Home / Populer / Victor Manbait Menjawab Ketua KPU NTT dan TTU

Victor Manbait Menjawab Ketua KPU NTT dan TTU

Bagikan Halaman ini

Share Button
vmVictor Manbait. (Foto: terasntt.com)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Akhirnya Victor Manbait merespons tanggapan-tanggapan yang bermunculan di Grup Facebook [email protected], dan dilansir moral-politik.com, Sabtu (17/10/2015).

Kata dia, tidak ada yang menggugat putusan MK, yang dipertanyakan mengapa pembentuk penyelenggara pemilu, PPK dan PPS, tidak mengacu pada UU tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan KPU No 3 Tahun 2015 tentang Mekanisme Kerja dan Tata Cara Pembentukan KPU, KPU Porvinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS, yang mengatur proses pembentukannya harus melalui seleksi terbuka. “Putusan MK itu berkaitan dengan Pencalonan, khususnya tentang Calon Tunggal,” tambahnya.

Putusan MK, katanya, tidak pernah membatalkan atau menghapus undang undang tentang penyelenggara pemilu, yang di dalamnya mengatur tentang tata cara pembentukan PPK dan PPS. “Di dalam Undang Undang Penyelenggara Pemilu dan PKPU, jelas diatur tentang pemberhentian dan pembentukan PPK dan PPS,” ungkapnya.

“Dan Pengaktifan kembali PPK, PPS tidak dikenal dalam UU penyelenggara pemilu dan PKPU No. 3 Tahun 2015,” tambahnya.

Viktor juga menjelaskan bahwa Surat KPU untuk pembentukan ataupun pemberhentian penyelenggara pemilu harus didasarkan pada aturan yang jelas. Dan tentang pembentukan PPK dan PPS rujukan utamanya/dasar hukumnya adalah UU penyelenggra pemilu dan PKP, UU No. 3 Tahun 2015. Bukannya lantas karena putusan MK perintahkan lanjutkan pilkada dengan calon tunggal, lantas pembentukan PPK dan PPS mengabaikan UU penyelenggra pemilu dan PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagai dasar hukumnya.

“Kan PPK dan PPS sudah diberhentikan oleh KPU. Bulan Agustus 2015. Menyusul dihentikannya semua tahapan pilkada tahun 2015, dan ditunda ke pilkada periode berikutnya tahun 2017. Sehingga ketika putusan MK memerintahkan dilanjutkan pilkada , maka pembentukan PPK dan PPS harus mengacu pada UU penyelnggra Pemilu dan PKPU no 3 tahun 2015. Bukan surat KPU dan putusan MK yang memutus soal pencalonan paslon,” pungkas dia. **

Baca Juga :  Inilah Keluhan PDI-P terhadap Demokrat...
Editor   : Erny
Sumber: Grup Facebook [email protected]

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button