Home / Populer / Soal 14 “Proyek Siluman”, Komisi IV Dukung Langkah Veki Lerik

Soal 14 “Proyek Siluman”, Komisi IV Dukung Langkah Veki Lerik

Bagikan Halaman ini

Share Button
alex enaKetua Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Alexander Ena. (Foto: Semar Dju)

 

 

MORAL POLITIK – Tragedi Kisruh Anggaran yang dinamai “Proyek Siluman” di DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sepertinya tidak bakal habis untuk diperbincangkan. Langkah hukum telah ditepuh oleh Anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi Gerindra, Veki Lerik untuk mengadili Pemerintah Provinsi NTT dan DPRD NTT. Bahkan Komisi IV yang “dituduh” telah merestui “Proyek Siluman” tersebut menyatakan akan mendukung sepenuhnya langkah hukum tersebut dan mempersilahkan pihak Kejaksaan Tinggi NTT untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menangani kasus ini.

Ketua Komisi IV DPRD Provinsi NTT, Alexander Ena, dalam keterangannya kepada komodonews.Info, melalui telpon selulernya di Kota Kupang, Kamis (28/5/2015) menyatakan, anggaran yang ditambahkan sama sekali bukan Anggaran “Proyek Siluman”, apalagi sudah dibahas melalui tahapan dan mekanisme yang benar. Menurut mantan calon Wakil Wali Kota Kupang ini, bahwa penambahan anggaran tersebut dilakukan setelah melalui beberapa proses panjang termasuk mengakomodir aspirasi yang disaring dari 22 Kabupaten/Kota di NTT. Dirinya mengatakan, pembahasan anggaran saat itu dilakukan pada tanggal 3 Desember 2014 dengan agenda ke-PU-an. Rapat saat itu dimulai dari jam 08.00-20.00 Wita dengan tetap berpedoman pada berbagai regulasi dan peraturan yang berlaku (PP No. 23 Tahun 2014 dan Permendagri No. 37 Tahun 2014).

“Saat itu berbagai pikiran kritis, konstruktif dan obyektif dari Anggota Komisi disampaikan dalam rapat tersebut, yang intinya menginginkan agar belanja publik lebih besar dari belanja aparatur, sehingga perlu ada rasionaliasi terhadap belanja aparatur serta beberapa program yang dianggap tidak mendesak dan tidak menyentuh secara langsung kebutuhan masyarakat dapat ditundah, sehingga hasil rasionalisasinya dapat diigunakan untuk kepentingan belanja publik,” kata Alex.

Baca Juga :  Mantan ajudan Gubernur Riau diperiksa KPK

Pembahasan di tingkat Komisi, tambahnya, menghasilkan beberapa rekomendasi dalam bentuk usulan penambahan program berdasarkan surat dan proposal yang masuk di Komisi IV dan juga berdasarkan penjaringan asprasi masyarakat yang diperoleh melalui kunjungan kerja yang dilakukan di 22 Kabupaten/Kota. Bahkan pada tanggal 4 Desember 2014, Komisi IV meminta staf perencanaan Dinas PU untuk melakukan perhitungan kasar terhadap usulan program-program tambahan tersebut. Secara garis besar, perhitungan kasar yang dilakukan oleh staf perencanaan dari Dinas PU, di Komisi IV selama kurang lebih 6 jam, menghasilkan angka sebesar Rp. 147.250.000.000,00 yang terdiri dari Rp 21.975.000.000,- untuk Bidang Sumber Daya Air, Rp 51.250.000.000 untuk Bidang Bina Marga, dan Bidang Cipta Karya sebesar Rp. 74.025.000.000. Hasil rapat tersebut disampaikan ke Sidang Paripurna DPRD NTT tanggal 5 Desember 2014. Dengan disampaikannya hasil rapat Komisi IV DPRD NTT terhadap RAPBD NTT Tahun 2015 tersebut, maka sesuai dengan mekanisme, berakhirlah tugas Komisi saat itu. Selanjutnya berdasarkan rasionalisasi anggaran yang dilakukan oleh TAPD dan Banggar, maka dihasilkan saving anggran sebesar Rp. 73.792.766.000. Dari jumlah tersebut, Rp. 6.213.882.000 dialokasikan untuk Komisi I, Rp. 10.245.000.000 dialokasikan untuk Komisi II, Rp. 10.593.919.000,- dialokasikan untuk Komisi III, Rp. 28.153.000.000,- dialkoasikan untuk Komisi IV, sedangkan untuk Komisi V ada Rp. 18.586.965.000.

“Anggaran di Komisi IV tersebut, kita alokasikan Rp. 21.750.000.000,- untuk Dinas PU dari 147,250 M yang diusulkan oleh Komisi IV. Sedangkan hasil rasionalisasi Kemendagri, Komisi IV mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 7.660.000.000,-. Pertanyaanya adalah mengapa orang mempermasalahkan anggaran di Komisi IV senilai 35,8 M dan dituduh sebagai dana siluman? Sedangkan 85,6 M yang dialokasikan Komisi lain tidak dipermasalahkan?” kata Alex mempertanyakan isu “Proyek Siluman”.

Baca Juga :  Ahmad Dhani: Ada tokoh kuat yang melindungi Ahok sehingga tak dipenjara

Menurut Alex, mekanisme yang dipakai oleh semua Komisi itu sama dan anggaran tersebut tidak lagi dibahas di Komisi karena itu merupakan kewenangan pemerintah. Oleh karena itu, jika dibandingkan dari sisi pendistribusian Anggaran, maka Komisi V mendapat porsi terbesar yakni 58,1 M, sedangkan Komisi IV hanya 35,8 M.

Terkait isu “Proyek Siluman”, Alex menegaskan bahwa isu tersebut tidak benar. Menurutnya, persoalan ini sudah diklarifikasi oleh Pimpinan DPRD beserta Ketua TAPD. Bahkan, Komisi IV pun sudah melakukan klarifikasi kepada Media Masa terkait isu tersebut. Komisi IV sudah mengambil langkah untuk melakukan rapat tertutup dengan Kepala Dinas PU guna mengklarifikasi isu tersebut. Kepala Dinas PU menyampaikan bahwa memang ada 7 paket proyek yang tidak direncanakan, tetapi masuk didalam APBD sehingga membutuhkan kerja ekstra keras. Tetapi atas kesanggupan Tim Perencanaan maka proyek tersebut dimasukan dalam APBD NTT Tahun 2015.

“Pada tanggal 10 April 2015, Pimpinan DPRD mengundang untuk menggelar rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPRD, Ketua TAPD NTT, Kepala Dinas PU Provinsi NTT, dan Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi NTT. Rapat yang berlangsung kurang lebih 5 jam tersebut, menhasilkan keputusan yang disampaikan oleh Ketua TAPD yang juga adalah Sekda Provinsi NTT mewakili Pemerintah Provinsi NTT bahwa tidak ada ‘Proyek Siluman’ di APBD Provinsi NTT Tahun 2015, karena semua tahapan telah dilalui dan berjalan sesuai dengan mekanisme dan tidak melanggar aturan,” kata dia menegaskan.

Terkait laporan Anggota DPRD NTT, Veki Lerik ke Kejaksaan Tinggi, Alex mengatakan, dirinya sebagai Sekretaris Fraksi Partai Nasdem menghormati langkah Veki Lerik tersebut, karena Partai Nasdem mendukung segalah upaya pemberantasan korupsi di NTT, dan hal tersebut sesuai dengan Misi Restorasi Partai Nasdem. Bahkan dirinya mempersilakan pihak penegak keadilan mengambil langkah-langkah hukum yang dibutuhkan. Jangan sampai kasus hanya bertujuan untuk mencederai orang lain. Menurut Alex, Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang sangat menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.

Baca Juga :  Koq Politisi PDI-P ini Kritik Pedas terhadap Jokowi?

“Selanjutnya pada tanggal 11 Mei, Fraksi Nasdem melakukan rapat Fraksi dan menyatakan sikap bahwa Fraksi Nasdem mendukung langkah Anggota DPRD Viktor Lerik yang telah menempuh jalur hukum dan mendorong Kejaksaan Tinggi NTT agar mengambil langkah-langkah konkrit dalam kaitan dengan issu ‘Proyek Siluman’ sehingga issu ini menjadi jelas,” tandas dia.

Alex menambahkan, dirinya sebagai Ketua Komisi IV secara khusus meminta kepada Veki Lerik untuk sesegera mungkin memasukan laporan tertulis kepada Kejati NTT. Hal ini bertujuan agar kasus ini jelas dan jangan ada pihak yang dirugikan dalam kasus ini. “Saya sebagai Ketua Komisi IV meminta kepada saudara Veki Lerik sebagai Wakil Ketua Komisi untuk segerah memasukan laporan tertulis sesuai dengan permintaan Kejaksaan Tinggi, sehingga pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan itu tidak sekedar mencari popularitas diri, tetapi betul-betul menunjukan fakta. Sehingga dalam upaya pemberantasan korupsi, secara kelembagaan maupun secara pribadi, kita mendukung, tetapi tidak boleh mencederai orang lain atau lembaga baik itu Pemerintah maupun DPRD. Karena pernyataan-pernyataan tersebut sudah banyak mencederai orang lain,” pungkasnya. (Semar Dju)

 

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button