ketua-dprd-nttKetua DPRD NTT Anwar Pua Geno. (Foto: Ist)

MORAL-POLITIK.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) belum menyatakan sikap mendukung atau tidak mendukung rencana pembangunan Jembatan Palo Tanah Merah (Palmerah) di Kabupaten Flores Timur yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara. Sikap ini diambil karena awalnya sesuai pengakuan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bahwa pembangunan Jembatan Palmerah murni menggunakan dana bantuan dari JICA Jepang, tapi sesuai perkembangan terakhir pembangunan itu tidak lagi menggunakan bantuan Jepang namun menggunakan dana alokasi APBN.

“Awalnya DPRD menyetujui karena pembangunan itu. Bahkan DPRD sudah menyetujui anggaran survey sebesar Rp. 1,5 miliar untuk survey yang saat ini sementara berjalan,” kata Ketua DPRD NTT Anwar Pua Geno kepada moral-politik.com di ruang kerjanya, Senin (16/11/2015) siang.

Dikatakan Anwar, pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Flores dan Pulau Adonara dipandang positif sebagai pembangunan infrastruktur yang baik, namun DPRD belum bisa mengambil keputusan mendukung atau tidak pembangunan itu, karena pembangunan megaproyek tersebut menelan biaya sebesar Rp. 5,1 Triliun dengan menggunakan dana APBN.

“NTT masih butuh infrastruktur jalan yang jaraknya masih ribuan kilometer, selain itu masalah kesehatan dan air bersih masih menjadi kebutuhan utama dari provinsi ini, tapi kenapa di tengah kekurangan yang sementara ini dialami, dana sebesar itu hanya untuk pembangunan sebuah jembatan?” kata Anwar.

Mantan Ketua HMI Kupang ini menambahkan, jika pembangunan jembatan Palmerah jadi dilakukan, maka pemerintah juga harus getol melakukan lobi untuk mendapatkan dana yang besarannya sama dengan dana untuk pembangunan jembatan Palmerah agar tidak menimbulkan kecemburuan, dan ada asas keadilan bagi warga yang berada di kabupaten/kota yang lain.

“Saya bisa katakan begini, kalau gubernur mampu melobi pembangunan jembatan Palmerah dengan dana sebesar Rp.5,1 triliun, maka gubernur juga harus melobi dana serupa untuk pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih dan pembangunan lainnya di NTT. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta asa keadilan bagi seluruh masyarakat NTT. Masyarakat bisa menilai adanya ketidakadilan jika satu jembatan makan dana triliunan sementara daerah lain tidak dapat apa-apa, dan gubernur harus berjuang,” tegasnya.

Oleh karena itu, ujar dia, sikap DPRD NTT saat ini hanya menunggu saja. Jika pemerintah pusat dan DPR RI lewat Komisi 5 menyetujui pembangunan itu, maka DPRD NTT juga akan menyetujui, karena kewenangan anggaran bukan ada di NTT, “Saya tidak mau berpolemik setuju atau tidak setuju soal pembangunan mega proyek jembatan Palmerah.

“Prinsip DPRD mendukung atau tidak tergantung dari pemerintah pusat. Kalau sumber pembiayaan jelas dan kita menunggu Desain Engenering Detail (DED). Kalau DED-nya jalan dan kepastian sumber anggaran jelas maka DPRD akan menyetujuinya. Selama ini saya tidak pernah membaca atau mendengar pembangunan itu dikatakan oleh Menteri PU. Jadi DPRD Provinsi sifatnya menunggu saja,” pungkasnya. **

Penulis: Nyongki
Editor : Erny

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

83 − = 80