Home / News NTT / Siasat Pemkot Kupang Melindungi Perempuan dan Anak

Siasat Pemkot Kupang Melindungi Perempuan dan Anak

Bagikan Halaman ini

Share Button

 

kekerasanFoto: Ilustrasi.

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Dalam Rangka meningkatkan kualitas hidup perempuan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Kupang, Pemerintah Kota Kupangh telah membuat sejumlah aturan. Adapun aturan yang dibuat pemerintah dalam bentuk peraturan daerah (Perda), maupun Peraturan Wali Kota (Perwali).

Demikian dikatakan Kabag Pemberdayaan Perempuan, Setda Kota Kupang, Cisca Johana, dalam kegiatan Pelatihan Konseling Bagi Anggota Community Based Crisis Center (CBCC) yang diselenggarakan selama tiga hari, 28-30 Oktober 2015, di Hotel Olive Kupang. Kegiatan itu sendiri diprakarsai oleh Lembaga Rumah Perempuan Kupang (RPK).

Ia mengatakan, peraturan yang telah dibuat Pemerintah Kota diantaranya Perda Kota Kupang Nomor 1 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Kupang Tahun 2007-2025, Perwali Kota Kupang Nomor 14 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kupang Tahun 2013-2017, Perda Kota Kupang No.7 tahun 2013 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir Dan Anak Balita (KIBBLA), dan Perda Kota Kupang No.8 tahun 2013 tentang Penanggulangan dan Pemberdayaan Anak Jalanan dan perlindungan anak.

“Dasar peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Kupang berkaitan erat dengan visi dan misi Kota Kupang 2013-2017 yakni melalui empat kunci visi. dengan mewujudkan Kota Kupang sebagai kota berbudaya, modern, produktif dan nyaman berkelanjutan,” jelasnya.

Sementara untuk perlindungan perempuan dan anak terhadap eksploitasi dan tindak kekerasan, tambahnya, dengan arah kebijakan meliputi fasilitasi upaya mewujudkan kota layak anak, fasilitasi dan advokasi perlindungan hak-hak perempuan dan anak,fasilitasi dan rehabilitasi perempuan dan anak korban kekerasan.

“Secara data kasus kekerasan terhadap anak di Kota Kupang pada tahun 2015 sampai dengan bulan Juni tercatat kasus kekerasan fisik sebanyak 7 kasus, kekerasan seksual 53 kasus, kasus psikis 9 kasus, kasus penelantaran 1 kasus, kasus lainnya 10 kasus, serta kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) sebanyak 2 kasus,” pungkasnya. **

Baca Juga :  PKPI Sikka prioritaskan kadernya bertarung di Pilkada
Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button