Home / Populer / Yeskiel Loudoe: Pemkot Kupang Kelola Dana BOS Sesuai Juknis

Yeskiel Loudoe: Pemkot Kupang Kelola Dana BOS Sesuai Juknis

Bagikan Halaman ini

Share Button
yes-loudoe-620x264Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe.

 

 

MORAL POLITIK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kupang mengingatkan Pemerintah Kota Kupang, dalam hal ini Dinas Pendididkan Pemuda dan Olaraga (PPO) agar dalam pengelolaan Dana Bos bisa sesuai petunjuk teknis (Juknis ) yang telah diatur oleh kementerian.

Demikian dikatakan Ketua DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe kepada moral-politik.com di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2015), saat dikonfirmasi soal fungsi pengawasan DPRD terkait Dana BOS agar tidak menjadi persolan.

Menurutnya, dalam pengelolaan perlu sesuai Juknis yang ada, karena ditakuti dikemudian hari bisa berdampak hukum yang dapat menjerat banyak sekolah sebagai pengelola dana tersebut.

“Sebagai DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan perlu mengingatkan pemerintah, karena kami memiliki keinginan agar Kota Kupang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN), terutama korupsi. Dana BOS, sudah ada petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak), sehingga jangan buat aneh-aneh lagi,” katanya.

Dia mengharapkan, pengelolaan Dana BOS, serta dana lainnya yang berkaitan dalam bidang pendididkan harus dikelola sesuai Juknis. “Jangan anggap dana BOS milik sendiri dan dikelola tertutup, sebab itu bisa berdampak pada persoalan hukum,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV yang membidangi pendidikan, Livingston Ratukadja mengatakan, untuk Dana BOS belum diketahui secara pasti pengelolaanya, namun komisi IV yang membidangi Pendidikan juga akan siap menjalan fungsinya pengawasannya dalam pengelolaan.

“Dalam menjalankan fungsi pengawasan kami sebagai DPRD mememilki harapan agar dalam pengelolaanya harus sesuai dengan Juknis yang ada, sehingga tidak berdampak hukum nantinya,” tegasnya.

Dia mengaku, anggaran untuk sektor pendidikan cukup besar, maka itu dalam pengelolaan oleh instansi terkait perlu juga melakukan pengontrolan terhadap dana yang sudah diberikan kepada sekolah, sehingga bisa diketahui pengelolaanya apakah sesuai Juknis atau tidak.

Baca Juga :  Putin: Dampak yang Ditimbulkan Brexit akan Pengaruhi Dunia

”Kami takut instansi terkait yang memilki tanggungjawab tidak melakukan pengontrolan dan melakukan pembiaran. Kalau dibiarkan bisa menimbulkan masalah,” pungkas dia. (Nyongky)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button