Home / Populer / Aksi Penolakan Warga Pasir Panjang dan Respons Jonas Salean

Aksi Penolakan Warga Pasir Panjang dan Respons Jonas Salean

Bagikan Halaman ini

Share Button
tembokPengerjaan proyek tembok pengaman pantai pasir panjang, di Kota Kupang. (Ist)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Warga Kelurahan Pasir Panjang, Kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Pasir Panjang (FMPPP) kembali melakukan aksi demo penolakan pembangunan tembok pengaman pantai pasir panjang, di Kelurahan Pasir Panjang. Warga yang tergabung FMPPP itu diantaranya, LMND, PMMI, FMN dan ditambah warga Pasir Panjang yang menolak pembangunan beton tersebut. Aksi demo itu dilakukan dari Jalan Timor Raya menuju Kantor Walikota Kupang, Kamis (8/10/2015) yang lalu.

Ketika tiba dikantor Walikota Kupang, Koordinator aksi Frans Riwu dalam orasinya mengatakan, pembangunan boleh diselenggarakan pemerintah bagi masyarakatnya. Pembangunan tersebut harus bernafaskan kerakyatan atau disebut pembangunan demokratif yaitu dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat, sehingga terpenuhilah asas kebutuhan, manfaat dan partisipasi.

Namun sesuai kenyataan, kata Riwu, tidak demikian dengan pembangunan tembok pengaman di Pasir Panjang yang mendapat pertentangan keras dari masyarakat, tapi tidak dipedulikan oleh pemerintah. Masyarakat sudah berulangkali mengusulkan pembangunan breakwater (Pemecah Gelombang) dalam Musrembang, tapi yang dibangun malah tembok pengaman pantai yang menghilangkan keindahan pasir putih di Kelurahan Pasir Panjang.

“Dalam Musrembangkel kami meminta dibangun pemecah gelombang, tetapi yang datang malah tembok pengaman pantai disertai jogging track. Secara historis disebut kampung Pasir Panjang karena keberadaan pasir laut yang terbentang panjang,” ujarnya.

Riwu mengaku, dengan dibangun tembok pengaman pantai maka secara ekonomi, masyarakat yang bermata pencaharian sebagai nelayan akan kehilangan tempat untuk memperbaiki, merawat atau membuat perahu baru mereka. Bahkan pada musim barat tiba maka nelayan akan kehilangan tempat untuk menambat perahu mereka, agar terhindar dari gelombang pasang dan angin kecang. Selain itu, kata Riwu, pembangunan itu secara ekologi makluk hidup di atas dan di dalam pasir akan kehilangan habitat hidupnya. Sementara secara sosial masyarakat Kota Kupang yang ingin berekreasi dan berolah raga di atas pasir sudah tidak bisa lagi.

Baca Juga :  BaraJP Francis Sampaikan Pengalaman Mengatasi Impor Meroket

Terpisah, Wali Kota Kupang, Jonas Salean‎​ mengatakan, demo boleh dilakukan, asalkan pembangunan tersebut tidak boleh dihentikan. Karena Pemkot tetap berikan dukungan sebab hasilnya itu nanti jadi obyek wisata baru.

“Pembangunan di belakang situ bukan saja hanya untuk penahan gelombang saja, tapi bisa menjadi lokasi wisata yang baru. Adanya jogging track bisa dimanfaatkan warga kota untuk berolahraga,” pungkasnya.

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button