Home / Populer / Sisi Lain dari Referendum Bupati di 3 Kabupaten

Sisi Lain dari Referendum Bupati di 3 Kabupaten

Bagikan Halaman ini

Share Button
km Ilustrasi Kantor Mahkamah Konstitusi.

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Gara-gara Mahkamah Konstitusi (MK), istilah Referendum mulai mendunia di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Semuanya berawal ketika MK memutuskan bahwa calon tunggal di tiga kabupaten di Indonesia tetap bisa dipilih oleh masyarakat, tapi bukan dalam format pemilihan kepala daerah (Pilkada), tapi dalam format Referendum.

Istilah Referendum masih sangat asing di kuping masyarakat Indonesia, karena Referendum itu sendiri belum pernah dilaksanakan. Yang pernah dilaksanakan ketika pelaksanaan Plebesit di Provinsi Timor Timur yang dilaksanakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB).

Untuk menjadi segar dalam ingatan, bahwa misi PBB untuk Timor Timur (UNAMET) didirikan untuk menyelenggarakan dan melakukan Referendum mengenai masalah kemerdekaan. UNAMET terdiri dari polisi dan pengamat. Referendum yang disponsori PBB diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 menunjukkan adanya persetujuan untuk kemerdekaan Timor Leste dari Indonesia.

Pertanyaannya kini, apa sesungguhnya pengertian Referendum itu sendiri. Kata Referendum atau Plebisit berasal dari bahasa Latin yaitu Plebiscita yang berarti pemilihan langsung, dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih atau menolak suatu tawaran/usulan.

Jika menelisik detail dari ratio yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK)—sekaligus hingga ketika kini belum ada petunjuk teknis pelaksanaan Referendum itu sendiri kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), dan KPU Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), maka besar kemungkinan pihak KPU telah menyiapkan draft untuk dibawa ke sidang DPR RI dengan mengadopsi pola Plebesit yang pernah dilaksanakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 yang lalu.

Pemikiran kami di atas sedikit banyaknya diperkuat dengan pengakuan dari Ketua KPU NTT, Tanti Adoe. Kata dia ketika dihubungi melalui media inbox di Facebook, Sabtu (10/10/2015) malam, dirinya mengaku bahwa Draft Peraturan KPU sudah siap. Senin akan diserahkan ke DPR RI untuk mendapat persetujuan.

Baca Juga :  Shinta Bachir akui video di youtube itu dirinya

“Kita tunggu saja aturannya keluar. Aturan tersebut lebih ke bagaimana bentuk surat suara dan bagaimana penetapan calon terpilihnya,” katanya lebih lanjut.

Tanti Adoe juga menambahkan, sehingga tahapan yang tertunda sudah bisa dilaksanakan dan dipastikan bahwa pemilihan tetap dilakukan tanggal 9 Desember 2015.

Hal tak kalah penting lainnya yang belum terungkap dalam wawancara dengan Tanti Adoe adalah berapa presentase dukungan suara dari masyarakat pemilih sehingga calon tunggal peserta Referendum tersebut dapat dikukuhkan sebagai pemenang, lalu kemudian dilantik menjadi Bupati Kabupaten TTU? Jika hanya 50 persen pemilih yang menyatakan “Yes” kepada calon Bupati/Wakil Bupati Referendum bisa disahkan dan dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati TTU, maka itu bukanlah sebuah ketentuan yang susah. Karena untuk mendapat angka demikian bagi seorang Bupati yang masih berkuasa, tentu bisa diakses dengan berbagai kebijakan. Baru terasa teruji kualitasnya apabila ketentuannya pada angka 90 persen rakyak pemilih yang menyatakan “Yes” kepada calon tunggal Referendum.

Semoga Draft Referendum yang diajukan KPU bisa dicermati lebih mendalam oleh pihak DPR RI, sehingga bisa memperkecil kemungkinan yang bakal terjadi paska Referendum, jika menengok kembali ke pelaksanaan Plebesit di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 yang lalu. **

Penulis: Vincent

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button