Home / Populer / Dispenduk Kota Kupang Anulir Bantuan Uang Duka, Mengapa?

Dispenduk Kota Kupang Anulir Bantuan Uang Duka, Mengapa?

Bagikan Halaman ini

Share Button
hewan-kurbanWali Kota Kupang Jonas Salean ketika memberikan hewan kurban pada tahun 2014 lalu. (Nyongki)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Wali Kota Kupang, Jonas Salean, melalui Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Kupang, David Mangi, mengaku bantuan santunan kematian bagi masyarakat Kota Kupang, ada juga yang dianulir karena calon penerima tidak sesuai dalam juknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Bantuan ini hanya dikhususkan bagi warga miskin di Kota Kupang,” ujar David Mangi kepada moral-politik.com, di Balai Kota Kupang, Jumat (30/10/2015) siang.

Umumnya, ujarnya, bantuan yang dianulir oleh pemerintah Kota Kupang karena calon penerima bukan berasal dari keluarga tidak mampu, dan hingga saat ini sudah enam bantuan yang dianulir karena penerima bantuan berasal dari keluarga yang mampu. “Bantuan yang dianulir itu karena pihak kelurahan salah memberikan data calon penerima bantuan, sehingga ketika dinas turun melakukan verifikasi, korban yang mengalami kedukaan merupakan keluarga yang berada, karenanya tidak layak menerima bantuan uang duka,” tambahnya.

Untuk tahun ini, kata Mangi, dinas lebih ketat dalam memverifikasi calon penerima bantuan, karena anggaran yang disiapkan hanya sebesar Rp. 2,5 miliar untuk seribu kematian. Tahun 2014 lalu dinas terpaksa menyiapkan anggaran ekstran karena kuota ditetapkan sebanyak seribu tapi penerima bantuan uang duka mencapai 1020 penerima.

“Lewat seleksi yang ketat penerima bantuan santunan hingga akhir Oktober berjumlah 700 lebih penerima. Diperkirakan tahun tidak akan mengalami kelebihan kuota seperti tahun lalu, karena bantuan yang disiapkan oleh pemerintah sudah melalui suatu kajian yang mendalam,” ujar Mangi.

Menurutnya, kesalahan penyaluran karena pihak kelurahan dalam hal ini Rt, dan Rw setempat seringkali salah dalam memberikan data soal orang yang meninggal. Mereka tidak mengerti adanya Juknis soal kriteria penerima bantuan sehingga siapa saja yang meninggal, mereka laporkan kepada dinas untuk mendapatkan bantuan.

Baca Juga :  Mutasi Pejabat di Kota Kupang Tertunda, Mengapa?

Setelah mendapat laporan dan bantuan uang dan akte kematian disiapkan kemudian tim dari dinas turun hendak memberikan bantuan, ternyata pihak yang mengalami kedukaan merupakan warga yang tidak layak menerima bantuan tersebut, sehinggan bantuan pun tidak jadi diberikan kepada keluarga duka, karena calon penerima tidak sesuai dalam kriterian yang telah ditetapkan dalam juknis.

“Pada saat verifikasi ada masyarakat yang tidak layak menerima dan ada beberapa yang dianulir lima atau enam yang dianulir. Bantuan akan diaudit oleh BPK. Jumlah penduduk 521.420, data per September 2014,” pungkasnya. **

Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button