Home / Populer / Jonas Salean Merespons Fraksi PDIP soal Penghuni Kali Liliba

Jonas Salean Merespons Fraksi PDIP soal Penghuni Kali Liliba

Bagikan Halaman ini

Share Button
jonas-saleanWali Kota Kupang Jonas Salean.

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Wali Kota Kupang Jonas Salean mengatakan, persoalan penghuni liar di bantaran Kali Liliba memang sudah berulang kali disampaikan. Keberadaan para penghuni di tempat itu tanpa izin.

“Mereka datang dan tinggal begitu saja. Lurah, RT, dan RW membiarkan begitu saja. Kalau mau melakukan penertiban, mereka demo jadi persoalan baru lagi. Nanti bilang kita tidak manusiawi,” tegas Salean kepada moral-politik.com, di Kota Kupang, belum lama ini.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya mau menertibkan para penghuni liar di bantaran kali tersebut, karena sesuai regulasi yang ada sudah jelas. Hanya saja, setiap kali hendak dilakukan penertiban, mereka akan mengadu ke Dewan, dan Dewan meminta agar jika dibongkar, harus ada jalan keluar bagi mereka. Padahal, mereka itu pendatang dan bukan penduduk Kota Kupang.

Ia menegaskan, kawasan bantaran Kali Liliba mesti bebas dari penghuni liar. Karena, jika nanti terjadi abrasi dan timbul bencana, pemerintah juga yang akan disalahkan. Padahal, keberadaan mereka di lokasi tersebut tanpa izin dan sudah menyalahi peraturan.

Dalam pendapat akhir Fraksi PDIP, lanjutnya, pemerintah dinilai melakukan pembiaran. Padahal, jika pemerintah melakukan penertiban selama ini, warga mengadu ke Dewan dan selalu diminta untuk mencarikan jalan keluar bagi mereka.

“Padahal mereka itu masuk ilegal. Kita dengan Dewan belum ada satu kesepakatan. Kalau tidak ada izin dan penghuni liar, harus ada aturan sendiri dan mereka yang tanggung jawab sendiri. Jangan penghuni liar dibebankan kepada pemerintah,” katanya.

Utuk itu, lanjut Salean, ia akan mengundang Fraksi PDIP untuk membicarakan persoalan tersebut agar ketika mereka ditertibkan dan mengadu ke Dewan sebagai wakil rakyat, bisa sejalan dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah yang sudah berjalan sesuai aturan.

Baca Juga :  Kivlan Zen Sebut PKI Bangkit dan Dipimpin Wahyu Setiaji

Menurutnya, mencotohi penertiban penghuni liar di DKI Jakarta, para penghuni liar saat ditertibkan tanpa ada kompensasi apapun, dan terserah mereka mau pindah ke mana. Karena itu, jika nanti ditertibkan dan mengadu ke Dewan, maka harus sejalan dengan pemerintah. Jangan lagi Dewan meminta pemerintah menyiapkan kompensasi bagi para penghuni liar di bantaran Kali Liliba.

“Sudah ada pernyataan tegas seperti itu, jadi saat kita tertibkan, jangan lagi salahkan pemerintah. Dewan harus mendukung langkah yang diambil pemerintah,” tegasnya.

“Saat ini para penghuni liar tersebut memang sudah masuk warga Kota Kupang. Namun, keberadaan mereka di lokasi tersebut jelas sudah menyalahi ketentuan. Jadi, penertiban harus dilakukan dan tanpa kompensasi. Bukan berarti karena khawatir membebankan keuangan daerah,” pungkas dia. **

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button