Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Barack Obama di Gedung Putih, Washington DC, Selasa (27/10/2015). Tak hanya soal ekonomi dan demokrasi, dalam pertemuan bilateral itu, Obama dan Jokowi juga menyinggung soal perubahan iklim.

 

MORAL-POLITIK.COM – Dalam lawatannya ke Amerika Serikat (AS) pada 25-28 Oktober 2015 ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan sejumlah pertemuan penting, salah satunya dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Barrack Obama.

Kepada Obama, Jokowi menyatakan, Indonesia ingin ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas di Asia-Pasifik yang digagas oleh AS, yaitu Trans Pacific Partnership (TPP).

Di dalam negeri, pernyataan Jokowi ini menuai pro dan kontra di masyarakat, ada yang setuju ada juga yang tak setuju. Apa sebenarnya TPP? apa manfaatnya buat Indonesia?

Berikut wawancara detikFinance, dengan Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan, Deny Kurnia, melalui surat elektronika yang dikutip, Rabu (4/11/2015)

Apa saja keuntungan yang diperoleh Indonesia jika bergabung dalam TPP?
Pertama, meningkatnya akses pasar hambatan terhadap lalu lintas perdagangan dan investasi akan meningkatkan volume dan nilai perdagangan barang, jasa dan investasi Indonesia serta seluruh kawasan TPP umumnya. Keuntungan ini akan menopang dinamisme aktivitas bisnis dan memperkuat pertumbuhan ekonomi, sehingga makin mendorong perdagangan dan investasi serta penciptaan lapangan kerja.

Kedua, mencegah penurunan nilai ekspor Indonesia akibat trade diversion. Pada era pengelompokan regional free trade agreement (FTA) seperti sekarang, Indonesia sebagai pemasok barang dan jasa ke suatu negara tujuan akan digantikan perannya oleh negara lain yang menjadi anggota pengelompokan tersebut (dalam hal ini sesama Negara anggota TPP).

Ketiga, kesempatan bagi pelaku bisnis Indonesia, baik perusahaan besar maupun UMKM, berpartisipasi pada proses integrasi produksi, rantai pasok, rantai nilai dan integrasi ekonomi regional.

Pada era ini, makin banyak kegiatan ekspor-impor terkait dengan proses produksi yang terfragmentasi di beberapa Negara. Indonesia harus menjadi bagian dari mata rantai tersebut, dengan mengambil spesialisasi pengerjaan produk dan jasa yang bernilai tambah tinggi. Tanpa partisipasi pada pengaturan regional, Indonesia dapat dikesampingkan dari manfaat perkembangan proses produksi dan integrasi regional.

Keempat, konsumen diuntungkan oleh pilihan produk yang lebih beragam, murah dan berkualitas. Banyak di antara konsumen tersebut hidup di ambang garis kemiskinan, sehingga sedikit pun perbedaan harga barang kebutuhan cukup menentukan nasibnya.

Kelima, produsen nasional yang berbahan baku atau komponen impor dari Negara anggota TPP akan dapat meningkatkan daya saing harga jual produknya.

Keenam, TPP merupakan kesempatan Indonesia untuk menetapkan target peningkatan daya saing ekonomi nasional melalui reformasi struktural, peningkatan produktivitas, penguasaan teknologi, dan penguatan inovasi. Tanpa target yang jelas berupa pesaing asing, jalannya program pembangunan dan industrialisasi nasional cenderung lebih merespons keluhan dalam negeri dibanding keharusan untuk konsisten menjalankan ritme reformasi yang sesuai laju kemajuan dunia. Interaksi dan persaingan yang sehat dengan dunia luar akan lebih memaksa kita berdisiplin.

Ketujuh, kesepakatan TPP yang berdimensi luas – melampaui isu akses pasar – juga memberikan tantangan bagi Indonesia membenahi berbagai sektor non-ekonomi dan perdagangan seperti perburuhan, lingkungan, sektor jasa, administrasi dan belanja pemerintah, pencegahan korupsi dan good governance, penyederhanaan aturan, fasilitasi usaha, kemudahan proses pelabuhan, kapasitas penanganan isu-isu SPS (kesehatan dan keamanan pangan, hewan, tumbuhan dan lingkungan), penguatan inovasi dan perlindungan HKI.

Ekspor produk apa saja yang akan meningkat jika Indonesia bergabung ke TPP?
Dengan melihat penjelasan di atas, peningkatan ekspor hanya mewakili sebagian kecil manfaat Indonesia bergabung dengan TPP. Bergabungnya Indonesia pada TPP dapat mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar kita antara lain atas berbagai produk manufaktur maupun produk primer. Untuk manufaktur, misalnya tekstil, pakaian dan alas kaki, produk karet, mesin dan peralatan, produk plastik, produk logam, furniture, dan produk kulit. Untuk produk primer, misalnya kayu, makanan, minyak nabati, perikanan, pulp dan produk perikanan.

Apakah Indonesia siap untuk masuk dalam TPP?
Kesiapan Indonesia nampaknya lebih merupakan keputusan politik, tekad, dan perencanaan pembangunan yang terarah. Cost-benefit analysis tentang kesiapan Indonesia sejauh ini lebih didasarkan pada elemen-elemen yang dapat dikuantifikasi, misalnya neraca perdagangan dan balance sheet perusahaan.

Padahal aspek-aspek yang kepentingan nasional yang harus diperhitungkan terkait masa depan Indonesia di era globalisasi jauh lebih luas. Jika kita terus menunda partisipasi, maka reformasi pro-daya saing juga bisa terus tertunda. Tantangan liberalisasi sebenarnya sudah di hadapan kita sejak dimulainya perundingan Putaran Doha WTO tahun 2001. Karena tidak “menggigit”, toh tantangan tersebut tidak membuat kita merasa lebih siap 14 tahun kemudian.

Sebaliknya, ketika Presiden Soeharto tahun 1994 menceburkan kita ke liberalisasi di WTO dan APEC, kita ternyata mampu lebih terbuka dibanding periode sebelumnya. Jika pun Indonesia menyatakan ikut TPP, kita akan punya jeda waktu (grace period) untuk melakukan adjustments sebelum hasil perundingan dilaksanakan nantinya.

Perundingan akan memakan waktu lama, dan kita sendiri yang menentukan kapan perundingan diakhiri. Kita juga dapat mengupayakan implementasi gradual terhadap aspek-aspek tertentu dari kesepakatan TPP.

Sektor perdagangan apa saja yang harus dibuka oleh Indonesia jika bergabung dalam TPP?
Berdasar prinsip “high quality, 21st century agreement”, liberalisasi TPP mencakup hampir seluruh sektor perdagangan barang dan jasa. Perkecualian hanya menyangkut beberapa produk pertanian seperti beras, jagung dan beberapa komoditi pangan.

TPP mengatur program penghapusan atau penurunan hambatan tarif maupun non-tarif, serta perdagangan jasa. Kepastian ruang lingkup liberalisasi yang harus dilakukan Indonesia jika bergabung dengan TPP akan tergantung dari hasil perundingan.

Program liberalisasi yang komprehensif seperti ini juga dilakukan Indonesia di ASEAN melalui Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Kali ini, pesertanya melibatkan beberapa Negara lain anggota APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sasaran ekspansi TPP adalah bergabungnya keseluruhan anggota APEC yang berjumlah 21 ekonomi/Negara.

Apakah persyaratan-persyaratan TPP tidak akan merugikan Indonesia?
Dalam pengembangan tata aturan perdagangan internasional, proses perundingan itu sendiri merupakan perjuangan untuk sedikit banyak akan menciptakan balance pembagian keuntungan di antara peserta.

Yang dibahas hanya keuntungan. Dengan demikian, jika dipandang ada kerugian, boleh jadi itu hanya persepsi dan opini. Mengapa liberalisasi dipandang sebagai kerugian? Pada akhirnya semua melakukannya sebagai jalan untuk menjadikan perekonomiannya lebih sehat, efisien dan berdaya saing.

Di masa Orde Baru, Indonesia bahkan melakukan liberalisasi secara sepihak. Kini program liberalisasi Indonesia dapat dikaitkan dengan program serupa di Negara lain, sehingga akan tercipta akses pasar di Negara tujuan ekspor.

Bagaimana dengan perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) yang sudah dilakukan Indonesia? Apakah akan terus dilanjutkan jika Indonesia bergabung ke TPP?

Setiap konfigurasi pengelompokan negara akan memiliki dimensi kepentingan masing-masing melalui RCEP, Indonesia memanfaatkan karakter Asia Timur sedangkan TPP berdimensi menjembatani Asia timur dengan Amerika.

Indonesia adalah merupakan penggagas RCEP, saat ini keberadaan RCEP juga didukung oleh para anggotanya yaitu Australia, New Zealand, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Jepang. Sehingga diperkirakan RCEP akan segera terlaksana dan tinggal bagaimana menyesuaikan tingkat ambisi yang dapat diterima oleh seluruh anggotanya.

Secara geografis, RCEP diharapkan meningkatkan arus barang dan jasa serta investasi bagi negara-negara yang terlibat karena mencakup tiga kawasan besar yang terdiri dari negara-negara maju.

RCEP cukup menantang mengingat kemampuan dan kepentingan tiap negara baik dalam ASEAN maupun enam negara partner sangat berbeda. Enam negara mitra merupakan negara-negara tetangga ASEAN yang maju dan kuat secara ekonomi dan politik. didalam RCEP terdapat 2 negara besar yang bukan anggota TPP yaitu RRT dan India yang memiliki pangsa pasar yang besar.

Indonesia sendiri memiliki kepentingan untuk memperoleh akses pasar yang lebih luas dan menarik lebih banyak lagi penanaman modal asing. Keterlibatan dalam RCEP juga sekaligus dapat digunakan sebagai media untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi MEA pada tahun 2015.

Keberlangsungan negosiasi RCEP akan lebih memberi keuntungan bagi Indonesia. RCEP merupakan tindak lanjut jaring kerjasama ASEAN+1 yang mana ASEAN mencerminkan penguatan kerjasama yang sudah lama diperjuangkan oleh Indonesia.

RCEP juga bersentuhan langsung dengan bisnis dan investasi Indonesia terutama di dalam memperkuat Komunitas Ekonomi ASEAN yang harus dihadapi Indonesia tahun depan.

Apa kelebihan dan kekurangan TPP dibanding RCEP?
Kedua regionalisme secara implementatif menginginkan skema FTA yang lebih komprehensif dari yang telah ada sebelumnya, namun negosiasi TPP mencakup liberalisasi yang lebih komprehensif dan mencakup sektor-sektor baru, TPP disebut sebagai perjanjian yang lebih high ambition dan high quality dibandingkan dengan RCEP.

Jika dilihat dari keanggotaan, anggota RCEP merupakan negara yang telah memiliki perjanjian FTA sebelumnya dengan ASEAN sebagai pusat, begitu juga dengan keanggotaan TPP juga terdiri negara anggota NAFTA, beberapa anggota ASEAN, negara mitra dagang ASEAN yang memiliki hubungan politik dekat yaitu Australia dan Selandia Baru, serta Chile dan Peru.

Apabila dilihat dari karakteristik regionalisme, keduanya merupakan regionalisme lintas kawasan yang melibatkan banyak negara (plurilateral). Namun demikian keduanya berbeda dalam hal tujuan dimana negosiasi RCEP berusaha menciptakan kerjasama ekonomi yang lebih dalam antara ASEAN dan mitra dagangnya, sementara TPP berusaha membentuk kerjasama ekonomi modern yang akan mendorong integrasi di Asia Pasifik.

Menilik tujuan dari negosiasi, TPP dapat dikategorikan sebagai regionalisme terbuka yang berarti bahwa liberalisme yang tercapai dalam negosiasi tidak hanya ditujukan untuk diaplikasikan pada negara anggota, namun juga pada negara non-anggota (spillover effect), sementara RCEP berorientasi untuk meningkatkan kerjasama ekonomi dan liberalisasi ASEAN dan negara partnernya.

Berbeda dengan RCEP komponen negosiasi yang ada dalam TPP jauh lebih banyak dan mencakup isu-isu seperti, pengadaan pemerintah, kerjasama dan pengembangan kapasitas, daya saing dan fasilitasi bisnis, pembangunan, UMKM, koherensi peraturan, dan penyelesaian sengketa investor dan negara.

Hal yang paling menonjol dari TPP dilihat dari kacamata hukum adalah berkaitan dengan koherensi peraturan dan penyelesaian sengketa investor dan negara. Meskipun RCEP memiliki tujuan yang sama, yaitu integrasi ekonomi, akan tetapi tidak ada pembahasan secara eksplisit mengenai harmonisasi aturan dan mekanisme penyelesaian sengketa antara investor dan negara.

Konsekuesi keikutsertaan dalam TPP berupa komitmen untuk menyesuaikan kebijakan dan regulasi dalam negeri dengan isi kesepakatan perjanjian perdagangan TPP. Sehingga, jika Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengikuti skema TPP, maka Indonesia harus siap untuk membuat aturan baru atau menyesuaikan aturan yang sudah ada sesuai dengan prinsip-prinsip TPP.

TPP menawarkan komponen negosiasi yang lebih luas dan komprehensif dibandingkan dengan RCEP, namun demikian hal ini justru menjadi alasan keraguan beberapa negara berkembang untuk bergabung dalam negosiasi TPP. Hal ini dikarenakan beberapa sektor negosiasi yang sensitif seperti hukum buruh, lingkungan serta perlindungan HKI dinilai akan memberatkan negara berkembang.

Bagaimana dengan FTA Asia Pasifik (FTAAP) yang digagas China? Apa kelebihan dan kekurangannya dibanding TPP?
Sejak terbentuk pada 1989 dan ditegaskan lagi pada 1994 melalui konsep Bogor Goals 2010/2020 anggota APEC sepakat untuk terciptanya liberalisasi perdagangan dan investasi tahun 2010 bagi ekonomi maju dan 2020 bagi ekonomi berkembang.

Selanjutnya, mengingat lambannya negosiasi perdagangan multilateral dan liberalisasi investasi di bawah putaran WTO DDA (Doha Development Agenda), kegagalan APEC EVSL (Early Voluntary Sectoral Liberalization), lambatnya kemajuan implementasi Bogor Goals, fenomena spaghetti bowl yang mengakibatkan tumpang tindihnya perjanjian FTA di kawasan Asia-Pasifik.

Hal ini menjadi dasar pertimbangan APEC untuk mencari bentuk FTA yang komprehensif dan berkualitas tinggi yang berfungsi untuk melengkapi Bogor Goals melalui integrasi yang harmonis dari perjanjian perdagangan bebas regional dengan perwujudan suatu Kawasan Bebas Perdagangan Asia Pasifik atau Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP).

Pembentukan FTAAP ini telah menjadi cita-cita APEC sejak 2006 dan dipercaya dapat mengatasi dampak negatif meningkatnya Regional Trade Agreement (RTA) maupun Free Trade Area (FTA) di kawasan regional Asia Pacific .

APEC Leaders’ Declaration 2010 menekankan bahwa ASEAN+3, ASEAN+6 dan Trans Pacific Partnership (TPP) merupakan “possible pathways” dalam mewujudkan regional economic integration khususnya pembentukan Free Trade Area of the Asia Pacific (FTAAP). APEC dikatakan dapat berperan sebagai inkubator bagi pengembangan FTAAP melalui kepemimpinan APEC dalam pembahasan mengenai liberalisasi perdagangan dan investasi, serta intellectual input dalam pengembangannya.

Pada APEC 2014, RRT mengembangkan konsep FTAAP melalui suatu Roadmap for APEC’s Contribution to the Realization of an FTAAP, yang memberikan panduan bagi APEC untuk dapat mengetahui bentuk FTAAP yang hendak dituju, dengan memanfaatkan “analytical study” untuk mengeksplorasi lessons learned dari berbagai “building blocks” yang ada, sehingga mendapatkan adding value dalam membentuk FTAAP;

Realisasi FTAAP melalui forum APEC akan memberikan pengaruh besar di dunia. FTAAP akan menciptakan keuntungan yang positif dari perdagangan bebas yang diakibatkan oleh blok perdagangan tunggal terbesar, menjadi batu loncatan menuju perdagangan bebas global dengan mendukung WTO dan merupakan rencana alternatif terbaik dalam penyelesaian DDA, mencegah liberalisasi kompetitif di Asia-Pasifik serta mengurangi dampak negatif dari berkembang dan tumpang tindihnya FTA dengan mengkonsolidasikan suatu blok besar perdagangan sub-regional, merevitalisasi APEC, memperbaiki konflik ekonomi China-AS, yang disebabkan oleh ketidakseimbangan perdagangan antara kedua negara tersebut,dan mempertahankan keterlibatan AS di Asia.

FTAAP akan meningkatkan market size sebesar 41% dari populasi dunia, membentuk 58% dari GDP dunia, and 45% dari perdagangan dunia yang lebih besar dibandingkan dengan TPP maupun RCEP, Pembentukan FTAAP juga secara signifikan akan menurunkan tarif di antara ekonomi APEC yang dianggap akan memberikan efek positif terhadap perdagangan dan investasi.

Total share volume perdagangan intra regional APEC sebesar 65% menjadi faktor yang paling menjanjikan dalam pembentukan efek perdagangan yang sangat besar

Bagi Indonesia, APEC merupakan pasar yang penting karena sembilan dari sepuluh mitra dagang terbesar merupakan anggota ekonomi APEC. Dilihat dari data perdagangan, tujuan ekspor dan asal impor Indonesia sebagian besar berasal dari anggota APEC. **

 

Penulis  : Michael Agustinus
Editor     : Erny
Sumber : Detik.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

3 + 6 =