Home / News NTT / Sidang Praperadilan Dahlan Iskan kembali dilanjutkan

Sidang Praperadilan Dahlan Iskan kembali dilanjutkan

Bagikan Halaman ini

Share Button

pra-peradilan

 

MORAL-POLITIK.COM – Sidang praperadilan Dahlan Iskan kembali dilanjutkan di Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Kupang, Jln. Palapa, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (15/10/2015).

Kuasa hukum kelima pemohon praperadilan dihadiri Erman Umar dan Heytman Jansen, menghadirkan dua orang ahli. Sedangkan, dua orang saksi ahli yang dihadirkan pemohon praperadilan, Made Dharma Weda sebagai ahli hukum pidana (kiri) dan Atas Yuda Kandita sebagai ahli pengadaan barang dan jasa (kanan) sementara bersaksi dipersidangan praperadilan, Kamis (15/10/2015).

Sidang lanjutan praperadilan antara lima tersangka dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan dermaga Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) tahun 2014 di Pamakayo, Kabupaten Flores Timur dan Bekalang, Kabupaten Alor dan Kejati NTT kembali dilanjutkan, sekira pukul 11.00 wita.

Dengan proses sidang praperadilan tersebut yang dipimpin Hakim tunggal, Benny Eko Supriyadi. Kemudian yang turut hadir, Jaksa Penuntut Umum JPU Kejati NTT, Ridwan Angsar, Rebert Jimmy Lambila, Kundrat Mantolas dan Ina Malo. Sementara penasihat

Agenda sidang lanjutan praperadilan Kamis kemarin yakni penyerahan bukti-bukti oleh penasihat hukum kelima pemohon praperadilan serta mendengarkan kesaksian dua orang saksi ahli yang dihadirkan pemohon praperadilan.

Usai penyerahan dan pemeriksaan bukti-bukti surat yang diajukan kelima pemohon praperadilan melalui penasihat hukumnya, sidang dilanjutkan dengan mendengarkan kesaksian kedua saksi ahli. Made Dharma Weda sebagai ahli hukum pidana dalam kesaksiannya pada sidangnya mengatakan proses hukum acara pidana harus dilakukan berdasarkan prinsip- prinsip keadilan dengan tetap mengingat hak- hak para tersangka.

“Proses dalam suatu perkara juga menjadi bagian dari proses peradilan. Sementara mengenai materi yang diatur dalam praperadilan, penangkapan, penahanan tersangka, itu juga menjadi bagian dari praperadilan. “Harus ada dua alat bukti yang cukup serta hukum yang diterapkan juga harus pasti dan tidak boleh menimbulkan banyak penafsiran. Sebelum dilakukan penetapan perkara, maka harus dilakukan gelar perkara dan proseses pidana juga harus jelas dan teratur,” kata Made Dharma.

Baca Juga :  ASDP terpaksa kembali hentikan pelayaran di NTT

Dia Juga menuturkan, syarat seseorang ditetapkan menjadi tersangka sesuai dengan putusan MK maka harus didasarkan pada dua alat bukti yang cukup dan penentuan tersangka dilakukan setelah proses penyelidikan atau saat proses penyidikan. Kalau terkait mengenai keluar sprindik apakah harus ada nama tersangka, Made mengaku biasanya belum ada nama tersangka dan yang ditentukan atau dengan kata lain itu merupakan dugaan perbuatan melawa hukum.

Namun, setelah dilakukan proses penemuan alat bukti serta dilakukan gelar perkara barulah dilakukan penetapan tersangka oleh penyidik.

“Sebelum pemeriksaan saksi- saksi, pengajuan sprindik tidak boleh dilakukan penetapan tersangka. Terkait penentuan kerugian negara yang bisa menentukan itu adalah pihak BPK dan tugas itu sesuai dengan undang- undang nomor 15/ 2006. Jika sprindik berbeda, maka kasusnya juga berbeda,” kata ahli hukum pidana itu.

Dalam satu perkara jika dinyatakan gugur, jelas tidak bisa menggugurkan perkara lainnya. Ketika ditanya mengenai penerapan pasal 55, dirinya mengaku harus dalam satu berkas sehingga ada saling keterkaitan dan tidak boleh dipisahkan berkasnya.

Sementara saksi ahli, Atas Yuda Kandita sebagai ahli pengadaan barang dan jasa dalam kesaksiannya mengatakan P3HP yang dibentuk itu mempunyai fungsi kontrol untuk mengawasi kinerja PPK dan kontraktor dalam melaksanakan tugasny masing- masing.

“Guna memastikan kerja PPK dan kontraktor, maka dibentuklah P3HP. Seorang P3Hp dan PPK juga harus punya kemampuan teknis. Jika tidak maka perlu dipertimbangkan. Atau dengan kata lain, seorang P3HP dan PPK itu punya kualifikasi teknik,” sebut Atas Yuda Kandita.

Kalau P3HP dalam melakukan tugasnya, dan ditemukan ada yang tidak sesuai maka diperintahkan melalui PPK dan kontraktor untuk melakukan perbaikan. Selanjutnya, kata ahli pengadaan barang dan jasa, jika suatu pekerjaan sudah diserahkan tahap pertama dan tiba- tiba ada lembaga lain yang melakukan pendalaman terkait proyek yang dikerjakan maka itu tidak boleh karena proyek tersebut masih dalam tanggungjawab kontraktor atau masih ada dalam masa kontraktual.

Baca Juga :  Ketua Fraksi Nasdem DPRD Sikka: Pemerintah harus tegas !

Sementara Kasi Penkum Kejati NTT, Ridwan Angsar yang diwawancarai wartawan mengatakan saksi ahli yang sudah dihadirkan kelima pemohon praperadilan itu melalui penasihat hukumnya Ahli itu sudah menerangkan sesuai keahliannya masing- masing,” kata Ridwan.

“Ridwan menjelaskan, memang ahli sudah menjelaskan hal- hal yang berkaitan dengan bidang keahliannya masing- masing. Hanya saja, sudah disebutkan ketika menunjuk orang yang tidak punya kompetensi dalam melaksanakan tugas seperti P3HP maka yang mengeluarkan SK P3HP yang harus bertanggungjawab. Itu artinya, tegas Ridwan, Deputi harus bertanggugjawab atas SK yang sudah diberikan ke P3HP. Diakuinya, penetapan kelima tersangka oleh Kejati NTT itu sudah sesuai dan berdasarkan pada dua alat bukti yang cukup kuat sehingga proses hukum akan tetap dilanjutkan, “jelas Ridwan. **

Penulis: Semar Dju
Editor : Erny

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button