Home / Populer / Viktor Manbait Menggugat, Tanti Adoe Menjawab!

Viktor Manbait Menggugat, Tanti Adoe Menjawab!

Bagikan Halaman ini

Share Button
adoe-tantiKetua KPU NTT, Tanti Adoe. (Foto: Akun Facebook Tanti Adoe).

 

MORAL-POLITIK.COM – Bukan Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) namanya jika menuju pelaksanaan Referendum pada Rabu (9/12/2015) mendatang tanpa ada riak-riaknya.

Di tengah-tengah separuh warga TTU dirundung kesal lantaran bekas Asrama TTU di bilangan Jalan Nangka, Kota Kupang telah dirobohkan hingga ratah tanah oleh escavator pada, Jumat (16/10/2015) pagi, muncul lagi sebuah artikel yang dilansir oleh terasntt.com.

Sontak saja moral-politik.com menghubungi Ketua KPU NTT, Tanti Adoe dan Ketua KPU TTU, Felix Bere melalui inbox di Facebook untuk mendapat klarifikasinya.

Sembari menanti jawaban dari Felix Bere, kami tampilkan terlebih dahulu klarifikasi dari Tanti Adoe.

Tanti Adoe menulis, sesuai surat KPU RI No. 642 dan 644, maka telah ditindaklanjuti oleh KPU TTU dengan SK untuk mencabut SK KPU TTU tentang penundaan. Artinya tahapan dilanjutkan kembali. Jadi pada akhir Agustus itu KPU TTU mengeluarkan SK Penundaan bukan pembatalan. Kalau SK Penundaan telah dicabut maka tinggal dilanjutkan tahapan yang tertunda.

“KPU TTU telah mengaktifkan kembali PPK dan PPS denga SK…bukan secara lisan. Kalau secara lisan, tidak ada kekuatan hukum,” tambahnya.

Ketua KPU perempuan pertama di NTT ini menjelaskan, yang jelas KPU TTU juga telah membuat SK Perubahan Tahapan dan Jadwal Pilkada, ini yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan tahapan pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye dan pengadaan logistik.

“Dalam rangka pleno terbuka rekapitulasi DPS di tingkat PPK, KPU TTU telah berkoord dengan Panwascam untuk melakukan pengawasan. Tanggal 18 akan dilakukan pleno terbuka penetapan DPS di tingkat kabupaten,” tulisnya lebih lanjut.

Soal berkembangnya pendapat-pendapat menyongsong Referendum, pungkas Tanti, siapapun mau menyatakan pendapat atau melakukan penilaian, silahkan… itu haknya. Yang jelas yang dilakukan oleh KPU TTU didasarkan pada perintah KPU RI secara tertulis. KPU RI memerintah didasarkan pada putusan MK. Jadi semua ada pendasarannya.

Baca Juga :  Terkuak DPR Meloloskan BG Karena Permintaan PDIP Untuk Jebak Jokowi?

Untuk menjadi pengetahuan, berikut kami beberkan pula artikel yan dilansir oleh terasnntt.com:

Meski Mahkamah Konstitusi telah memutuskan pasangan calon tunggal ikut pada Pemilihan kepala Daerah (Pilkada) 9 Desember 2015 mendatang dengan sistem ya atau tidak ala MK perlu ditindaklanjuti dengan perubahan item yang lain. Ketua Lakmas Cendana Wangi NTT, Viktor Manbait, SH saat berbincang dengan wartawan, Jumat (16/10/2015) kemarin mengatakan, bila KPUD TTU tetap melaksanakan pilkada pada 9 Desember mendatang, dikuatirkan berpotensi cacat hukum. “Penyelenggara pemilu tingkat kecamatan dan di tingkat desa / kelurahan, baik itu PPK dan PPS maupun Panwaslu kecamatan dan pengawas pemilih lapangan atau PPL telah diberhentikan KPU melalui SK resmi. Benar bahwa putusan MK mengabulkan adanya pasangan calon tunggal sehingga tahapan pilkada dapat dilanjutkan, tetapi bukan berarti putusan MK itu juga berlaku untuk pembentukan PPK, PPS serta Panwascam maupn PPL. Karena untuk membentuk PPK, PPS, Panwascam dan PPL, ada aturannya sendiri”. Pembentukannya kata dia, harus dilakukan secara transparan melalui mekanisme pendaftaran terbuka dan tahapan – tahapan seleksi bukan dengan cara lisan seperti yang dilakukan KPUD yang menyatakan kepada para PPK dan PPL bahwa SK mereka diaktifkan kembali. “Dengan gaya kerja koboi KPU yang melabrak asas taat hukum tertib administrasi, yang menjadi asas penyelenggara pemilu seperti ini sangat diragukan netralitas, kualitas dan keakuratan tahapan pencocokan dan penelitian data pemilih,” tandasnya. Ia menambahkan, meski di tingkat kabupaten terdapat Panwaslu kabupaten yang masih bertugas hingga Oktober 2015 sebagimana tertuang dalam edaran Bawaslu RI, namun dengan jumlah desa kelurahan yang mencapai 490 dan topografi yang sulit dikuatirkannya tiga anggota panwaslu kabupaten TTU tidak dapat melakukan pengawasan tahapan di tingkat desa dan kecamatan dengan baik. “Ketika prosesnya cacat hukum maka pasangan calon tunggal yang meraih suara yes terbanyak pun, akan cacat hukum . Kita semua tentunya tidak menghendaki hal ini terjadi. Pemaksaan pelaksanaan pilkada calon tunggal ala MK ini juga berpotensi terjadinya pemborosan, karena pilkada yang cacad hukum ini jelas harus dilaksanakan ulang pada periode berikutnya,” tandasnya. Juru Bicara Panwaslu Kabupaten TTU, Yohanes Siki yang ditemui secara terpisah mengatakan, setelah mengantongi surat edaran KPU nomor 642 terkait tindak lanjut putusan MK, pihaknya melakukan koordinasi di internal Panwas, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Pusat. Namun demikian lanjutnya, hingga kini pihaknya belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi terkait pengaktifan kembali Panwascam dan PPL. “Sampai sekarang kami belum mendapat perintah tertulis Bawaslu RI untuk mengaktifkan panwas kecamatan dan PPS karena tahapannya kami harus aktifkan Panwas kecamatan kemudian panwas kecamatan aktifkan PPS. Sekarang yang belum diketahui, apakah pengaktifan atau modelnya pembentukan kembali. Kita yang berbeda lembaga ini juga harus minta arahan atau petunjuk,” katanya. Ia mengakui, tidak adanya adanya pengawasan di tingkat kecamatan terhadap kegiatan pendaftaran pemilih akan berdampak buruk. “ Tahapan pemutakhiran data pemilih telah dilaksanakan oleh KPU, namun kami belum bisa melakukan pengawasan di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan karena belum ada petunjuk resmi dari Bawaslu RI. Sejauh ini pihak panwalsu hanya melaksanakan instruksi lisan dari Bawaslu Provinsi untuk tetap berkoordinasi dengan KPU TTU guna melakukan pengawasan”, terang Siki. Sementara Juru Bicara KPU TTU, Fidel Olin mengatakan, saat ini sedang dilakukan pleno penetapan daftar pemilih sementara (DPS) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan. Ia berharap, paling lambat 17 Oktober nanti KPU sudah bisa menggelar pleno penetapan DPS, sehingga masih cukup waktu untuk penyempurnaan DPS. “Hari ini merupakan hari terakhir untuk diselesaikan rekapitulasi di tingkat PPK karena sesuai jadwal hanya kemarin dan hari ini,” ujarnya. Ia menambahkan, hingga saat ini Panwascam belum diaktifkan oleh Panwas kabupaten tetapi rekapitulasi tetap berjalan setelah ada koordinasi dengan ketua Bawaslu NTT. “Sesuai informasi, Panwascam dan PPL belum diaktifkan oleh Panwas kabupaten tetapi berdasarkan koordinasi dengan ketua Bawaslu, dari Bawaslu memperbolehkan KPU untuk melakukan rekapitulasi meskipun panwascam belum diaktifkan kembali. Jika tanpa kehadiran panwascampun, ada berita acara hasil pleno yang akan diserahkan oleh KPU saat rekapitulasi KPU ditingkat kabupaten. **

Baca Juga :  Jonas Salean diminta bangun SMP dan SMA di Labat
Penulis  : Vincent
Sumber : terasnntt.com

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button