Home / Populer / Referendum, “Don’t cry for me TTU…”

Referendum, “Don’t cry for me TTU…”

Bagikan Halaman ini

Share Button
1954263pasangan-calon-bupati-petahana-Kabupaten-Timor-Tengah-Utara-TTU-Nusa-Tenggara-Timur-diantar-ribuan-pendukung-saat-mendaftar-di-KPU-setempat780x390 Calon Bupati dan Wakil Bupati Petahana Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur (NTT), Raymundus Sau Fernandes (keempat dari kiri baju kaos merah) dan Aloysius Kobes (ketiga dari kanan kemeja lengan panjang warna merah ), resmi mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin (27/7/2015). Calon petahana ini diantar oleh ribuan pendukungnya. (Foto: Kompas.com)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Babak baru perhelatan politik dunia di Indonesia bakal digelar pada Rabu (9/12/2015) mendatang. Pasalnya ada tiga kabupaten di Indonesia yang dibolehkan melaksanakan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di luar kelaziman praktek demokrasi di dunia.

Sebuah produk hukum yang cenderung disebut sebagai “Hukum Politik” ditorehkan oleh Mahkamah Konstitusi yang terhormat di Bumi Indonesia Raya ini. Tiga kabupaten yang calon tunggal dibolehkan turut menyemarakkan ajang perpolitikan. Tapi bukan ikut format pemilukada yang ditelorkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), melainkan oleh KPU bersama dengan DPR RI. Format ini adalah Referendum/Plebesit yaitu penentuan nasib sendiri oleh masyarakat untuk setuju atau tak setuju dengan sosok calon tunggal tersebut.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa tiga calon tunggal yang bakal meramaikan sejarah baru perpolitikan dunia adalah dari salah satu partai yang berkuasa di “Negeri Garuda Pancasila” ini. Satu diantaranya adalah Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste atau Timor Lorosae (Timor Matahari Terbit).

Referendum yang bakal dilaksanakan di negeri “Timor Loromonum” (Timor Matahari Terbenam) itu diikuti oleh calon tunggal yang nota bene adalah bupati dan wakil bupati ‘petahana’ (yang sedang berkuasa/memimpin). Sang Bupati bernama Raimundus Fernandes adalah juga Ketua PDIP TTU, sedangkan sang wakil bupati Aloysius Kobes berasal dari unsur birokrat senior di bumi Biinmaffo itu. Mereka menamai paketnya: DUBES.

Baca Juga :  Apa saja yang dilakukan Jokowi di NTT?

Awalnya ada dua paket calon bupati/wakil bupati lainnya, yaitu Gabriel Manek (mantan Bupati TTU, kini Anggota DPRD NTT) dengan pasangannya, dan Eusebio Rebelo (Mantan Dandim Kefamenanu, kini di Korem 161 WS/Kupang). Entah bagaimana, tiba-tiba saja mereka menyatakan tidak bersedia maju di kancah perpolitikan.

Saya pribadi sangat kenal dekat dengan Raimundus Fernandes dan Gabriel Manek, oleh karena semasa kuliahnya tinggal di Asrama TTU yang tepat berhadapan langsung dengan rumah orangtua saya. Sedangkan Eusebio Rebelo baru mendengar nama dan melihat sosoknya di media cetak dan elektronik. Oleh karena itu, bicara soal sosok Gab dan Rai, begitulah sapaan mereka ketika masih kuliah, bukanlah asing di kuping, mata, dan hati nurani.

Gab sebagai sosok pendiam dan tekun belajar itu pandai bermain bola voly. Namanya masih lekat dalam ingatan orang Jalan Nangka manakala mengingat gayanya ‘smash’ yang menukik di depan net lawan. Sedangkan Rai sendiri lebih dikenal sebagai sosok yang rajin berjalan kaki untuk urusan IMATTU, dan GMNI bersama dengan Frans Lebu Raya.

SONY DSCGabriel Manek.

Maka ketika mereka berkuasa, tidak terlalu sulit untuk menemui di kantornya, tapi jangan mengimpikan untuk mendapatkan sesuatu karena sebagai kepala dan wakil kepala daerah, tak serta merta merogoh duit dari almari untuk berbagi dengan teman lama sekalipun.

Kembali ke substansi artikel, Referendum yang bakal digelar nanti telah menorehkan catatan miris, jika tak mau dibilang sebagai luka perpolitikan. Pasalnya, pada Minggu (11/10/2015) yang lalu, kantor KPU menyala, diksi yang dipilih oleh salah satu netizen di grup Facebook Biinmaffonews.com, bukan terbakar.

Peristiwa menyalanya kantor KPU sontak saja menjadi isu terpopuler di Bumi Seribu Pulau, NTT. Kalkulasi mulai berhamburan, mulai dari ‘warning” kepada KPU agar berhati-hati, kepada DUBES agar jangan sok mentang-mentang, dan juga kepada pihak Kepolisian agar ‘Waspadalah’.

Baca Juga :  Terkuak Kunci Roma Menahan Messi dan Neymar...

Merujuk kempali kepada peristiwa Referendum/Plebesit di Timor Timor pada 30 September 1999 yang lalu, kebakaran, jika tak mau dibilang sebagai “Politik Bumi Hangus” terjadi usai gawe akbar itu dilangsungkan oleh UNAMET atas nama PBB. Sedangkan di TTU, Kantor Menyala jauh hari sebelum Refendum.

Bagaimana Model Refendum?

Pertanyaan yang belum ditemukan jawabannya hingga ketika kini. Menurut penjelasan Ketua KPU NTT, Tanti Adoe, draft formatnya baru diserahkan oleh KPU Pusat kepada DPR RI untuk dibahas lebih lanjut. Usai penetapan baru bisa disosialisasikan.

eusobioEusebio Rebelo.

Kendati demikian, jika merujuk kepada dunia keilmuan bahwa tak ada sesuatu yang baru di kolong langit ini (Semuanya terjadi berulang-ulang kali), maka kita pakai saja format Plebesit di Timor Timur dulu. Jadi pertanyaan yang bakal diajukan: Setuju tidak dengan DUBES? Untuk menjawabnya, pemilih dipersilahkan untuk mencontreng Yes atau No.

Tentu itu tidaklah mudah. Yang sulitnya, dan ini patut dijadikan perhatian KPU dan DPR RI adalah batasan peserta Referendum itu sendiri. Misalnya ada 200.000 pemilih di TTU, jika yang datang hanya 100.000, apakah Referendum dapat dikatakan sah? Selanjutnya, jika yang mencontreng Yes hanya 50% apakah DUBES dinyatakan sebagai pemenangnya? Dan terakhir, jikalau 30% menyatakan No apakah DUBES juga dinyatakan sebagai pemenangnya?

Dalam dunia perpolitikan, soal menang dan kalah itu bukan soalnya DUBES belaka. Tapi bisa juga soal mereka yang berada di belakang layar.

Penutup

Apapun yang saya narasikan di sini takkan bisa merubah sebuah konsep. Sebab bagi politisi, inilah prinsip dasarnya: The show must go on (Pertujukan harus terus berjalan).

Bagaimana dengan penonton di TTU, NTT, Indonesia, dan diseluruh belahan dunia? Tontonlah dengan menggunakan mata, dan hati nuranimu.

Baca Juga :  Johan Budi bocorkan penyidikan barang dan jasa urusan Haji

Andaikan¬† saja pada tanggal 9 Desember nanti ternyata KPU memutuskan DUBES adalah Bupati dan Wakil Bupati TTU lima tahun kedepan, atau sebaliknya, yaitu menanti Pemilukada tahun 2017 mendatang apa yang bakal terjadi? Sebagai penulis, inilah desahan kecil di hati saya: “Don’t cry for me TTU… (Jangan menangis untukku TTU…).

Terakhir sekali, kepada pihak keamanan, saya berharap dapat bersinergi dengan KPU NTT dan KPU TTU agar luka-luka demokrasi di Timor Timur dulu tak boleh terulang di bumi Biinmaffo. **

 

Penulis: Vincent (Novelis)

 

 

 

 

 

 

Pencarian Terkait:

  • bupati nusa tenggara timur

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button