esaPohon Flamboyan di sepanjang Jalan Kota Kupang. (Foto: Ist)

 

 

 

MORAL-POLITIK.COM – Tak terasa, hari ini seluruh warga dunia telah memasuki tanggal 28 Nopember 2015, sebentar lagi ramai-ramai akan mengucapkan terima kasih 2015, selamat datang 2016.

Bagi orang Nusa Tenggara Timur (NTT), seabrek rencana mulai disusun apik. Suka atau tidak, pesona dan aroma wangi Bunga Flamboyan telah menggelitik nurani, Natal telah dekat, atau dalam Bahasa Kupang: “Natal su dekat”.

“We siap-siap su, pohon sepe su babunga, Natal su dekat,” begitulah ujaran orangtua dalam Bahasa Kupang yang kental, jika melihat Bunga Flamboyan telah merekah mewangi dimana-mana.

Peradaban orang NTT mengajarkan bahwa Bunga Flamboyan dipergunakan sebagai rampe untuk ditaburkan di pemakaman keluarga atau orang-orang yang mereka cintai mulai tanggal 23 sampai 24 Desember. Menjelang tanggal ini, perencanaan untuk membuat kue Natal, pakaian baru, acara-acara kerohanian dan kekeluargaan sudah disusun rapih, minimal dalam hati.

Kini, jika Anda punya waktu luang dan berwisata ke NTT maka pemandangan yang tak kalah sexi dengan Bunga Sakura di Jepang dapat dinikmati tanpa mesti merogoh kocek apa-apa.

Ironis memang–sebab–Jepang yang negara kaya raya saja memanfaatkan musim kuncup Bunga Sakura sebagai salah satu event kepariwisataan dunia. Sedangkan di NTT, dimana-mana, Bunga Flamboyan telah merekah mewangi. Warna merahnya membangkitkan naluri cinta dalam artian luas, termasuk cinta pada sesama.

Jika Anda punya Akun Facebook, tercatat ada ribuan orang yang menampilkan postingan Bunga Flamboyan. Semangat masyarakat NTT agar bunga “peradaban” mereka dijadikan sebagai salah satu obyek dan daya tarik wisata (ODTW) sangat menggebu-gebu.

empat

Sebagaimana lazimnya, di NTT agak beda dengan di daerah lain. Semangat warga kerap kali tak sejalan dengan keinginan mereka yang duduk di tampuk kekuasaan. Entah karena malu bakal dibilang mencontek ide-ide atau gagasan masyarakatnya, atau memang sudah jadi model, bahkan trade mark pemimpin di NTT untuk selalu berbeda dengan masyarakatnya.

Contoh kecil di Kota Kupang. Ibukota Provinsi NTT ini mulai menyata hilangnya ODTW Pantai karena di sepanjang pesisir pantai telah diberikan izin untuk membangun hotel-hotel dan restoran-restoran mewah. Bagus sekali, tapi pertanyaannya, berapakah jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Kupang manakala ada perubahan kebijakan perjalanan dinas bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di era kini?

Tingkat hunian hotel jalan di tempat, kalau tak mau dibilang menurun drastis. Dalam dunia perekonomian, inilah yang dikatakan sebagai “Dagang Rugi”. Pasar tak tertarik tapi pembangunan jalan terus. Ekses dari keteledoran ini, dengan berat hati masyarakat harus turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan keluhan nuraninya, dan sudah bukan rahasia lagi jika masyarakat selalu berada di pihak yang kalah.

Jika saja Wali Kota Kupang Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang Hermanus Man punya sedikit visi misi kepariwisataan, semangat warganya akan ditangkap dengan cerdas. Tidak harus mengalokasikan anggaran untuk menanam Pohon Flamboyan di seluruh sudut-sudut kota, cukup saja dengan menghimbau atau juga mengeluarkan Instruksi Wali Kota untuk Wajib Tanam Pohon Flamboyan minimal dua pohon. Maka empat tahun kemudian, Kota Kupang telah berubah menjadi “Merah Flamboyan”.

Selain itu, jika ada sedikit dana, sekitar Rp 9 Miliar, Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang bisa membeli tanah seluas 7 Ha. Tanah itu bisa dimanfaatkan untuk ditanam Pohon Flamboyan dan dibuatkan tempat-tempat duduk untuk bersantai ria. Apakah uang Rp 9 Miliar jadi masalah buat Pemkot Kupang? Saya pikir tidak, sebab pendapatan asli daerah (PAD) telah mencapai Rp 100 Miliar lebih.

tiga

Memang harus dikatakan lebih jujur lagi, membangun keperiwisataan butuh dana besar dan investasinya cukup lama baru menikmati keuntungan. Tapi jika ada kemauan politik, mengapa tidak diinvestasikan pada hal-hal yang justru akan semakin memperindah Kota Kupang dan kelak akan menjadi salah satu sumber pendapatan devisa negara serta PAD bagi Kota Kupang? Belum lagi bicara soal teori atau strategi trickle down effect dari kebijakan dimaksud. Pertumbuhan ekonomi akan menyata plus dibarengi dengan pemerataan atau growth with equity.

Jika teori itu dipandang telah usang karena lebih banyak dipergunakan oleh Presiden kedua, Soeharto mungkin bisa dipikirkan untuk memakai Teori Susilo Bambang Yudhoyono (SBY): Triple Track Strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional.

Melansir viva.co.id, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pembangunan lima tahun ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity.

Menurut SBY, strategi ini merupakan koreksi atas kebijakan pembangunan terdahulu, yang dikenal dengan trickle down effect. Strategi trickle down effect mengasumsikan perlunya memprioritaskan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu, baru kemudian dilakukan pemerataan.

dua

“Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori ini gagal menciptakan kemakmuran untuk semua,” ujar SBY dalam pidato kenegaraan di DPD di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2009.

Karena itulah, kata dia, untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan, sejak awal dia mengaku sudah menetapkan triple track strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional.

Dengan triple track strategy ini, pembangunan ekonomi nasional dilakukan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melalui peningkatan investasi dan perdagangan dalam dan luar negeri.

Lepas dari kedua teori di atas, simpul saya, jika Pemkot Kupang tidak menerapkan salah satu dari kedua teori dimaksud, kenyataannya seperti sekarang, terjadi kesenjangan sosial. Sebab yang tumbuh dan berkembang besar hanyalah pengusaha-pengusaha yang dikenal luas sebagai kroninya penguasa. Bisnis membesar dan menggurita menghasilkan konglomerasi. Sedangkan, sebagian besar masyarakat Kota Kupang justru tertinggal dalam kemiskinan akut.

Jika kita tinggalkan Teori Soeharto dan Teori SBY, apapun yang menjadi mimpi penulis, termasuk masyarakat Kota Kupang, mesti dipaparkan luas sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan daerahnya. Diterima atau tidak, marah atau apalah namanya, adalah hak sekaligus kompetensi Wali Kota Kupang dan jajaran “kabinetnya”…. **

 

Penulis: Vincent

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 78 = 80