Home / Populer / Reforma Penerapan Hak Azasi Manusia dalam Hukum (4)

Reforma Penerapan Hak Azasi Manusia dalam Hukum (4)

Bagikan Halaman ini

Share Button
nikoNikolaus Uskono*)

 

MORAL POLITIK – Masa Reformasi Perlu Revolusi Perilaku. Masa reformasi yang sudah berjalan belasan tahun perlu diikuti dengan reformasi dan revolusi mental.Namun supaya jangan salah paham bahwa revolusi yang dimaksudkan adalah revolusi fisik seperti yang terjadi pada masa orde lama. Bahwa kelembagaan-kelembagaan negara yang selama ini nampaknya ada upaya bongkar pasang dan sekaligus, pembentukan lembaga-lembaga baru dalam negara seperti seolah-olah kita menjalani reformasi, tahu-tahunya hanya terjadi reformasi fisik. Reformasi mental belum. Apalagi Revolusi aksi atau perilaku,belum. Konsep revolusi mental sudah bergulir dalam kesadaran bersama, dan oleh karena itu Presiden Jokowi sudah menggulirkan konsep revolusi mental. Tetapi untuk sampai kepada revolusi hukum, harus ada sikap politik yang komit dan harus adanya political good will, dari pembentuk undang-undang yakni DPR bersama dengan Pemerintah agar adanya kesepakatan tentang penghapusan hukuman mati.

Beberapa opini yang belakangan ini bergulir di Harian Pos Kupang,seperti, dari Pater Felix Bahgi,SVD ( Membunuh: Memusnahkan Locus Yang Transenden),PK, Senin 20 April 2015 dan yang ditulis Har Yansen, Menempatkan HAM di atas Kekuasaan (Gugat Legitimasi Hukuman Mati di Indonesia), PK, Rabu 29 April 2015, adalah dua ulasan yang syarat muatan filosofis dan moral Teologis, yang diharapkan dapat membukakan mata dan sekaligus mereformasi dan merevolusi mental anak bangsa ini, untuk segera merubah produk hukum yang selama ini terus membelunggu cara hidup kita berhukum. Pendapat Alm. Prof. Satjipto, yang selalu berulang kali dikutip, adalah bahwa “manusia tidak hidup untuk hukum, tetapi hukum dibuat untuk manusia”, sudah waktunya diwujudkan. Inti kemanusiaan patut diperhatikan.

Inti kemanusiaan manusia adalah jiwanya. Jiwa manusia yang selama ini diabaikan, tidak terawat. Padahal jiwa manusialah yang tidak akan mati. Jiwalah yang menghidupi tubuh fisik manusia, bukan tubuh fisik ini yang menghidupi jiwa. Manusia sebagai makluk monodualistis, yang terdiri dari Jiwa dan raga, sudah sepatutnya dibina secara seimbang. Seperti apa menghantarkan manusia dalam refleksi hubungan secara vertikal dengan Tuhan, (Bina kecerdasan moral religius), refleksi internal untuk manusia mengenal diri sendiri (Gnothi seauthon, Bina kecerdasan hati) dan refleksi horizontal/ekternal manusia dengan sesamanya (Kecerdasan Sosial). Apabila tidak, maka pincanglah pertumbuhan manusia.

Baca Juga :  Unggulkan Jokowi, Kubu Prabowo-Hatta geram dengan asumsi SSSG

Sebab sekalipun fisik manusia dimusnakan karena dianggap melakukan suatu kejahatan, tetapi jiwanya tidak dapat dibunuh oleh manusia. Jiwa manusia yang akan menghadap Tuhan untuk diminta pertanggung jawaban kehidupannya. Apabila jiwa manusia kemudian tidak mendapatkan tempat yang tenang-bahagia (nirwana-surga) atau keselamatan, maka jiwa yang tidak selamat inilah yang terus bergentayangan di atas udara dan turut mempengaruhi, malah menuntut pertanggung-jawaban manusia (pelaku/penguasa) yang masih hidup.

Kita mengakui bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber tertib hukum, dan telah menetapkan Tap MRP No II/MPR /1978 tentang Eka Prasetia Panca Karsa atau satu ketekatan untuk mengamalkan Lima Dasar atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, tetapi dalam penjabarannya kita selalu saja mengabaikan kesetiaan itu, terutama Sila Pertama dengan butir-butirnya yang sudah dibaharui secara normatif dalam Tap MRP No III/MPR /2000 tentang sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan perundang-undangan. Kita juga sudah mengatur HAM dalam amandemen UUD 1945 Pasal 28A s/d 28J, namun penjabaran lebih lanjutnya, masih mandeq.

Inilah yang disebut kontradiksi performatoris.Bahwa kita mengakui penerapan hukuman mati dengan alasan penegakan hukum, tetapi justru itulah yang bertentangan dengan pengakuan akan kemanusian yang berharkat dan bermartabat dalam penampilan hidup kita. Kita membuat suatu kontradiksi dalam tujuan hidup kita berhukum atau yang disebut “contradictio in terminis, yakni kita bersikap kontradiktif dalam mengejar tujuan hukum yang hendak dicapai di dalam hidup.

Kita mengakui adanya Sila pertama dalam Pancasila yakni KeTuhanan Yang Maha Esa dan sila kedua Kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi sesungguhnya kita sendirilah yang terus mengingkarinya bahkan mengkhianatinya.Tuntutan penghapusan hukuman mati, bisa dilakukan tetapi, tantangan kita depan, tidaklah gampang bila perubahan ikutan lainnya tidak benar-benar seiring diperhatikan.Untuk itu perlulah suatu reforma pemahaman dan sekaligus merevolusi perilaku dengan membentuk produk hukum yang benar-benar menjamin hak hidup manusia secara utuh. (Habis)

Baca Juga :  Pajak reklame bus hanya Rp 71 juta, ini omelan Ahok
*) Alumnus Program Pasca Sarjana  Program Studi Ilmu Hukum-Undana, dan Dosen Fisip Unimor-Kefamenanu

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button