Home / Populer / Maraknya Kasus Berbasis Gender di NTT

Maraknya Kasus Berbasis Gender di NTT

Bagikan Halaman ini

Share Button
libbyLibby Ratuarat

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Direktris Rumah Perempuan Kupang (RPK), Libby Ratuarat punya perspektif tersendiri dalam rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang.

Menutur aktivis perempuan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) ini, kasus berbasis gender yang terjadi di NTT mencapai 2.573 kasus. “Data ini merupakan data pendampingan RPK sejak tahun 2000 sampai 2014 dari tingkat Kabupaten/Kota,” tegasnya.

“Dengan tingginya angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, tambahnya, dirinya berharap Pemerintah Provinsi NTT maupun Kota/Kabupaten mampu membuat sejumlah aturan, baik lewat perda maupun peraturan kepala daerah agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat diminimalisir,” kata dia dalam kegiatan Pelatihan Konseling Bagi Anggota Community Based Crisis Center (CBCC) yang diselenggarakan selama tiga hari, 28-30 Oktober 2015, di Hotel Olive Kupang. Kegiatan itu sendiri diprakarsai oleh RPK, Rabu (27/10/2015).

Menurutnya, dalam training CBBC, peserta yang hadir mereka para anggota CBCC dari Kabupaten Kupang dan anggota CBCC dari Kota Kupang. ”Training ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam penanganan, pencatatan serta pelaporan kasus kekerasan baik terhadap perempuan dan anak.

Libby menjelaskan, faktor yang melatarbelakangi langgengnya kekerasan berbasis gender sampai saat ini karena sistem patriarki yang kental yang terinternalisasi dalam nilai, norma dan aturan yang ada di tengah masyarakat. “Akibat dari kekerasan berbasis gender ini maka melahirkan diskkriminasi yang pada akhirnya menyebabkan perempuan dan anak terhambat untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara,” tambahnya.

Dalam rangka pencegahan dan penaganan kekerasan berbasis gender ini, katanya, membutuhkan peran dan keterlibatan aktif dari semua unsur yang ada di tengah masyarakat. “Unsur-unsur yang ada di tengah masyarakat merupakan tokoh kunci dan juga sekaligus orang terdekat korban yang dapat melakukan upaya pencegahan sekaligus mendampingi korban ketika mengalami kekerasan,” pungkasnya. **

Baca Juga :  Pemprov DKI merespons surat Jokowi ke Kejagung
Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button