Home / Populer / Paul Sinlaeloe: Pengawasan Masalah ‘Trafficking’ Harus Sesuai UU

Paul Sinlaeloe: Pengawasan Masalah ‘Trafficking’ Harus Sesuai UU

Bagikan Halaman ini

Share Button
paul-sinlaloePaul Sinlaeloe. (savanaparadise.com)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Aktivis PIAR Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Paul Sinlaeloe mengatakan, dalam pengawasan masalah trafficking tidak sekedar hanya diawasi oleh pemerintah daerah.

“Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah pada masalah trafficking harus sesuai mandat UU Nomor 21 Tahun 2007, yang menandaskan, Pemerintah Daerah wajib melakukan pencegahan dan penindakan terhadap perdagangan orang,” katanya kepada moral-politik.com di Kota Kupang, belum lama ini.

Tetapi faktanya, tambahnya, Pemerintahandi NTT lebih enjoy mengurus politik untuk kepentingan pribadi dari pada mempedulikan persoalan kemanusiaan dalam kasus perdagangan orang. Bukti kongkrit dari ketidakseriusan pemerintah, katanya, bisa dilihat dari banyaknya kasus serta masih beroperasinya PJTKI-PJTKI ilegal di Kota Kupang.

“Pemerintah hanya punya kepedulian ketika menjemput jenazah korban trafficking dan memamerkan krans bunga tanda dukacita dari pada memperbaiki sistem ketenagakerjaan di NTT,” pungkasnya. **

Penulis : Nyongki
Editor   : Erny

 

Baca Juga :  PM Xanana: "SBY sahabat yang indah bagi Timor Leste"

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button