Home / Populer / Wartawan NTT Desak Kejati Segera Usut Karo Humas

Wartawan NTT Desak Kejati Segera Usut Karo Humas

Bagikan Halaman ini

Share Button
kajati ntt Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John Walingson Purba. (Foto: Semar)

 

 

MORAL POLITIK – Pepatah mengatakan, perbuatan busuk tidak membutuhkan waktu yang lama untuk dibongkar. Hal serupa terjadi pada perilaku salah satu pejabat Eselon II Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Adalah Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lambert Ibi Riti yang menjadi aktor di balik kisruh yang melibatkan puluhan wartawan ini. Ia ditengarai melakukan praktek mafia KKN yang dilakukan dengan modus kerja sama antara Humas Setda Provinsi NTT dan sejumlah Media di NTT.

Pada hari Kamis (28 Mei 2015), Kejaksaan Tinggi (Kajati) NTT yang beralamat di Jln. El Tari II, Kelurahan Oebobo, Kota Kupang diserbu oleh puluhan wartawan yang bertugas di Desk Provinsi NTT. Mereka pergi dengan berjalan kaki untuk melaporkan Kepala Biro Humas Setda NTT, Lambert Ibi Riti, terkait dugaan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lambert dilaporkan karena diduga kuat melakukan KKN. Modus yang digunakan adalah mengadakan kerja sama dengan sejumlah media lokal.

Ketua Aliansi Wartawan Peduli APBD NTT, Joey Rihi Ga, Jumad (29/5/2015) siang, mendesak Kejaksaan NTT untuk mengusut tuntas mafia besar pengalokasian Anggaran APBD Tahun 2015 di Biro Humas Setda NTT. Kejaksaan didesak untuk segera melakukan investigasi terkait laporan ini. Menurutnya, saat ini adalah waktu penting bagi Kejati untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat NTT bahwa Kejati ada dan peduli terhadap setiap keluhan dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat NTT.

“Kita mendesak Kajati untuk megambil tindakan secepatnya terkait laporan tersebut, karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak,” katanya singkat ketika dihubungi moral-politik.com melalui telepon selular.

Lambert ditengarai mengalokasikan anggaran kerjasama dengan media sebesar Rp 900 juta. Dari total dana itu, Lambert hanya mengalokasikan ke 12 media, dari 98 media yang tercatat di Biro Humas Setda Provinsi NTT. Penyaluran dana ini berfariasi, antara Rp 25 juta hingga Rp 141 juta. Bukan hanya itu saja, Lambert juga ditengarai melakukan praktek-praktek rasial dalam menentukan media mana saja yang bisa bekerja sama dengan Biro Humas Setda Provinsi NTT. “Kita minta agar media-media yang diakomodir (sudah melakukan kerja sama) tersebut, diperiksa soal keabsahan media tersebut. Jangan sampai uang negara diberikan kepada media-media yang tidak kredibel di mata masyarakat maupun di mata hukum,” jelas Koordinator Aliansi Wartawan Peduli APBD NTT, Joey Rihi Ga saat melaporkan Karo Humas ke Kejati NTT.

Baca Juga :  Gencar tangani dugaan korupsi, Kejari Kefamenanu diteror?

Berdasarkan data, media-media yang menerima dana bantuan pemerintah itu yakni TVRI Kupang sebesar Rp 141 juta, Sindo TV Rp 115 juta, AFB TV Rp 95 juta, Radio Swara Timor Rp 61 juta, Radio Suara Kupang Rp 34,5 juta, Radio Kaisarea Rp 39 juta.Tabloid Kabar NTT Rp 56 juta, Radio Suara Kasih Rp 34,5 juta, Tabloid Fortuna Rp 70 juta, Tabloid Likurai Rp 40 juta dan LPP RRI Rp 25 juta.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi NTT John Walingson Purba yang dikonfirmasi via telepon membenarkan laporan tersebut. Jika laporannya sudah lengkap, ia mengatakan pihaknya siap mengambil langkah untuk mengusut laporan tersebut dengan memanggil pihak-pihak terkait. “Data-datanya masih kurang. Kita masih melakukan puldata dulu. Anggaran itu belum ada yang cair jadi kita masih melakukan puldata dulu. Kalau memang ada unsur Tindak Pidana Korupsi maka kita akan tindak,” jelas dia.

Terpisah, Kepala Biro Humas Setda Provinsi NTT, Lambert Ibi Riti mengatakan dirinya mendukung langkah-langkah wartawan yang melaporkan dirinya ke Kejaksaan Tinggi NTT. Ia menambahkan bahwa dirinya akan mengadakan pertemuan dengan wartawan pada hari Senin nanti. “Mereka punya hak juga untuk melaporkan dan saya siap mengawal dana kerja sama tersebut. Kita akan bahas hal ini pada hari Senin nanti,” pungkasnya. (Semar)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button