joniWali Kota Kupang Jonas Salean (kanan)

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Mutasi dua lurah yaitu Lurah Kelurahan Nunbaun Delha, Heny Imanuel, yang diganti dengan Oktovianus Kadja, dan Lurah Namosain, Rofinus, yang diganti Alphontus Lobang, di wilayah Kecamatan Alak, Kota Kupang, Ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menuai protes dari warga di masing-masing kelurahan.

Warga dari kedua kelurahan datang ke kantor Wali Kota Kupang, Jonas Salean, tempat pelantikan dan melancarkan protes, meski protes itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Salah satu warga yang tidak mau namanya disebutkan mengaku sedih dengan rotasi lurah yang dilakukan karena menurut mereka, Lurah Namosain Rofinus sudah menyatu dengan warga, sehingga mereka mengaku tidak menerima keputusan mutasi yang dilakukan Jonas Salean itu.

“Kami tidak terima dengan mutasi ini, dan kami berharap Wali Kota dapat merubah keputusannya mengganti Lurah Namosain,” katanya.

Protes yang sama juga dilakukan oleh warga Kelurahan Nunbaun Delha (NBD). Menurut warga yang juga tidak mau namanya disebutkan mengaku mutasi lurah NBD jelas membuat warga sangat kecewa. Dikatakan, Lurah Heny Imanuel mempunyai kapasitas yang bagus sebagai pemimpin di Kelurahan NBD sehingga mereka menolak mutasi yang dilakukan. Menurutnya, warga NBD akan melakukan aksi penolakan lurah yang baru dan aksi itu akan dilakukan besok (27/11/2015) di kantor Kelurahan NBD.

“Kita lihat saja besok ketika lurah itu berkantor. Kami akan melakukan demo aksi penolakan lurah tersebut karena tidak mau menerimanya,” kata warga itu sambil berlalu.

Untuk diketahui, dalam mutasi pejabat kelurahan yang dilakukan pemerintah Kota Kupang, pada Kamis hari ini, sebanyak 15 Lurah diganti dari jabatannya sebagi Lurah, dan sebanyak tiga Lurah dirotasi daru kelurahan lain.

Sementara itu Jonas Salean ketika dimintai komentarnya atas protes warga usai melantik pejabat eselon III dan IV dilingkup pemerintah Kota Kupang mengaku, protes warga merupakan dinamika dalam organisasi pemerintahan sehingga dirinya menganggap protes itu merupakan hal biasa. Menurutnya, mutasi dilakukan dalam rangka meningkatkan jenjang karir para pejabat sehingga warga tidak perlu merasa khawatir karena pejabat baru yang ditetapkan sudah melwati berbagai proses dan tahapan

“Pejabat tidak bisa selamanya disumpah dalam satu jabatan. Harus ada penyegaran dan peningkatan karier. Saya minta warga perlu memahami ini,” pungkas Jonas. **

Penulis: Nyongki
Editor   : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

− 3 = 5