingat beberapa peristiwa sejarah masa lalu, seperti pembunuhan di tahun 1965, G 30 S/PKI, penembakan misterius (Petrus) tahun 1984-1985, dan terlebih peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi tahun 1998 awal reformasi, dimana masyarakat dan mahasiswa mengalami kematian secara tragis meskipun tidak ada sedikitpun dosa. Pengalaman sejarah yang sudah kita lalui, yang membuat begitu banyak orang mati secara misterius dari timah panas penguasa, tanpa sedikitpun melalui proses hukum yang jelas.Inilah sejarah kelam masa lalu,yang benar-benar terbukti adanya pamer kekuasaan tanpa hukum adalah benar-benar sebagai tirani.

Penerapan hukuman mati yang kita saksikan sekarang, perlu kita refleksikan. Kita tidak bisa menutup diri dan hanya bersikukuh bertahan bahwa Indonesia tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena ini adalah hak dalam mempertahankan kedaulatan hukum dalam negara kita? Sikap kita ini tidak salah tetapi tidak bijak. Bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak sedikitpun bergeming, akan berbagai sorotan dunia terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah sikap dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara, yang harus dihormati.

Sikap Jokowi dan setiap pembela kedaulatan hukum negara, yang menghendaki tegaknya kedaulatan hukum negara ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau negara manapun, adalah sikap terpuji. Sikap ini tidaklah salah. Walaupun demikian bukanlah berarti sudah benar dan tidak perlu disoroti. Pernyataan bahwa tidak salah, karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur secara prosedural formal dalam penanganan suatu perkara pidana. Di pihak lain bukan berarti benar, karena bukankah Hak hidup adalah hak azasi yang tidak boleh dicabut oleh siapapun? Termasuk kekuasaan kehakiman atas nama undang-undang dalam Negara.

Secara konstitusional, HAM sudah diatur dalam UUD 1945 khususnya hak hidup dalam pasal 28A. Dengan demikian maka praktek yang sedang berjalan ini adalah tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945. Namun oleh karena belum diatur lebih lanjut dalam produk hukum setingkat di bawah UUD, dan kemudian ikut mencabut penerapan hukuman mati yang masih ada dalam KUHP-warisan kolonial dan produk hukum yang lainnnya, maka secara iuridis formal eksekusi mati benar, tetapi harus diakui bahwa kita menerapkan hukum melawan asas hukum, yakni asas“Lex superior derogat, legi inferiori”, yang artinya Hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. UUD adalah konstitusi dasar negara lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang apapun (Cfr.Stufenbau theori). Di sinilah yang disebut kita melawan asas hukum dan pertentangan secara hukum(Konflik norma).

Rakyat telah memberikan kuasa penuh kepada Presiden dan Presiden dengan sejumlah hak dan kuasa yang dimilikinya secara konstitusional, bolehlah kepadanya orang berharap terutama pencari keadilan untuk mendapatkan Grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945). Karena itu sorotan dan tumpuan terakhir harapan diarahkan kepada Presiden Jokowi.Hanya soalnya bahwa kita semua sudah sepakat bahwa pengedar narkoba adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime) yang sudah lintas negara, maka siapapun yang menjadi bandar dan pengedar narkoba harus dihukum mati.Kecuali pemakai yang harus direbabilitasi.

Rumusan Bandar, pengedar dan pemakai pun masih butuh kejelasan agar tidak dikatakan kabur interpretasinya. Bagi Bangsa yang semuanya berpegang pada yang tertulis ini, pastilah menuntut agar ada perumusan yang jelas. Sebab lewat berita yang dipertontonkan di media, disiarkan bahwa “aparat menemukan tanaman ganja, milik penduduk yang siap panen seluas sekian hektar”. Yang menjadi pertanyaan adalah bila tanaman ganja itu dikatakan bernilai ekonomis, mengapa selama ini pemerintah tidak mengambil alih usaha rakyat tersebut atau sesungguhnya ada sikap pembiaran.

Terlepas dari apa tersebut di atas, yang hendak dikatakan adalah bahwa hukum posetif di negara kita, masih mencantumkan secara sah dan jelas di dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman. Ada dua (2) jenis hukuman yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam hukuman pokok yang pertama disebutkan adalah hukuman mati. Dan selanjutnya diatur dalam Pasal 340 KUHP, UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 59 ayat (2). UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80 ayat (1) a.yang berbunyi:

Baca Juga :  SBY Tantang Kasus Century, Hambalang, BLBI dan TransJakarta Dituntaskan! Berani?

(1). Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:

Memproduksi, mengolah dan mengekstraksi, mengkonversi , merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu miliyard rupiah). Demikian pula dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (2) huruf a, bahwa bila didahului dengan permufakatan jahat dan juga dalam ayat (3) huruf a, bahwa bila dilakukan secara terorganisasi, semuanya dapat diancam dengan hukuman mati.
Dasar hukum di ataslah yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu di atur secara sah di dalam Undang-Undang dan menjadi dasar tindakan bagi aparat para penegak hukum.

Apabila kita bertanya, sesungguhnya apa yang mau dicapai dengan tujuan hukum, maka jawabannya jelas yakni bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya keamanan, kedamaian, ketertiban, keadilan, kesejahteraan. Penulis pernah ditanya apakah tujuan hukum adalah mendidik atau membunuh dan mengapa Indonesia masih menerapkan hukuman mati.Pertanyaan yang terakhir sudah dijelaskan di atas.

Tentang tujuan hukum juga sudah disebut di atas yakni tercapainya keamanan, keadilan dan ketertiban. Tidak ada tujuan hukum yang namanya, membunuh atau mendidik. Tetapi salah satu sarana yang dipakai untuk tercapainya tujuan hukum adalah pendidikan dan pembinaan. Penjelasan ini harap tidak membuat pembaca semakin berkerut dahi.

Sebelumnya, pada sesi pertama, moral-politik.com mempublikasikan bahwa hari-hari belakangan ini, bangsa dan negara kita sedang mendapat sorotan dunia. Sorotan itu merupakan suatu ujian langsung kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terutama tentang eksekusi mati yang dilaksanakan bagi para terpidana kasus narkoba. Para terpidana ini telah menjalani suatu proses hukum yang panjang melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang berlogo Pro Justitia (Demi penegakan hukum dan keadilan). Melalui berbagai tahapan persidangan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, para terpidana, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van geweijsde), maka proses ini adalah suatu kewenangan yang telah dijalankan secara sah oleh Lembaga kekuasaan Yudikatif, yang diakui independensinya dalam sistem demokrasi dengan putusan hakim sebagai hukum yang harus ditaati, atau yang disebut Judge made law. Putusan itu mesti ditaati karena dijatuhkan tanpa intervensi dari kekuasaan manapun dan karena itu sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Beberapa Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan asal para terpidana mati mengancam untuk menarik kembali Duta Besarnya dari Indonesia. Australia sebagai salah satu negara asal terpidana melalui Perdana Menterinya telah mengumumkan secara resmi menarik Duta Besarnya. Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan tidak bergeming dalam menghadapi berbagai sorotan dan ancaman apapun.

Sikap Presiden ini benar karena menyangkut kedaulatan hukum negara Indonesia yang mesti dihormati oleh siapapun. Jaksa Agung sebagai eksekutor seperti biasa dalam kaitan dengan masalah ini, mengatakan bahwa Indonesia tidak takut kepada siapapun. Eksekusi hukuman mati akan tetap dilaksanakan, Hanya kita juga menghormati proses hukum yang ditempuh oleh terpidana.

Hukum dan Kekuasaan

Ada suatu adagium yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah macan ompong, sedangkan Kekuasaan tanpa hukum adalah tirani atau sewenang-wenang”. Adagium ini sedang diuji kebenarannya di Indonesia dengan penerapan hukuman mati pada hari-hari belakangan ini. Bahwa hukum harus dilaksanakan agar hukum tidak disebut seperti macan ompong. Tetapi bahwa kekuasaan yang sedang disoroti berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini adalah bukan tanpa hukum, atau bukan tanpa melalui suatu proses hukum yang sah, sehingga dikategori sebagai tirani atau sewenang-wenang.

Apabila kita ingat beberapa peristiwa sejarah masa lalu, seperti pembunuhan di tahun 1965, G 30 S/PKI, penembakan misterius (Petrus) tahun 1984-1985, dan terlebih peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi tahun 1998 awal reformasi, dimana masyarakat dan mahasiswa mengalami kematian secara tragis meskipun tidak ada sedikitpun dosa. Pengalaman sejarah yang sudah kita lalui, yang membuat begitu banyak orang mati secara misterius dari timah panas penguasa, tanpa sedikitpun melalui proses hukum yang jelas.Inilah sejarah kelam masa lalu,yang benar-benar terbukti adanya pamer kekuasaan tanpa hukum adalah benar-benar sebagai tirani.

Penerapan hukuman mati yang kita saksikan sekarang, perlu kita refleksikan. Kita tidak bisa menutup diri dan hanya bersikukuh bertahan bahwa Indonesia tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena ini adalah hak dalam mempertahankan kedaulatan hukum dalam negara kita? Sikap kita ini tidak salah tetapi tidak bijak. Bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak sedikitpun bergeming, akan berbagai sorotan dunia terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah sikap dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara, yang harus dihormati.

Sikap Jokowi dan setiap pembela kedaulatan hukum negara, yang menghendaki tegaknya kedaulatan hukum negara ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau negara manapun, adalah sikap terpuji. Sikap ini tidaklah salah. Walaupun demikian bukanlah berarti sudah benar dan tidak perlu disoroti. Pernyataan bahwa tidak salah, karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur secara prosedural formal dalam penanganan suatu perkara pidana. Di pihak lain bukan berarti benar, karena bukankah Hak hidup adalah hak azasi yang tidak boleh dicabut oleh siapapun? Termasuk kekuasaan kehakiman atas nama undang-undang dalam Negara.

Secara konstitusional, HAM sudah diatur dalam UUD 1945 khususnya hak hidup dalam pasal 28A. Dengan demikian maka praktek yang sedang berjalan ini adalah tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945. Namun oleh karena belum diatur lebih lanjut dalam produk hukum setingkat di bawah UUD, dan kemudian ikut mencabut penerapan hukuman mati yang masih ada dalam KUHP-warisan kolonial dan produk hukum yang lainnnya, maka secara iuridis formal eksekusi mati benar, tetapi harus diakui bahwa kita menerapkan hukum melawan asas hukum, yakni asas“Lex superior derogat, legi inferiori”, yang artinya Hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. UUD adalah konstitusi dasar negara lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang apapun (Cfr.Stufenbau theori). Di sinilah yang disebut kita melawan asas hukum dan pertentangan secara hukum(Konflik norma).

Baca Juga :  Ruhut : Calon Hakim Konstitusi, Benny K Harman harus mundur dari DPR...

Reforma Pemahamam dan Pembentukan Hukum

Bila ada pertanyaan, apakah dengan praktek eksekusi mati seorang terpidana, seperti pengedar narkoba, akan membuat orang lain takut dan tidak akan terlibat lagi dalam transaksi pengedaran narkoba? Atau apakah tidak akan terulang perbuatan jahat tersebut, terutama bagi mereka yang menyaksikan peristiwa eksekusi itu. Atau apakah akan merubah mental orang lain? Penulis pastikan bahwa, semua orang akan menjawab,“Tidak”. Membunuh fisik si terpidana, tidak bisa menghilangkan transaksi yang sudah berukar berakar, dalam suatu jaringan. Jaringan yang masuk kelompok mafia ini, hanya bisa diatasi dengan perbaikan moral dan mental serta iman yang kokoh berdasarkan ajaran agamanya. Dalam konteks ini maka kejahatan adalah hasutan kuasa roh jahat.Atau dalam bahasanya Khalil Gibran, kejahatan manusia adalah akibat kebaikan yang tersiksa.

Kita mengaku beriman kepada Tuhan, tetapi tidak pernah memperhatikan pertumbuhan iman, agar jiwa tidak dirasuki roh jahat. Apabila sudah terjadi suatu kejahatan, baru tergerak untuk kita carikan jalan keluar. Perhatian kita langsung ditujukan kepada penanganan fisik. Manusia yang secara utuh terdiri dari jiwa dan raga/fisik, perlu ditangani secara seimbang. Bahasa Alkitab mengajarkan bahwa,”kita tidak hanya berjuang melawan fisik darah dan daging manusia, tetapi mestinya kita melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang bergentayangan di udara”. (Bdk.Surat Paulus kepada Umat di Efesus,6:12).

Perlu adanya suatu peletakan dasar pemahaman yang kuat bahwa “Musuh kita bersama adalah kejahatan” Our enemy together is crime. Perbuatan manusia yang mengakibatkan kejahatan itulah yang harus dihukum.Sedangkan manusia atau orangnya harus diselamatkan. Bahasa Alkitab menyatakan bahwa manusianya harus dicintai.Tetapi bagaimana manusia bisa saling mencintai, kalau yang terlebih dahulu dilihat adalah bentuk fisiknya, warna kulitnya.

Video yang kita miliki adalah yang nampak secara fisik manusia dengan segala perbuatan dan terutama kesalahannya yang menyinggung perasaan dan pikiran kita, dimana langsung membentuk keputusan dalam diri kita, bahwa orang tersebut haruslah dibenci, malah mulai rencana bagaimana orangnya itu dihilangkan saja. Padahal Kebencian itu harus ditujukan kepada roh jahat yang pandai berkamuflase dalam segala rupa yang nampak dan dengan segala tipu dayanya yang menggoda dan mengiurkan hati manusia agar kenikmatan yang ditawarkan itu membuat manusia memilihnya, asal syaratnya manusia harus menyembahnya dan dengan demikian tercapailah tujuan roh jahat menghancurkan manusia dan menjauhkan manusia dari Tuhan Penciptanya.(Cfr. Pencobaan di Padang Gurun, Luk.4:1-13).

Video yang harus kita miliki adalah bagaimana melihat keadaan psikologis orang yang sudah jatuh terpikat dengan rayuan roh jahat, dan terjerumus dalam perbuatan jahat, yang harus kita selamatkan. Dengan video yang kita miliki ini, maka kesadaran (Conciencitas) yang ada dalam diri orang itu akan dibangkitkan, sehingga jiwanya yang terbelenggu dapat dikeluarkan dari sikap pilihan jalannya yang salah. Bila tidak, bagaimana bisa kita bermadah bersama St.Irenius, dalam permenungan filsafatnya bahwa ”Kemuliaan Allah (berkembang) pada manusia yang hidup”. (Gloria Dei Homo vivans)? (Pius Pandor, Ex Latina Claritas, Obor, 2010, hlm.120).

Karena manusia adalah makluk ciptaan Tuhan yang termulia, dan karena itu disebut Imago Dei,gambaran/citra Allah. Pemurnian pikiran inilah yang selama ini tercemar oleh belenggu roh jahat yang terus menghasut manusia bahwa siapa saja yang bersikap melawan hukum harus dibunuh atau dilenyapkan wajah-fisiknya dari muka bumi ini, padahal itulah yang dikehendaki dan dinanti-nantikan roh jahat. Pemikiran ini yang mempengaruhi sikap bathin manusia dan akhirnya mempengaruhi perumusan pembentukan Undang-Undang dalam melegalkan hukuman mati sebagai wujud ekspresi jiwa atau perasaan terdalam dari masyarakat,yang disebut volksgeist. Jiwa yang terbelenggu oleh kesalahan pemahaman zaman lalu inilah yang harus diubah.

Inilah perubahan paradigma baru yang harus disambut secara gempita. Inilah perubahan pemikiran secara revolusioner, bahwa kita tidak bisa membunuh orang lain karena terbukti bersalah dan kita mengharapkan agar orang lain yang masih hidup, yang bisa berubah. Sebab apa? Sebab masing-masing orang adalah pribadi yang berharga dan bertanggung jawab atas keselamatan dirinya di hadapan Tuhan. Praktek berdasarkan hukum yang sudah kita jalani adalah salah, dan tidak efektif. Kita tidak mencapai tujuan. Kita tidak berhasil menyelamatan jiwa orang yang dieksekusi mati. Sebab fisik manusia ini memang akan mati dan akan kembali ke tanah, karena tubuh manusia dalam Kitab Kejadian (Genesis) diyakini berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah, tetapi jiwa(napas)manusia adalah Roh yang berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan, sebab itu jiwa tetap hidup dan tidak akan pernah mati (Soul never die).

Jiwalah yang mempertangggung jawabkan hidup di hadapan Tuhan selama dalam peziarahan hidup di dunia. Oleh karena itu kita tidak bisa mengharapkan suatu efek jera, dari akibat yang diderita orang lain, agar orang yang masih hidup berubah dan atau tidak turut terlibat dalam perbuatan yang diancam hukuman mati. Pemikiran yang keliru ini harus dihentikan, sebab sekalipun manusia dihukum mati, tidak sedikitpun menyurutkan niat orang untuk berbuat jahat. Kesalahan inilah yang harus dirombak. Pendidikan dan pembinaan mental, moral dan jiwa serta pemurnian pikiran, perlu perbaikan.

Aparat penegak hukum yang tidak mampu menunjukkan contoh dan teladan di dalam pembinaan dan pendidikan di bangsa dan negara ini adalah ekspresi jiwa masyarakat kita yang terpantul sebagai kenyataan yang harus kita terima.Oleh karena itu pemurnian sistem pendidikan itu sendiri, harus dibenahi.Dalam pendidikan tidak bisa kita hanya kejar pemenuhan kognitif. Tidak hanya pemenuhan kecerdasan nalar intelektual, tetapi perlu perhatian dan penekanan terhadap kecerdasan emosional, kecerdasan sosial dan terutama kecerdasan moral-religius.

Kita masih temui dalam kenyataan, bahwa ada praktek yang tidak bisa dimengerti seperti tahanan mati dalam sel Polisi, apalagi mati secara tidak wajar dan Polisi tidak diminta pertanggung jawaban apa-apa? Seperti kasus Paulus Usnaat, yang mati di sel Mapolsek Nunpene- Kefa-TTU. Penulis berharap KAPOLRI baru, benar-benar bersihkan anggota dalam internal Lembaga yang dipimpinnya. Bagaimana penyidik Polda NTT, mempertontonkan aksinya tidak memenuhi permintaan petunjuk Jaksa, dan mengulur-ulur waktu, sampai masa penahanan tersangka selesai dan harus bebas demi hukum. Gaya ini dipertontonkan seperti sulit mengungkap kasus ini, hanya bermaksud agar bagaimana bisa Polisi lolos dari status tersangka dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan).

Baca Juga :  Cari AirAsia, AS mengkaji permintan Indonesia

Proses sidang kasus ini sedang berlangsung, dan Polisi tidak ada satupun yang berstatus tersangka. Di mana tegaknya hukum? Bagaimana di dalam tahanan masih terjadi berbagai transaksi kejahatan, seperti peredaran narkoba, tahanan atau Napi wanita bisa hamil dan melahirkan, tanpa ada yang bertanggung jawab, bagaimana Sipir menyediakan ruang tahanan di blok tertentu yang dapat diperjual-belikan kepada Napi, dan berbagai kejahatan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu dalam satu daftar litani panjang di sini. Bagaimana praktek seleksi penerimaan Polisi yang murni? atau yang lain harus penuhi permintaan panitia. Bagaimana praktek jual beli pemasangan pasal di Polisi, jual beli tuntutan Jaksa , dan jual beli amar putusan hukum Hakim di Pengadilan, jual beli ruang tahanan dengan Sipir di Rutan/Lapas. Bagaimana dengan keyakinan yang dijamin hukum, bahwa putusan Hakim yang dijatuhkan di atas kop Demi keadilan berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, adalah benar kehendak Tuhan?

Pembentukan pemahaman hukum kita bahwa hukuman mati itu baik, benar dan legal atau praktek pelegalisasian pencabutan nyawa manusia melalui palu Hakim, diterima sebagai benar, padahal itulah yang salah dan bertentangan dengan HAM dan kasih Tuhan yang menghidupkan. Manusia dengan kuasa dan atas nama apapun, tidak mempunyai hak untuk mencabut nyawa seseorang. Selama ini semuanya itu dibiarkan terus bertumbuh subur dan selalu ada sikap pembiaran, karena manusia jatuh terjerumus dalam godaan roh jahat (Setan) yang selalu menawarkan kenikmatan dalam bungkusan kepentingan yang saling menguntungkan. Inikah yang dimaksud,Negeri Para Mafioso,Hukum di Sarang Koruptor, seperti yang diangkat Denny Indrayana? (Denny,Kompas,2008).

Masa Reformasi Perlu Revolusi Perilaku

Masa reformasi yang sudah berjalan belasan tahun perlu diikuti dengan reformasi dan revolusi mental.Namun supaya jangan salah paham bahwa revolusi yang dimaksudkan adalah revolusi fisik seperti yang terjadi pada masa orde lama. Bahwa kelembagaan-kelembagaan negara yang selama ini nampaknya ada upaya bongkar pasang dan sekaligus, pembentukan lembaga-lembaga baru dalam negara seperti seolah-olah kita menjalani reformasi, tahu-tahunya hanya terjadi reformasi fisik. Reformasi mental belum. Apalagi Revolusi aksi atau perilaku,belum. Konsep revolusi mental sudah bergulir dalam kesadaran bersama, dan oleh karena itu Presiden Jokowi sudah menggulirkan konsep revolusi mental. Tetapi untuk sampai kepada revolusi hukum, harus ada sikap politik yang komit dan harus adanya political good will, dari pembentuk undang-undang yakni DPR bersama dengan Pemerintah agar adanya kesepakatan tentang penghapusan hukuman mati.

Beberapa opini yang belakangan ini bergulir di Harian Pos Kupang,seperti, dari Pater Felix Bahgi,SVD ( Membunuh: Memusnahkan Locus Yang Transenden),PK, Senin 20 April 2015 dan yang ditulis Har Yansen, Menempatkan HAM di atas Kekuasaan (Gugat Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia), PK, Rabu 29 April 2015, adalah dua ulasan yang syarat muatan filosofis dan moral Teologis, yang diharapkan dapat membukakan mata dan sekaligus mereformasi dan merevolusi mental anak bangsa ini, untuk segera merubah produk hukum yang selama ini terus membelunggu cara hidup kita berhukum. Pendapat Alm. Prof. Satjipto, yang selalu berulang kali dikutip, adalah bahwa “manusia tidak hidup untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk manusia”, sudah waktunya diwujudkan. Inti kemanusiaan patut diperhatikan.

Inti kemanusiaan manusia adalah jiwanya. Jiwa manusia yang selama ini diabaikan, tidak terawat. Padahal jiwa manusialah yang tidak akan mati. Jiwalah yang menghidupi tubuh fisik manusia, bukan tubuh fisik ini yang menghidupi jiwa. Manusia sebagai makluk monodualistis, yang terdiri dari Jiwa dan raga, sudah sepatutnya dibina secara seimbang. Seperti apa menghantarkan manusia dalam refleksi hubungan secara vertikal dengan Tuhan, (Bina kecerdasan moral religius), refleksi internal untuk manusia mengenal diri sendiri (Gnothi seauthon, Bina kecerdasan hati) dan refleksi horizontal/ekternal manusia dengan sesamanya (Kecerdasan Sosial). Apabila tidak, maka pincanglah pertumbuhan manusia.

Sebab sekalipun fisik manusia dimusnakan karena dianggap melakukan suatu kejahatan, tetapi jiwanya tidak dapat dibunuh oleh manusia. Jiwa manusia yang akan menghadap Tuhan untuk diminta pertanggung jawaban kehidupannya. Apabila jiwa manusia kemudian tidak mendapatkan tempat yang tenang-bahagia (nirwana-surga) atau keselamatan, maka jiwa yang tidak selamat inilah yang terus bergentayangan di atas udara dan turut mempengaruhi, malah menuntut pertanggung-jawaban manusia (pelaku/penguasa) yang masih hidup.

Kita mengakui bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum, dan telah menetapkan Tap MRP No II/MPR /1978 tentang Eka Prasetia Panca Karsa atau satu ketekatan untuk mengamalkan Lima Dasar atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tetapi dalam penjabarannya kita selalu saja mengabaikan kesetiaan itu, terutama Sila Pertama dengan butir-butirnya yang sudah dibaharui secara normatif dalam Tap MRP No III/MPR /2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Kita juga sudah mengatur HAM dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28A s/d 28J, namun penjabaran lebih lanjutnya, masih mandeq.

Inilah yang disebut kontradiksi performatoris.Bahwa kita mengakui penerapan hukuman mati dengan alasan penegakan hukum, tetapi justru itulah yang bertentangan dengan pengakuan akan kemanusian yang berharkat dan bermartabat dalam penampilan hidup kita. Kita membuat suatu kontradiksi dalam tujuan hidup kita berhukum atau yang disebut “contradictio in terminis, yakni kita bersikap kontradiktif dalam mengejar tujuan hukum yang hendak dicapai di dalam hidup.

Kita mengakui adanya Sila pertama dalam Pancasila yakni KeTuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi sesungguhnya kita sendirilah yang terus mengingkarinya bahkan mengkhianatinya.Tuntutan penghapusan hukuman mati, bisa dilakukan tetapi, tantangan kita depan, tidaklah gampang bila perubahan ikutan lainnya tidak benar-benar seiring diperhatikan.Untuk itu perlulah suatu reforma pemahaman dan sekaligus merevolusi perilaku dengan membentuk produk hukum yang benar-benar menjamin hak hidup manusia secara utuh.

 

*) Alumnus Program Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Undana, dan Dosen Fisip Unimor, Kefamenanu

 

Pencarian Terkait:

  • Carikan lembaga kekuasaan vertikal

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button