Home / Populer / Reformasi Penerapan HAM dalam Hukum (2)

Reformasi Penerapan HAM dalam Hukum (2)

Bagikan Halaman ini

Share Button
niko ttuNikolaus Uskono *

 
MORAL POLITIK – Rakyat telah memberikan kuasa penuh kepada Presiden dan Presiden dengan sejumlah hak dan kuasa yang dimilikinya secara konstitusional, bolehlah kepadanya orang berharap terutama pencari keadilan untuk mendapatkan Grasi berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUD 1945). Karena itu sorotan dan tumpuan terakhir harapan diarahkan kepada Presiden Jokowi.Hanya soalnya bahwa kita semua sudah sepakat bahwa pengedar narkoba adalah suatu bentuk kejahatan luar biasa (Extra ordinary crime) yang sudah lintas negara, maka siapapun yang menjadi bandar dan pengedar narkoba harus dihukum mati.Kecuali pemakai yang harus direbabilitasi.

Rumusan Bandar, pengedar dan pemakai pun masih butuh kejelasan agar tidak dikatakan kabur interpretasinya. Bagi Bangsa yang semuanya berpegang pada yang tertulis ini, pastilah menuntut agar ada perumusan yang jelas. Sebab lewat berita yang dipertontonkan di media, disiarkan bahwa “aparat menemukan tanaman ganja, milik penduduk yang siap panen seluas sekian hektar”. Yang menjadi pertanyaan adalah bila tanaman ganja itu dikatakan bernilai ekonomis, mengapa selama ini pemerintah tidak mengambil alih usaha rakyat tersebut atau sesungguhnya ada sikap pembiaran.

Terlepas dari apa tersebut di atas, yang hendak dikatakan adalah bahwa hukum posetif di negara kita, masih mencantumkan secara sah dan jelas di dalam Pasal 10 KUHP yang mengatur tentang jenis-jenis hukuman. Ada dua (2) jenis hukuman yakni hukuman pokok dan hukuman tambahan. Dalam hukuman pokok yang pertama disebutkan adalah hukuman mati. Dan selanjutnya diatur dalam Pasal 340 KUHP, UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, pasal 59 ayat (2). UU No 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, Pasal 80 ayat (1) a.yang berbunyi:
(1). Barang siapa tanpa hak dan melawan hukum:
a. Memproduksi, mengolah dan mengekstraksi, mengkonversi , merakit atau menyediakan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 ( satu miliyard rupiah). Demikian pula dengan ketentuan yang diatur dalam ayat (2) huruf a, bahwa bila didahului dengan permufakatan jahat dan juga dalam ayat (3) huruf a, bahwa bila dilakukan secara terorganisasi, semuanya dapat diancam dengan hukuman mati.

Baca Juga :  Wiranto pastikan aparat keamanan bakal tindak tegas Aksi 112

Dasar hukum di ataslah yang menunjukkan bahwa hukuman mati itu di atur secara sah di dalam Undang-Undang dan menjadi dasar tindakan bagi aparat para penegak hukum.

Apabila kita bertanya, sesungguhnya apa yang mau dicapai dengan tujuan hukum, maka jawabannya jelas yakni bahwa tujuan hukum adalah demi terciptanya keamanan, kedamaian, ketertiban, keadilan, kesejahteraan. Penulis pernah ditanya apakah tujuan hukum adalah mendidik atau membunuh dan mengapa Indonesia masih menerapkan hukuman mati.Pertanyaan yang terakhir sudah dijelaskan di atas.

Tentang tujuan hukum juga sudah disebut di atas yakni tercapainya keamanan, keadilan dan ketertiban. Tidak ada tujuan hukum yang namanya, membunuh atau mendidik. Tetapi salah satu sarana yang dipakai untuk tercapainya tujuan hukum adalah pendidikan dan pembinaan. Penjelasan ini harap tidak membuat pembaca semakin berkerut dahi.

Sebelumnya, pada sesi pertama, moral-politik.com mempublikasikan bahwa hari-hari belakangan ini, bangsa dan negara kita sedang mendapat sorotan dunia. Sorotan itu merupakan suatu ujian langsung kepada kepemimpinan Presiden Joko Widodo alias Jokowi, terutama tentang eksekusi mati yang dilaksanakan bagi para terpidana kasus narkoba. Para terpidana ini telah menjalani suatu proses hukum yang panjang melalui lembaga-lembaga penegak hukum yang berlogo Pro Justitia (Demi penegakan hukum dan keadilan). Melalui berbagai tahapan persidangan baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung, para terpidana, akhirnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Putusan mana sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van geweijsde), maka proses ini adalah suatu kewenangan yang telah dijalankan secara sah oleh Lembaga kekuasaan Yudikatif, yang diakui independensinya dalam sistem demokrasi dengan putusan hakim sebagai hukum yang harus ditaati, atau yang disebut Judge made law. Putusan itu mesti ditaati karena dijatuhkan tanpa intervensi dari kekuasaan manapun dan karena itu sudah sesuai dengan prosedur hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Baca Juga :  "Ray Fernandes Dituding Putri Bungsunya Pelit Mencari Mangga Muda"

Beberapa Kepala Negara dan atau Kepala Pemerintahan asal para terpidana mati mengancam untuk menarik kembali Duta Besarnya dari Indonesia. Australia sebagai salah satu negara asal terpidana melalui Perdana Menterinya telah mengumumkan secara resmi menarik Duta Besarnya. Presiden Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala pemerintahan tidak bergeming dalam menghadapi berbagai sorotan dan ancaman apapun.

Sikap Presiden ini benar karena menyangkut kedaulatan hukum negara Indonesia yang mesti dihormati oleh siapapun. Jaksa Agung sebagai eksekutor seperti biasa dalam kaitan dengan masalah ini, mengatakan bahwa Indonesia tidak takut kepada siapapun. Eksekusi hukuman mati akan tetap dilaksanakan, Hanya kita juga menghormati proses hukum yang ditempuh oleh terpidana.

Hukum dan keluasaan
Ada suatu adagium yang sudah menjadi pengetahuan umum, bahwa “Hukum tanpa kekuasaan adalah macan ompong, sedangkan Kekuasaan tanpa hukum adalah tirani atau sewenang-wenang”. Adagium ini sedang diuji kebenarannya di Indonesia dengan penerapan hukuman mati pada hari-hari belakangan ini. Bahwa hukum harus dilaksanakan agar hukum tidak disebut seperti macan ompong. Tetapi bahwa kekuasaan yang sedang disoroti berkaitan dengan pelaksanaan hukuman mati ini adalah bukan tanpa hukum, atau bukan tanpa melalui suatu proses hukum yang sah, sehingga dikategori sebagai tirani atau sewenang-wenang.

Apabila kita ingat beberapa peristiwa sejarah masa lalu, seperti pembunuhan di tahun 1965, G 30 S/PKI, penembakan misterius (Petrus) tahun 1984-1985, dan terlebih peristiwa tragedi Trisakti, Semanggi tahun 1998 awal reformasi, dimana masyarakat dan mahasiswa mengalami kematian secara tragis meskipun tidak ada sedikitpun dosa. Pengalaman sejarah yang sudah kita lalui, yang membuat begitu banyak orang mati secara misterius dari timah panas penguasa, tanpa sedikitpun melalui proses hukum yang jelas.Inilah sejarah kelam masa lalu,yang benar-benar terbukti adanya pamer kekuasaan tanpa hukum adalah benar-benar sebagai tirani.

Penerapan hukuman mati yang kita saksikan sekarang, perlu kita refleksikan. Kita tidak bisa menutup diri dan hanya bersikukuh bertahan bahwa Indonesia tidak boleh diintervensi oleh siapapun karena ini adalah hak dalam mempertahankan kedaulatan hukum dalam negara kita? Sikap kita ini tidak salah tetapi tidak bijak. Bahwa Presiden dan Jaksa Agung tidak sedikitpun bergeming, akan berbagai sorotan dunia terhadap pelaksanaan hukuman mati adalah sikap dan wibawa Presiden sebagai Kepala Negara, yang harus dihormati.

Baca Juga :  Indonesia beli 11 jet tempur Sukhoi-35 dari Rusia

Sikap Jokowi dan setiap pembela kedaulatan hukum negara, yang menghendaki tegaknya kedaulatan hukum negara ini tidak boleh diintervensi oleh siapapun atau negara manapun, adalah sikap terpuji. Sikap ini tidaklah salah. Walaupun demikian bukanlah berarti sudah benar dan tidak perlu disoroti. Pernyataan bahwa tidak salah, karena memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang diatur secara prosedural formal dalam penanganan suatu perkara pidana. Di pihak lain bukan berarti benar, karena bukankah Hak hidup adalah hak azasi yang tidak boleh dicabut oleh siapapun? Termasuk kekuasaan kehakiman atas nama undang-undang dalam Negara.

Secara konstitusional, HAM sudah diatur dalam UUD 1945 khususnya hak hidup dalam pasal 28A. Dengan demikian maka praktek yang sedang berjalan ini adalah tidak benar karena bertentangan dengan Pasal 28 A UUD 1945. Namun oleh karena belum diatur lebih lanjut dalam produk hukum setingkat di bawah UUD, dan kemudian ikut mencabut penerapan hukuman mati yang masih ada dalam KUHP-warisan kolonial dan produk hukum yang lainnnya, maka secara iuridis formal eksekusi mati benar, tetapi harus diakui bahwa kita menerapkan hukum melawan asas hukum, yakni asas“Lex superior derogat, legi inferiori”, yang artinya Hukum yang lebih tinggi tingkatannya mengalahkan hukum yang lebih rendah tingkatannya. UUD adalah konstitusi dasar negara lebih tinggi tingkatannya dari Undang-Undang apapun (Cfr.Stufenbau theori). Di sinilah yang disebut kita melawan asas hukum dan pertentangan secara hukum(Konflik norma). (bersambung)

 

*) Nikolaus Uskono, Dosen Universitas Timor di Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Provinsi Nusa Tenggara Timur

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button