Home / News NTT / Sidang Kasus Proyek BSPS Kota Kupang, Ada Fakta Baru

Sidang Kasus Proyek BSPS Kota Kupang, Ada Fakta Baru

Bagikan Halaman ini

Share Button

sam

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kupang hadirkan dua orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Kota Kupang tahun 2013 lalu.

Dari dua orang saksi yang dihadirkan JPU masing-masing Martha Heda Fahik- Aki, dan Maxianus Boiliu kembali memberikan fakta baru di persidangan, Kamis (29/10/2015) pada pukul. 15.00 Wita.

Persidangan ini dengan agenda mendengarkan keterangan saksi yang dipimpin Ketua Majelis hakim, Benny Eko Supriyadi didampingi hakim anggota Jult M. Lumban Gaol dan Yelmi. Jaksa Penuntut Umum JPU Kejari Kupang, Tedjo L. Sunarno dan Anton Londa. Sementara ketiga terdakwa masing- masing Atantya Mulyanto, Hendri Mbatu dan Hentje Sina, hadir di persidangan didampingi penasihat hukumnya Lesly Anderson Lay dan Novan Erwin Manafe.

Dalam keterangan yang dibeberkan di depan majelis hakim, JPU saksi Martha Heda Fahik-Aki selain membeberkan fakta baru juga mencabut keterangan yang sudah termuat dalam BAP.

“Bantuan BSPS untuk kelompok satu di Kelurahan Oepura itu berupa rehab rumah dengan total dana yang diterima tiap KK sebesar Rp 7.500 juta. Bantuan dana itu ditransfer oleh Kementerian ke rekening masyarakat dan selanjutnya, untuk mendapatkan bahan bangunan, dana tersebut kemudian ditransfer lagi ke rekening suplier,” sebut Martha.

Pada saat itu saksi Martha selaku ketua kelompk satu di Kelurahan Oepura juga menegaskan bahwa anggota kelompoknya sempat menolak Daftar Rincian Pembelian Bahan Bangunan (DRPB2) yang diberikan pendamping dengan alasan item- item bahan bangunan yang ada dalan DRPB2 itu tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akhirnya, anggota kelompok lalu membuat DRPB2 sendiri lalu diserahkan ke toko yang juga ditentukan oleh anggota kelompok.

Baca Juga :  "Disindir Jefri Riwu Kore, Jonas Salean Malah Akui Kehebatan Pesaingnya Itu"

“Anggota kelompok saya tidak jadi ambil bahan bangunan di Toko Roland tetapi di Toko Surya Jaya. Tapi ada selisih harga antara Rp 1000 hingga Rp 2000, Yang lebih mahal itu ada di Toko Surya Jaya,” sebut Martha sembari menambahkan pembuatan DRPB2 itu dilakukan anggota kelompok setelah dikonsultasikan dengan pendamping.

Sementara ketua kelompok dua Maxianus Boiliu, mengaku sebelum dana tersebut diperoleh masyarakat penerima proyek BSPS anggota kelompok sempat melakukan pertemuan di kelurahan dan juga di Dinas Perumahan dan Tata Kota.

“Sempat ada sosialisasi beberapa kali di kelurahan dan di kantor Dinas Perumahan dan Tata Kota. Saat ambil data, pendamping hanya foto- foto saja dan masyarakat penerima bantuan BSPS juga dapat formulir dan diisi,” sebut Maxianus.

Pada saat itu penasihat hukum para terdakwa, Lesly Lay menanyakan apakah dengan adanya proyek BSPS itu masyarakat kemudian memanfaatkannya, kedua saksi mengaku awalnya rumah masyarakat penerima bantuan BSPS rumahnya tidak layak huni.

Tapi setelah adanya bantuan itu, masyarakat sudah mendapatkan rumah yang layak huni. “Rumah masyarakat sekarang sudah layak huni dan semua bahan bangunan yang dibantu itu dimanfaatkan dengan baik,” Ungkap dari kedua saksi itu. **

Penulis: Semar
Editor   : Erny

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button