Home / Populer / Merubah Kota Kupang melalui Teori ‘Trickle Down Effect’

Merubah Kota Kupang melalui Teori ‘Trickle Down Effect’

Presiden Joko Widodo (tengah), didampingi Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimulyono (dua kiri) dan Gubernur NTT Frans Lebu Raya (kiri) menyaksikan Ground Breaking tanda dimulainya pembangunan Bendung Raknamo di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (20/12). (Antara/Setpres/Agus Suparto)

Bagikan Halaman ini

Share Button
 
 

 

MORAL-POLITIK.COM – Kota Kupang sebagai Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) terus mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi NTT.

Gubernur NTT, Frans Lebu Raya, melalui Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi NTT, Andre W. Koreh, berujar Pak Gubernur menginginkan menangkap peluang Pintu Selatan (Timor Leste dan Australia). Peluang Pintu Selatan ini, tambahnya, cukup strategis bagi dunia kepariwisataan.

“Bayangkan saja jika dalam setahun wisatawan yang masuk dari Australia mencapai 2.000 orang, dan Timor Leste mencapai 3.000 orang, berapa kontribusi mereka untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)?” kata Andre kepada moral-politik.com, di ruang kerjanya, Jumat (16/10/2015).

Bukan itu saja, katanya, sebab bisnis kepariwisataan selalu berbanding lurus dengan Teori Trickle Down Effect.

Andre benar. Sebab bicara soal strategi trickle down effect berarti, perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan. Pertumbuhan ekonomi dimulai dari Kota Kupang lalu akan menjalar ke kabupaten lainnya di NTT.

Efek lain dari teori tersebut adalah meningkatnya pendapatan asli daerah (PAD), semakin lebarnya lapangan kerja, sehingga menggairahkan perekonomian daerah.

Memang, ketika bicara soal trickle down effect maka akan diperhadapkan dengan antitesisnya yaitu triple track strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan triple track strategy ini lebih diminati oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Melansir viva.co.id, Presiden SBY menjanjikan pembangunan lima tahun ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity. Menurut SBY, strategi ini merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect. Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan.

Baca Juga :  Guru Besar UI: Luhut cabut larangan reklamasi Pulau G, bravo Ahok

“Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua,” ujar SBY dalam pidato kenegaraan di DPD di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2009.

Karena itulah, kata dia, untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan, sejak awal dia mengaku sudah menetapkan triple track strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan triple track strategy ini, pembangunan ekonomi nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Pembangunan ekonomi juga ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja dengan memutar sektor riil, dan bersamaan dengan itu, pembangunan ekonomi di fokuskan untuk mengurangi kemiskinan melalui kebijakan revitalisasi pertanian dan pedesaan, serta program-program pro-rakyat.

Lepas dari kedua terori tersebut, yang terpenting bagi masyarakat adalah faktanya. Sebab teori hanyalah sebagai penghias intelektualisme belaka jika tanpa implementasinya yang jelas, terutama untuk merubah kesejahteraan masyarakat. **

Penulis: Vincent

 

 

 

 

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button