Home / Populer / Dipandang Sepele oleh Pengacara Senior, Ini Kritik Yanti Seubela

Dipandang Sepele oleh Pengacara Senior, Ini Kritik Yanti Seubela

Bagikan Halaman ini

Share Button
saubelan-yantiYanti Seubela. (Foto: Semar)

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Digugatnya kebebasan beracara advokat magang oleh para senior dianggap sangat tidak pantas dipermasalahkan. Semuanya berawal dari senior advokat mempermasalahkan advokat magang tidak diperbolehkan beracara.

Hal tersebut menyulut reaksi dari Yanti Seubela, yang adalah salah satu advokat magang. “Pertanyaannya, kalau bukan advokad bagaimana dengan perkara-perkara sebelumnya yang sudah kita tangani sebelumnya? Apakah perkara-perkara tersebut batal demi hukum? Banyak yang sudah putus juga bagaimana status hukumnya? Mengapa baru sekarang dipersoalkan?” kesal Yanti kepata moral-politik.com, di halaman Kantor Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Jln. Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (23/10/2015) siang.

Ditambahkan Yanti, kenapa tidak dari dulu angkat persoalan ini kalau memang mereka merasa itu adalah masalah, sehingga advokat magang tidak boleh beracara? Janganlah membuat situasi yang tidak baik atau seperti orang yang belum makan bubur pada pagi hari.

Yanti Juga menguraikan, kalau bisa sinior yang sudah mengeluarkan bahasa seperti itu melalui media masa cobalah membacakan ulang dalam pasal 3 dan 4 UU No 18 Tahun 2003, jangan hanya menafsir tanpa dasar aturannya. Kemudian Jangan menafsir seenak perutnya saja tanpa dasar hukum, dimana moral seorang senior mempersoalkan melalui media masa dengan judul “Pengacara Magang Tidak Punya Hak Beracara” dan isi berita dari Ketua Peradi NTT, Philipus Fernandes kepada wartawan, Senin (12/10/2015) yang lalu menjelaskan, dalam Peradi telah memiliki aturan sendiri yakni yang belum memiliki BAS tidak diwajibkan untuk beracara sendiri.

Menurutnya, pengacara yang berstatus magang atau yang belum memiliki BAS, ketika menjalani sidang atau beracara wajib didampingi pengacara senior atau yang telah memiliki BAS. Untuk memiliki BAS, seorang pengacara magang harus melewati beberapa tahapan diantaranya ujian PKPA.

Baca Juga :  Eksekusi Paksa Yayasan Supersemar Rp 4,4 Triliun dan Amanat Reformasi 1998

“Tidak bisa pengacara magang atau yang belum memiliki Berita Acara Sumpah (BAS) beracara sendiri. Mereka wajib didampingi oleh pengacara senior atau yang sudah memiliki BAS,“ kata Fernandes.

Ditegaskan Fernandes, mereka yang belum memiliki BAS namun ikut beracara baik itu di Pengadilan Negeri (PN) Klas I A Kupang dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kupang, patut disebut bahwa tidak paham dan tidak mengerti soal aturan dalam Peradi maupun KAI.

Terkait dengan beberapa oknum yang belum memiliki BAS, namun mengaku diri sebagai seorang pengacara, Fernandes mengatakan bahwa itu tidak benar, karena aturan pun tidak membenarkan itu.
“Kalau belum punya BAS namun mengaku pengacara, berarti yang bersangkutan tidak paham aturan. Dirinya harus berani untuk mengakui diri masih magang.

Secara Terpisah Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Kupang, Abdul Siboro membantah soal pemberitaan yang melarang advokat magang beracara.

“Saya tidak pernah mengatakan seperti itu, mereka punya hak untuk beracara di pengadilan negeri kelas 1 A Kupang dan Pengadilan Tipikor Kupang,” tegas Ketua Pengadilan Negeri (KPN) Klas I A Kupang, Nusa tenggara Timur (NTT) Abdul Siboro.

Terpenting, tambahnya, legalitas mereka jelas misalkan dari Peradi KAI, Peradi, dan itu mereka punya hak untuk mencari makan sesuai aturan perundang-undang, hukum acara, karena meraka datang mencari hidup di pengadilan sini.

Kalau sampai dibilang kami melarang advokat magang datang beracara di pengadilan ini, saya tidak pernah mengeluarkan kata-kata seperti itu. Jadi intinyaseperti itu adik,” tandas Abdul Sibor. **

Penulis: Semar
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button