Home / Populer / Netizen Bicara soal ‘Jogging Track’ di Kota Kupang

Netizen Bicara soal ‘Jogging Track’ di Kota Kupang

Bagikan Halaman ini

Share Button
joggingJogging Track di Jalan Raya El Tari, Kota Kupang, Minggu (10/10/2015). (Ist)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Gerakan pembangunan proyek Jogging Track (Lintasan Joging) di Kota Kupang, Ibukota provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mendapat respons dari Netizen.

Sebelumnya Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) NTT, Andre W. Koreh kepada moral-politik.com di ruang kerjanya, dua pekan silam menuturkan bahwa proyek  Jogging Trac ini akan dikerjakan di sejumlah ruas jalan di Kota Kupang. “Kita akan mengerjakannya secara bertahap sehingga pada sebagian ruas jalan di Kota Kupang ada JT,” bukanya.

Andre Koreh yang mengaku tak punya mimpi untuk menjadi Wali Kota Kupang ini berujar, memperindah Kota Kupang adalah bagian dari kewajiban Pemerintah Provinsi NTT. Oleh karenanya, beberapa minggu sebelumnya, dinas yang dipimpinnya itu telah duduk bersama-sama dengan Wali Kota Kupang, Jonas Salean dan jajarannya, untuk menyamakan visi dan misi, sehingga tidak tumpang tindih dan atau ada perasaan kurang enak satu dengan yang lainnya.

“Mimpi kami, jika  Jogging Track sudah selesai dikerjakan, warga Kota Kupang, wisatawan Nusantara, atau wisatawan Mancanegara, bisa berjoging ria selama 1×24 jam. Jadi tak perlu menanti jam untuk car free day pada setiap Sabtu pagi mulai pukul 05.30 hingga 09.00 Wita,” pungkasnya

Salah satu netizen yang merespons gagasan dibangunnya Jogging Track adalah Samuel Luke. Kata dia di grup Suara Nusa Tenggara Timur, “ditindaklanjuti dgn pengawasan dari instansi terkait agr jgn jd tmpt pedagang kaki 5 utk berjualan, seperti trotoar yg ada di kota ini yg sdh kehilangan fungsi sehingga hak pejalan kaki yg diatur dlm UU no 22 thn 2009 tdk diindahkan.”

Memang benar sekali sebagaimana kata Samuel Luke bahwa perlu ditindak lanjuti dengan pengawasan dari instansi terkait sehingga fungsi dari Jogging Track tak disalah artikan, seperti kenyataan pada trotoal yang membentang panjang di Kota Kupang yang cenderung berubah menjadi tepat penjualan bagi pedagang kaki lima (PKL).

Baca Juga :  "Pulang Kampung", Sri Mulyani bikin Bank Dunia Terkejut

Itu berarti Kepala Dinas PU NTT harus berinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT atau Kota kupang untuk melakukan pengawasan. Sebelumnya ditindak lanjuti dengan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat Kota Kupang baik face to face atau melalui pemasangan spanduk dan himbauan-himbauan melalui media sosial, radio, atau media cetak. **

Penulis : Vincent

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button