Home / Populer / Hari Bakti PU ke-70: Antara Frans, Andre, Anwar dan ‘Saya’

Hari Bakti PU ke-70: Antara Frans, Andre, Anwar dan ‘Saya’

Bagikan Halaman ini

Share Button

jokowi-di-ntt

 

MORAL-POLITIK.COM – Carut marut pendapat terkait dengan rencana pembangunan Jembatan Palo Tanah Merah (Palmerah) di Kabupaten Flores Timur yang menghubungkan Pulau Flores dan Pulau Adonara, masih terus berlanjut, entah sampai kapan. Namun jika berpijak pada pernyataan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anwar Pua Geno, terpulang kembali pada sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI).

Ketika dihubungi Nyongki, wartawan moral-politik.com, di ruang kerjanya, Senin (16/11/2015) siang, dirinya mengaku belum menyatakan sikap mendukung atau tidak mendukung rencana pembangunan jembatan itu. Sikap ini diambil karena awalnya sesuai pengakuan Gubernur NTT, Frans Lebu Raya bahwa pembangunan Jembatan Palmerah murni menggunakan dana bantuan dari JICA Jepang, tapi sesuai perkembangan terakhir pembangunan itu tidak lagi menggunakan bantuan Jepang namun menggunakan dana alokasi APBN.

“Awalnya DPRD menyetujui karena pembangunan itu. Bahkan DPRD sudah menyetujui anggaran survey sebesar Rp. 1,5 miliar untuk survey yang saat ini sementara berjalan,” katanya.

Dikatakan Anwar, pembangunan jembatan Palmerah yang menghubungkan Flores dan Pulau Adonara dipandang positif sebagai pembangunan infrastruktur yang baik, namun DPRD belum bisa mengambil keputusan mendukung atau tidak pembangunan itu, karena pembangunan megaproyek tersebut menelan biaya sebesar Rp. 5,1 Triliun dengan menggunakan dana APBN.

“NTT masih butuh infrastruktur jalan yang jaraknya masih ribuan kilometer, selain itu masalah kesehatan dan air bersih masih menjadi kebutuhan utama dari provinsi ini, tapi kenapa di tengah kekurangan yang sementara ini dialami, dana sebesar itu hanya untuk pembangunan sebuah jembatan?” kata Anwar.

Mantan Ketua HMI Kupang ini menambahkan, jika pembangunan Jembatan Palmerah jadi dilakukan, maka pemerintah juga harus getol melakukan lobi untuk mendapatkan dana yang besarannya sama dengan dana untuk pembangunan jembatan Palmerah agar tidak menimbulkan kecemburuan, dan ada asas keadilan bagi warga yang berada di kabupaten/kota yang lain.

“Saya bisa katakan begini, kalau gubernur mampu melobi pembangunan jembatan Palmerah dengan dana sebesar Rp.5,1 triliun, maka gubernur juga harus melobi dana serupa untuk pembangunan infrastruktur jalan, penyediaan air bersih dan pembangunan lainnya di NTT. Hal ini perlu dilakukan agar tercipta asa keadilan bagi seluruh masyarakat NTT. Masyarakat bisa menilai adanya ketidakadilan jika satu jembatan makan dana triliunan sementara daerah lain tidak dapat apa-apa, dan gubernur harus berjuang,” tegasnya.

pu-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleh karena itu, ujar dia, sikap DPRD NTT saat ini hanya menunggu saja. Jika pemerintah pusat dan DPR RI lewat Komisi 5 menyetujui pembangunan itu, maka DPRD NTT juga akan menyetujui, karena kewenangan anggaran bukan ada di NTT. “Saya tidak mau berpolemik setuju atau tidak setuju soal pembangunan mega proyek jembatan Palmerah,” tukas dia.

Baca Juga :  Posko FBR dirusak puluhan orang bersenjata tajam

“Prinsip DPRD mendukung atau tidak tergantung dari pemerintah pusat. Kalau sumber pembiayaan jelas dan kita menunggu Desain Engenering Detail (DED). Kalau DED-nya jalan dan kepastian sumber anggaran jelas maka DPRD akan menyetujuinya. Selama ini saya tidak pernah membaca atau mendengar pembangunan itu dikatakan oleh Menteri PU. Jadi DPRD Provinsi sifatnya menunggu saja,” pungkasnya.

Merujuk pendapat Anwar di atas, tidak ada yang salah. Tapi yang perlu dipikirkan kembali olehnya adalah bagaimana membangun komunikasi setengah kamar minimal dengan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Andre W. Koreh untuk menemukan solusi cerdasnya.

Apapun alasannya, untuk langkah awal ini kita dukung saja rencana tersebut sembari bersepakat untuk memerjuangkan proyek-proyek lain di sejumlah kabupaten atau dataran yang bisa dibagi dalam lima daratan yaitu Flores, Sumba, Timor, Alor, Sabu Raijua, Rote Ndao.

Ambil contoh, jika Daratan Flores dan Adonara mendapat proyek Jembatan Palmerah, Timor sudah mendapat jalan lingkar luar Petuk atau “jalan tol” yang kemungkinan sebagai embrio perjuangan untuk memperoleh proyek jalan tol Kota Kupang – Belu, Kabupaten Kupang mendapat Bendungan Raknamo, Kota Kupang bakal mendapat Bendungan Kolhua, kan masih ada lima bendungan yang mesti dibangun lagi di NTT.

Selain bendungan-bendungan itu, masih ada sejumlah proyek hasil koordinasi Dinas Perhubungan NTT, semisal pembangunan dermaga dan bandara di sejumlah daerah.

Hal lain yang mestinya tidak dilupakan oleh DPRD NTT adalah bersama Kadis PU NTT memerjuangkan agar pemerintah pusat (Baca: Jakarta) menaikkan alokasi dana untuk rencana pembangunan infrastruktur. Sebab ketika berkesempatan berdialog dengan Andre W. Koreh, di ruang kerjanya, Kamis (12/11/2015) sekira pukul 15.25 yang lalu, dirinya sempat meradang ketika disentil perihal menurunnya alokasi dana yang akan dikucurkan ke NTT pada tahun anggaran 2016 mendatang. Melansir DPJK Kementerian Keuangan di portal djpk.depkeu.go.id, Andre mengalkisahkan kegundahannya soal penurunan alokasi dana yang sangat berarti tersebut.

Mengapa dirinya tak sependapat dengan kebijakan tersebut? Kata dia, pertama, merujuk pada UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 29 ayat (1) ditetapkan, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah provinsi yang berciri kepulauan, pemerintah pusat dalam menyusun perencanaan pembangunan dan menetapkan kebijakan DAU harus memperhatikan daerah provinsi yang berciri kepulauan.
Kemudian pada ayat (3) diatur bahwa dalam menetapkan kebijakan DAK, pemerintah pusat harus memperhitungkan pengembangan daerah provinsi yang berciri kepulauan sebagai kegiatan dalam rangka pencapaian prioritas nasional berdasarkan kewilayahan;

Baca Juga :  Mantan Politikus PDIP Ini Kembali Sambangi KPK, Ada Apa?

pu-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedua, kata dia, Provinsi NTT merupakan wilayah kepulauan yang memiliki jalan provinsi sepanjang 2.471,49 Km berdasarkan keputusan Gubernur NTT No.339/KEP/HK/2007 tentang Penetapan Ruas-ruasa Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi jo Keputusan Menteri Dalam Negeri No.55 tahun 2000. Padahal sampai dengan tahun 2014 jalan provinsi dalam kondisi rusak dan rusak berat sepanjang 1.009,44 Km atau 40,84%;

Ketiga, sambungnya, PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Pasal 85 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal pemerintah daerah belum mampu membiayai pembangunan jalan yang menjadi tanggung jawabnya secara keseluruhan, pemerintah dapat membantu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penjelasn ayat (2) bahwa pemerintah daerah dinyatakan belum mampu membiayai pembangunan jalan apabila telah melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan dengan baik dengan dana paling sedikit sebesar 20% dari total APBD, tetapi kondisi jalan belum memenuhi criteria standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Sedangkan Provinsi NTT, lanjutnya, hanya mampu melaksanakan pemeliharaan dan peningkatan jalan provinsi rata-rata sebesar 9,03% per tahun dari total APBD;

Keempat, ungkapnya, pada tahun anggaran 2016, Provinsi NTT hanya mendapatkan alokasi DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan sebesar Rp. 15.816.820.000 dan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”. Kebijakan alokasi ini dirasa tidak adil jika dibandingkan dengan 17 provinsi lain yang mendapat alokasi jauh lebih besar dibandingkan dengan Provinsi NTT. “Berdasarkan besaran jumlah alokasi DAK, Provinsi NTT berada diurutan ke-18 dari 33 provinsi di Indonesia. 15 Provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT, selain memperoleh DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan juga memperoleh DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan. Sedangkan Provinsi NTT hanya mendapat DAK Reguler Bidang Transportasi, Sub Bidang Infrastruktur Jalan, sedangkan DAK Reguler Bidang Sarana dan Prasarana Penunjang, Sub Bidang Jalan “Nol”,” simpulnya.

Adapun 17 provinsi, katanya, yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT memiliki jalan provinsi yang lebih pendek dibanding Provinsi NTT. Misalnya Provinsi Riau, Sulawesi Utara, Kalimantan Utara memiliki jalan provinsi tidak mencapai 1000km, sedangkan jalan provinsi di NTT sepanjang 2.471,49 Km.

Baca Juga :  Mendagri: Syarat Meterai bagi Pendukung Calon Independen Layak Dipertimbangkan

“Beberapa provinsi yang mendapat alokasi DAK lebih besar daripada Provinsi NTT bukan provinsi dan berciri kepuluan. Semisal NTB, selain bukan provinsi berciri kepulauan dan panjang jalan provinsinya hanya 1.843 Km memperoleh DAK sebesar Rp.201.988.900.000, sedangkan NTT dengan panjang jalan provinsi 2.471,49 Km hanya memperoleh DAK sebesar Rp.15.816.820.000,” jelasnya.

Diuraikannya, berdasarkan kriteria umum yakni kemampuan keuangan daerah, maupun kriteria teknis yaitu kondisi sarana prasarana publik dan infrastruktur termasuk jalan dan jembatan, berikut tingkat kerusakannya, Provinsi NTT seyogyanya mendapat alokasi DAK lebih besar dari Rp. 15.816.820.000.

“Pada pembahasan-pembahasan usulan DAK Tahun 2016 dengan Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR, berdasarkan kriteria variable-variable dan data kondisi daerah untuk perhitungan normative besaran DAK diperoleh gambaran untuk Provinsi NTT koefisiensinya adalah 0,06,” ungkapnya.
Dirinya menambahkan, jika total DAK se Indonesia untuk Sub Bidang Jalan adalah Rp. 3.236.618.970.000, maka seyogyanya untuk Provinsi NTT kurang lebih adalah 0,06 x Rp.3.236.618.970.000 = Rp.194.191.138.200.

Secara pribadi saya salut dengan konfigurasi cara pandang Anwar Pua Geno. Semuanya itu akan paripurna jika perduli juga pada menurunnya alokasi DAK yang bakal dikucurkan kepada Dinas PU NTT.

Mungkin paradigma berpikir Andre Koreh ini bisa jadi rujukan: “Jika kita bisa minta Proyek Jembatan Raknamo, Jalan Tol Kota Kupang – Belu, Bendungan Kolhua, Jalan Tol Trans Sumba, Jalan Tol Trans Flores sekaligus, mengapa kita hanya minta satu saja yaitu Jembatan Palmerah?”
Malah Andre sangat yakin dengan paradigmanya itu. Kata dia, dirinya telah mempresentasikan kepada Gubernur Frans Lebu Raya dihadapan para pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Provinsi NTT dan mendapat apresiasi positif.

“Mumpung Pak Presiden Joko Widodo masih memimpin dan mengacu pada filosofi Nawa Cita, terutama poin ketiga yaitu membangun Indonesia dari daerah pinggir, mengapa tidak kita manfaatkan peluang indah ini?” gumam Andre kalem.

Andre juga melalui Sekretaris Dinas PU NTT, Johanes Tobi berujar, mengapa kita persoalkan sumber dana pembangunan Jembatan Palmerah. Kita minta dana hibah tapi dikasih APBN, apa kita harus menolaknya? Itu berkat yang harus kita syukuri sehingga muncul berkat-berkat lainnya lagi.

Lepas dari silang pendapat tersebut, flamboyan sekali jika mulai dari Frans, Andre, dan Anwar mencoba berpikir untuk duduk semeja, sedangkan saya bertugas untuk mendengar dan menulisnya hingga puluhan artikel. Kapan masa dan ketikanya? Paling strategis pada acara puncak peringatan Hari Bakti PU, Kamis (3/12/2015) mendatang di Kantor PU NTT. **

 

Penulis: Vincent (Novelis)

Komentar Anda?

Bagikan Halaman ini

Share Button