Home / Populer / Soal Kebijakan Dinas PU NTT, Inilah Kata Andre Koreh (1)

Soal Kebijakan Dinas PU NTT, Inilah Kata Andre Koreh (1)

Bagikan Halaman ini

Share Button
andre korehKepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Ir. Andreas W. Koreh, MT. (Foto: Semar)

 

MORAL POLITIK – Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) atau yang lazimnya di streotip sebagai Provinsi 1000 Pulau, Provinsi Cendana, Provinsi Koperasi dan Provinsi Jagung ini, selalu marak dengan riak-riak kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Hal yang paling menggembirakan di Provinsi yang sudah dipimpin lebih dari 10 tahun oleh Frans Lebu Raya (Pernah lima tahun menjadi Wakil Gubernur NTT, dan sudah masuk ke periode kedua sebagai Gubernur NTT) ini, selalu penuh dengan dinamikanya.

Ada banyak perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Ada Sekolah Theologia, ada juga Seminari Menengah dan Seminari Tinggi. Maju dan berkembangnya dunia pendidikan di Provinsi Kepulauan ini, suka atau tak suka, telah memotivasi terjadinya banyak perbedaan pendapat, baik itu soal pro maupun kontra.

Tentu saja fenomena ini perlu dijaga, dipupuk dan ditingkatkan demi peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat NTT, yang selama ini dijuluki sebagai daerah tertinggal dalam beberapa hal.

Terakhir, sekitar sebulan lamanya, ada kisruh pendapat antara Anggota DPRD NTT dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum NTT, Andre Koreh, yang pada akhirnya mayoritas Anggota DPRD NTT mendukung kebijakan yang ditorehkan oleh Andre Koreh, yang juga terkenal sebagai mantan aktivis pemuda NTT; mantan Ketua KNPI NTT ini.

Terkait dengan itu, moral-politik.com terpanggil untuk melakukan wawancara tertulis dengan pria yang bernama lengkap Ir. Andreas W. Koreh, MT ini. Berikut petikan wawancaranya yang akan di posting secara bersambung. Selamat menikmatinya…

Tanya: Persoalan yang bisa saja terjadi di Dinas Pekerjaan Umum yang Anda pimpin adalah soal “berebut” proyek. Pasalnya, semua pengusaha merasa diri berkompeten untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut. Bagaimana taktik dan strategi Anda untuk menghadapi masalah ini?

Baca Juga :  MPG Bentuk Tim Transisi, JK Pastikan Gelaran Rapimnas Golkar

Jawab:

• Seluruh proses pengadaan barang/jasa pemerintah, bukan hanya di Dinas PU Provinsi NTT tetapi di semua Kementerian/ Lembaga/ Daerah/ Instansi dilaksanakanberdasarkan Peraturan Presiden yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

• Berdasarkan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010, maka sejak tahun 2013 pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Pemerintah Provinsi NTT termasuk di Dinas PU dilaksanakan secara elektronik melalui LPSE Pemerintah Provinsi NTT.

• Pengadaan barang/jasa secara elektronik berbasis teknologi informasi/internet pada prinsipnya tidak lagimembatasi wilayah, tidak lagi membatasi penyedia barang/jasa lokal dan non lokal untuk “berebut” proyek-proyek pemerintah secara professional. “Berebut” proyek ini tidak saja terjadi di Dinas PU tetapi di seluruh Instansi Pemerintah. Kami tidak bisa dan tidak boleh mencegah pengusaha dari luar NTT untuk bekerja di NTT karena hal itu bertentangan dengan UU No 5 Tahun 1999 tentang Anti Monopoli dan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat .

• Menghadapi system pengadaan barang/jasa yang terbuka seperti ini, sebagai Pimpinan Dinas PU, sekaligus sebagai Pembina Jasa Konstruksi di Daerah yang juga bertanggung jawab terhadap perkembangan dan kemajuan penyedia jasa konstruksi di daerah, maka strategi yang kami lakukan adalah bekerjasama dengan Lembaga Pembinaan Jasa Konstruksi Daerah (LPJKD) mendorong Badan Usaha di Daerah untuk terus menerus meningkatkan profesionalismenya (manajemen, SDM, dan peralatan) agar mampu bersaing secara sehat baik dengan sesama Badan Usaha Lokal maupun dengan Badan Usaha Nasional. (erny)

Bersambung

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button