ako

 
MORAL-POLITIK.COM – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Serikat Buruh Sejahtera Indonesia kembali melayangkan surat kepada Presiden Joko Widodo perihal dibuatnya lagu “Salam Gigit Jari” dengan alasan enam point pokok, diantaranya adalah penyelesaian masalah satatus pekerja outsourcing di BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang juga memeberlakukan sistem pemerasan terhadap buruh atau pekerja di Indonesia.

Menurut Budiono SH, Sekretaris Jendral SBSI, contoh nyata seperti yang dialami buruh PT. Pertamina di Aceh Tamiang Indonesia. Bahkan unkap Budiono seperti yang dilansir dalam sueat edarannnya tertanggal 18 September 2015 bersama Ketua Umum SBSI, Prof. Dr. Muchtar Pakpahan SH, MA masalah outsourcing dan union busting (larangan bagi buruh untuk berserikat) bertumbuh subur di seluruh Indonesia.

Lagu “Salam Gigit Jari” dituolis sebagai respon terhadap pengingkaran sejumlah janji Jokowi semasa kampanye Pilpres yang tidak pernah diwujudkan sampai sekaran. Inidkasinya, Jokowi tidak pernah akan mewujudkan sampai waktunya lengser atau dilenserkan. Dalam APBN I 2015 Jokowi beerjanji akan menaikkan gaji pegawai negeri, TNI dan POLRI, hingga mencukupi kebutuhan hiduo layak. “Sampai saat ini belum terealisasikan, sama seperti tahun 1996, SBSI juga mendesak pemerintah Orde Baru agar meningkatkan kesejahteraan PNS, TNI dan POLRI agar mereka dapat bekerja dengan sunguh-sungguh hingga kemudian mensejahterakan juga buruh yang bekerjadi bidang swasta.

Kecuali itu, surat DPP SBSI yang dilayankan jua kepada Ketua MPR RI, DPR RI, DPD RI ini, juga meminta perhatian pemerintah Jokowi-JK tidak memberi kemudahan terhadap masuknya TKA (Tenaga Kerja Asing) karena dampaknya pada pertumbuhan lapanan kerja akan tidak seimbang dibandin dengan pertumbuhan angkatan kerja Indonesia yang terus meninkat.

Melalui suratnya DPP SBSI mempersoalkan juga masalah BPJS (Badan Pengelola Jaminan Sosial) terkait dengan pengelolaan dana pensiun hingga menimbulkan dua masalah krusial yang bisa membuat keresahan dalam masyarakat. Pertama adalah kepesertaan mereka yang bekerja minimal 15 tahun , maka dana sosial harus tetap dimaknai dalam penegrtian solidaritas. Sehingga kaum buruh atau pekerja yang baru bekerja selama 5 tahun pun haris mendapat jaminan dalam tanggungan dana pensoun yang dikelola BPJS.

Berikutnya, menurut Budiono SH bahwa manfaat dana pensiun saat memasuki masa pensiun tidak bisa ditentukan sebesar Rp 300 ribu per bulan, karena seharus ditentukan berdasarkan persentase, misalnya dalam jumlah minimal sebesar 75 persen dari upah yang diterima terakhir oleh buruh atau pekerja yang bersangkutan. “Sebab kalau jumlah dana pensiun yang diterima cuma sebesar Rp 300 ribu per bukan, lha sekaran saja uan segitu dapat apa ?” sergah Budiono. Artinya, busa segera dibayangkan kalau dana pensiun yang diterima sepuluh tahun nanti misalnya, hanya Rp 300 ribu. Uang segitu bisa dapat apa, kata Budiono.

SBSI juga meminta uang pajak yang diperoleh dari buruh dapat dikembalikan lagi kepada buruh untuk meningkatkan kesejahteraan kaum buruh, termasuk guna membangun serikat buru dan melaksanakan pelatihan serta pendidikan maupun kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi kaum buruh dan serikat buruh, kata Sekjen SBSI yang juga aktif sebagai pengacara publik ini. **

Penulis :
Editor   : Erny
Sumber : SBSINews

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

2 + 6 =