Home / Populer / Sisi Lain Sidang Sinode GMIT dan Keputusan MK soal Referendum

Sisi Lain Sidang Sinode GMIT dan Keputusan MK soal Referendum

Bagikan Halaman ini

Share Button
mery-kolimon1Ketua Sinode GMIT 2015-2019, Pdt.DR.Mery Kolimon (Akun Facebook Mery Kolimon)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Sidang Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT) yang berlangsung di Kabupaten Rote Ndao, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) semenjak 20 September hingga 2 Nopember 2015, menyisahkan beberapa pointers pembelajaran politik dalam artian seluas-luasanya.

Hal yang paling menonjol, jika tak mau dibilang kontroversial, adalah pernyataan Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam kapasitasnya mewakili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada acara pembukaan sidang sinode GMIT dimaksud, di Kabupaten Rote Ndao, Minggu (20/9/2015) siang. Dirinya menghimbau umat GMIT agar jangan terjun ke dunia politik, jangan tiru HKBP yang pemimpinnya ada yang terjun ke politik.

Perihal lainnya yang tak kalah menonjol adalah ditetapkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal referendum bagi pasangan calon tunggal.

Sidang Sinode

Jelas sekali bahwa Menteri Luhut keliru menghimbau gereja tak boleh berpolitik. Sebat—gereja dalam artian gedung adalah obyek atau benda mati yang bukan subyek hukum. Lain halnya jika gereja yang dimaksudkannya adalah para pendeta. Kendati demikian, para pendeta tak bisa melepaskan identitasnya sebagai warga negara Indonesia yang punya hak politik untuk memilih dan dipilih, juga mengeluarkan pikiran dan pendapatnya. Apalagi jika gereja itu dikaitkan dengan umat yang punya hak politik, sebagaimana dijamin Pancasila dan UUD 1945, implementasi Hak Azasi Manusia (HAM) universal, sebagaimana termaktub dalam The Universal Declaration of Human Right.

Berbicara soal ilmu politik, sidang sinode adalah bagian dari kegiatan politik dalam arti luas, karena ada konteks pemilihan ketua untuk kurun waktu kepemimpinan selama empat tahun.

Keputusan MK

Perihal Keputusan Mahkamah Konstitusu (MK) melakukan referendum bagi pasangan calon tunggal, benar-benar menjadi catatan baru dalam dunia hukum. Bagaimana mungkin MK pada akhirnya memenuhi permohonan calon tunggal untuk melaksanakan Pilkada?

Baca Juga :  Ceritanya Pesawat AirAsia Hilang Kontak

Alkisahnya berawal dari permohonan uji materi yang diajukan Effendi Gazali Cs, terkait calon tunggal untuk dapat mengikuti pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara serentak pada 9 Desember nanti. MK dalam putusannya, memperbolehkan daerah dengan calon tunggal untuk melaksanakan Pilkada.

Sebagaimana dilansir timorexpress.com, Ketua MK, Arief Hidayat saat membacakan putusan di Gedung MK, Selasa (29/9) menyatakan, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Hakim konstitusi menilai, undang-undang mengamanatkan pilkada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung dan demokratis. Dengan demikian, pemilihan kepala daerah harus menjamin terwujudnya kekuasan tertinggi di tangan rakyat dan salah satunya dilakukan dengan referendum, jika hanya ada satu pasangan calon.

Selain itu, MK menimbang perumusan norma UU Nomor 8 tahun 2015, yang mengharuskan adanya lebih dari satu pasangan calon tidak memberikan solusi, yang menyebabkan kekosongan hukum. Hal itu dapat berakibat pada tidak dapat diselenggarakannya pilkada. Jadi, syarat mengenai jumlah pasangan calon berpotensi mengancam kedaulatan dan hak rakyat untuk memilih.

Atas pertimbangan itu, MK memutuskan agar pilkada dengan satu pasangan calon, dapat dilakukan dengan referendum, dimana surat suara termuat foto pasangan calon, dan rakyat memilih setuju atau tidak setuju. Dalam sidang putusan itu, terjadi dissenting opinion, karena Hakim MK, Patrialis Akbar menolak, untuk dilakukan pemilihan melalui referendum. Majelis berpendapat bahwa calon tunggal lebih tepat jika masyarakat diberi pilihan ‘setuju’ atau ‘tidak setuju’ dengan pasangan tersebut. Apabila ternyata rakyat lebih banyak memilih ‘setuju’, maka pasangan calon itu ditetapkan sebagai kepala daerah terpilih. Jika lebih banyak memilih ‘tidak setuju’, maka pemilihan kembali digelar pada putaran berikutnya. Hal ini tidak bertentangan dengan konstitusi karena sudah berdasarkan pilihan rakyat. “Dengan mekanisme (setuju dan tidak setuju) itu, amanat konstitusi yang menuntut pemenuhan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, serta amanat agar pilkada dilaksanakan secara demokratis dapat diwujudkan,” pungkas Suhartoyo.

Baca Juga :  Diduga Kemdikbud langgar UU No. 14 Tahun 2005

Hukum memang kejam tapi demikian adanya, adalah adegium yang masih teringat ketika pada semester awal kami belajar ilmu hukum di Fakultas Hukum Undana Kupang, tepatnya tahun 1980. Namun sekejam-kejamnya hukum, ada “Teori Tradisional yang membedakan dua jenis tanggung jawab: tanggung jawab yang didasarkan kepada kesalahan, dan tanggung jawab absolut” (Hans Kelsen, Teori Hukum Murni, Rindipress, 1995).

Menelisik istilah referendum yang diputuskan MK, teringat saya pada referendum atau plebesit yang dilaksanakan di Timor Timur pada 30 Agustus 1999 lalu, yang berekses pada pertumpahan darah dan terjadi ‘politik bumi hangus’.

Penutup

Sidang Sinode GMIT ke-XXXIII usai sudah. Tersisa, bagaimana Ketua terpilih dan kepengurusannya melaksanakan semua keputusan sidang sinode di negeri tempat kelahiranku, Ba’a, Rote Ndao itu.

Referendum di tiga kabupaten dalam negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akan dilangsungkan pada medio Desember 2015 mendatang. Satu-satunya harapan tersisa, semoga pengalaman Timor Timur tak terjadi pada tiga kabupaten yang dibolehkan MK untuk melaksanakan referendum. Sebab, mana mungkin seorang kepala daerah tanpa ada lawan politik…? Lalu–siapa yang bakal bertanggung jawab??

 

Penulis : Vincentcius Jeskial Boekan (Novelis)

 

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button