Home / Populer / Sidang DPRD Dengan Agenda LKPJ Wali Kota Kupang Tahun 2014 Ditunda

Sidang DPRD Dengan Agenda LKPJ Wali Kota Kupang Tahun 2014 Ditunda

Bagikan Halaman ini

Share Button
benuSekretaris Kota Kupang Bernadus Benu.

 

MORAL POLITIK – Pemerintah Kota Kupang mengajukan penundaan sidang paripurna 9 tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Kupang Jonas Salean tahun anggaran 2014. Pengajuan penundaan itu menyusul audit dari Badan Pemeriksaan Keuangan BPK) NTT yang molor hingga tanggal 26 Mei 2015.

Demikian disampaikan Sekretaris Kota (Sekot) Kupang, Bernadus Benu dalam Rapat Bersama Pemerintah dan Badan Musyawarah DPRD Kota Kupang, Jumat (8/05/2015), di ruang sidang utama DPRD Kota Kupang.

Rapat Badan Musyawarah di Pimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Kupang, Kristian Baitanu. Hadir pada kesempatan itu, Kabag Hukum Alan Girsang, Asisten III Setda Kota Kupang Rens Tokoh, dan sejumlah pejabat pada lingkup Pemkot Kupang.

Sekot mengatakan, saat ini BPK NTT masih sementara mengaudit. Audit akan berlangsung selama 35 hari terhitung sejak 13 April sampai 26 Mei 2015. Usai Audit Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru akan diserahkan kepada Pemerintah Kota Kupang pada 17 Juni 2014. Setelah itu, pemerintah butuh waktu 14 hari melakukan penyesuain terhadap hasil pemeriksaan, sehingga pemerintah mohon perubahan jadwal sidang sesuai waktu yang ditetapkan.

“Pemerintah sebenarnya ingin sidang sesuai jadwal yang telah disepakati antara badan musyawarah dan pemerintah, namun karena molornya audit oleh BPK, pemerintah mengajukan penundaan persidangan,” katanya.

Menangggapi permintaan dari pemerintah Kota Kupang, forum sidang sempat melakukan protes atas permintaan penundaan persidangan yang telah dijadwalkan. Sebagian besar anggota Banmus menolak permintaan penundaan oleh pemerintah. Salah satu anggota Banmus yang paling getol menolak permintaan pemerintah adalah, Yuvensius Tukung. Menurutnya, dengan penundaan yang diajukan, pemerintah tidak menhargai kesepakatan bersama dengan Banmus soal jadwal persidangan.

Baca Juga :  Dakwaan mengejutkan : Andi pakai dana Hambalang nonton bola

“Kalau jadwal sudah ditetapkan, sidang ahrus tetap dijalankan. Kalaupun ada masalah pada LHP oleh BPK maka sebaiknya pembahasan lain yang didahulukan, dan bukan berarti sidang harus ditunda. Meskipun sempat terjadi adu argumen yang alot antara Anggota Banmus lainnya, pemerintah dan Banmus sepakat, sidang Paripurna 9 dengan agenda LKPJ walikota disepakati untuk ditunda sesuai permintaan pemerintah,” pungkas dia. (Nyongky)

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button