Home / Populer / Terdakwa Martinus Tafui: Tangkap PM dan BL!

Terdakwa Martinus Tafui: Tangkap PM dan BL!

Bagikan Halaman ini

Share Button
tafuiMartinus Tafui sedang menjalani persidangan di PN Kupang. (Foto: Semar)

 

 

MORAL POLTIK – Babak baru persidangan Kasus Dana Bansos Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menjadi panggung bagi Martinus Tafui untuk bersaksi. Adalah Bupati TTS, PM dan mantan Wakil Bupati TTS, BL, yang harus menjadi tersangka. PM dan BL ditengarai sebagai aktor yang memberikan memo dan menyebabkan Dana Bansos TTS Tahun 2009 dan 2010 itu cair, serta menyeret dua oknum yakni Mathen Tafui dan Yeni Oematan ke dalam kasus ini. Oleh karena itu, PM dan BL harus menjadi tersangka. Inilah inti guratan hati seorang Martinus Tafui yang ditemui moral-politik.com setelah persidangan, Selasa silam.

“Memo tersebut dikeluarakan oleh Bupati Paul Mella dan Wakil Bupati Benny Litelnoni sehingga seharusnya mereka menjadi tersangka karena keduanya adalah penyelenggara dan sama-sama bertanggung jawab. Tetapi mengapa pada akhirnya hanya saya dengan Yeni Oematan yang menjadi sasaran,” kata Martinus Tafui.

Menurut pantauan awak media ini, persidangan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Tipikor Klas IA Kupang ini beragendakan pemeriksaan terhadap terdakwa Martinus Tafui. Dalam persidangan yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Ida Bagus Dwiyantara, Ansori dan Jult Lumban Gaol ini, Martinus Tafui didampingi oleh Penasihat Hukumnya, Benny Rafael, Liven Rafael, Errich Mamoh dan Freddy Djaha. Ada juga tiga orang JPU, yakni Gerry Gultom, Khusnul Fuad dan Sumariartha.

“Pemberi memo yang menyebabkan Dana Bansos TTS tahun 2009 dan 2010 itu cair harus menjadi tersangka. Siapa yang memberi nota tersebut? Mereka adalah Bupati TTS PM dan Mantan Wakil Bupati TTS BL. Oleh karena itu, PM dan BL harus menjadi tersangka karena keduanya merupakan penyelenggara dan sama-sama bertanggung jawab untuk kasus ini” ujar terdakwa Martinus Tafui.

Baca Juga :  Bertemu Khusus Jokowi, BaraJP Sampaikan Pengalaman Amerika Tangani Kebakaran Hutan

Selain itu, kata Tafui, Kasus Bansos TTS sebenarnya dari Tahun 2006 – 2013, tetapi anehnya yang di persoalkan hanya 2009 dan 2010. PM dan BL mengeluarkan 47 memo untuk pencairan dana bantuan keuangan dan bantuan modal pemberian pinjaman modal usaha kepada koperasi dan UKM serta hibah tahun 2010 di Kabupaten TTS. Dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) tersebut sebesar Rp170 juta dari anggaran bansos Rp 4,3 miliar. Dia juga meminta kepada Kejari Soe agar dua orang pejabat tersebut segera ditetapkan menjadi tersangka, karena PM dan BL yang mengeluarkan memo tersebut.

Saat persidangan, Hakim Anggota Ansori sempat mengajukan pertanyaan kepada terdakwa diantaranya, jika ada pengajuan proposal dari orang sakit, biasanya dimonitoring oleh tim yang sudah dibentuk ataukah tidak? Terdakwa menjawab ada yang dimonitoring dan ada yang tidak selain proposal ada juga memo. Padahal, untuk mencairkan dan mendapakan dana Bansos tersebut sudah diatur dalam Keputusan Bupati Nomor 15/2010 tentang petunjuk teknis pemberian dana bantuan sosial.

“Jadi, kami di Bagian Binsos hanya menindaklanjuti memo atasan saja sesuai perintah. Terkait verifikasi, kadang kami lakukan dan kadang juga tidak kami lakukan. Yang tidak dilakukan monitoring itu karena saya tidak kontrol staf untuk lakukan verifikasi.Padahal untuk pengajuan proposal, biasanya diajukan oleh organisasi. Sementara memo diajukan oleh perorangan dan pemohon bantuan biasanya langsung menghadap ke Bupati PM atau Mantan Wabup PM,” tambahnya.

Menurutnya, hal ini menyalahi aturan dan dirinya tidak bisa berbuat banyak hal untuk membatalkan itu karena ia juga sebagai seorang bawahan pastinya takut dan tidak berani melawan pimpinannya. “Kemudian, Dana Bansos yang lain dicairkan ke Polres TTS melalui Kasat Intel, selain itu Mantan Wabup TTS juga memanfaatkan dana Bansos untuk kegiatan BNN ke Jakarta. Saya pake Rp.20 juta dan Mantan Wabup TTS BL pakai Rp.30 juta. Kami berangkat ke Jakarta dua kali untuk kegiatan BNN. Sedangkan saat kegiatan BNN di Jakarta, saya selaku Sekretaris BNN, dan Ketuanya adalah Mantan Wabup TTS, BL. Yang mengangkat saya sebagai Sekretaris khusus adalah Mantan Wabup TTS dengan penunjukan langsung dan tanpa SK,” urainnya dengan cucuran air mata.

Baca Juga :  Pohon Sepe di CVD "su" babunga, Natal "su" dekat (2)

Ia mengaku lalai dan bingung dengan penanganan kasus ini. Menurutnya, masih ada begitu banyak uang yang belum jelas peruntukannya termasuk uang Rp. 200 M yang dikeluarkan oleh Bupati TTS, PM. “Saya bingung dengan kasus ini, dan saya memang lalai di balik kasus ini yang sudah merugikan keuangan negara. Anehnya dengan uang yang dikeluarkan oleh Pak Bupati PM dengan Nilai Anggaran Rp. 200 M Jaksa tidak persoalkan. Pertanyaannya ada apa dari balik semua itu sehingga Jaksa tidak tangkap dua pejabat itu,” pungkas Martinus.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John W. Purba ketika dikonfirmasi mengatakan, pihaknya sementara ini masih menunggu laporan dari Kejari Soe. Pihaknya juga masih menunggu bukti-bukti yang didapat melalui fakta persidangan guna menindaklanjuti kasus ini.

“Nanti setelah sidang itu selesai, maka mereka akan melaporkan ke Kejati. Jika ada indikasi itu, maka Kejati akan memberikan petunjuk untuk ditindaklanjuti. Semua fakta hukum dalam persidangan ankan ditindaklanjuti. Kalau sudah divonis dan sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap maka pihak Kejaksaan akan menindaklanjuti, jika sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sehingga data-data yang ada didalam persidangan, itu yang kami akan pakai sebagai alat bukti,” pungkas dia. (Semar)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button